Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawal kualitas demokrasi dan ekosistem pemilu ke depan.

Hadir dalam agenda tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Usep Agus Zawari. Dalam penyampaiannya, ia menekankan bahwa momentum pemilu atau pilkada tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas prosedural lima tahunan untuk sekadar mengganti kepemimpinan. 

Menurutnya, proses ini adalah titik awal yang menentukan peradaban dan arah masa depan bangsa.

​”Kita punya mimpi besar agar peradaban itu kita ciptakan dan kita rayakan sedemikian rupa. Mari letakkan bermimpi bagaimana pemilu dan demokrasi yang substantif,” ujar Usep Agus Zawari dalam pemaparannya.

​Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi bersama untuk melawan berbagai tantangan demokrasi di lapangan, seperti praktik kecurangan, politik uang, hoaks, hingga disinformasi yang kerap muncul dalam setiap tahapan kontestasi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Yusuf Supriatno,  menyatakan bahwa keterlibatan aktif elemen masyarakat melalui program P2P ini menjadi sangat krusial mengingat keterbatasan jumlah personel pengawas resmi di tingkat daerah.

“Bawaslu itu sedikit (anggota). Makanya, perlu hari ini dimaksimalkan untuk diikutsertakan teman-teman untuk ikut mengawasi. Karena kalau sedikit, itu pasti kurang maksimal,” ungkap Yusuf Supriatno saat memberikan sambutan.

Yusuf berharap kader P2P dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam mengawal jalannya pesta demokrasi. 

Ia juga berpesan agar para kader mengikuti seluruh rangkaian materi dengan maksimal demi mewujudkan pengawasan partisipatif yang solid di Kabupaten Purwakarta.

Melalui program P2P ini, Bawaslu berkomitmen untuk terus membuka ruang diskusi kepemiluan secara berkelanjutan, sekaligus menjadikan kantor Bawaslu sebagai “Rumah Demokrasi” yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. ***

​Data terupdate ini mencakup sebaran di 17 Kecamatan dan 192 Desa/Kelurahan di seluruh Kabupaten Purwakarta. Secara rinci, komposisi pemilih terdiri dari 388.538 laki-laki (50,30%) dan 383.850 perempuan (49,70%).

​Dinamika Data Pemilih

Dalam periode triwulan pertama ini, tercatat adanya pergerakan data yang cukup signifikan, di antaranya:

• Pemilih Baru: 5.307 orang.
• Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 3.307 orang.
• ​Perbaikan Data Pemilih: 0 (nihil).

​Metode Pengawasan Ketat
Untuk memastikan hak pilih masyarakat terjaga, Bawaslu Purwakarta menerapkan empat metode pengawasan utama sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025:

Pencegahan: Melakukan upaya preventif guna menghindari potensi pelanggaran.

Pengawasan Langsung: Memantau secara langsung pelaksanaan PDPB oleh KPU di berbagai tingkatan.

Uji Petik: Melakukan verifikasi faktual di lapangan secara acak untuk mengecek keakuratan data, seperti status warga yang meninggal dunia atau pindah domisili.

​Pengawasan Partisipatif: Mengajak masyarakat dan instansi terkait untuk aktif memberikan masukan.

Imbauan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan perubahan data jika menemukan anggota keluarga atau rekan yang masuk dalam kategori: meninggal dunia, pemilih ganda, di bawah umur, pindah domisili, baru menjadi atau pensiun dari TNI/POLRI, hingga status WNA.

​Masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian data melalui Posko Aduan Bawaslu Kab. Purwakarta via WhatsApp di nomor +62 857-2391-8156 atau melalui kanal media sosial resmi @bawaslu_purwakarta.***

Kegiatan yang memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Meskipun berlangsung secara daring, antusiasme jajaran pengawas serta masyarakat terlihat cukup tinggi dalam menyimak materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Mendorong Pengawasan Partisipatif

Diskusi “Ngabuburit Pengawasan” hadir tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, melainkan sebagai ruang edukasi publik untuk berbagi pengetahuan serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai krusialnya fungsi pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu.

Pihak Bawaslu Purwakarta menegaskan bahwa penanganan pelanggaran yang tegas dan transparan merupakan kunci utama dalam menjaga integritas serta keadilan proses demokrasi. Melalui dialog yang interaktif ini, masyarakat diajak untuk lebih peka dan tidak ragu melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Komitmen Terwujudnya Demokrasi yang Jujur dan Adil

Melalui edukasi yang berkelanjutan ini, Bawaslu Kabupaten Purwakarta terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Sinergi antara pengawas pemilu dan masyarakat diyakini menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Bawaslu Purwakarta berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama mengawal proses demokrasi, sehingga dapat terwujud iklim politik yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas tinggi di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan yang berlangsung di kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan internal. Penggunaan sistem ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Purwakarta dalam mewujudkan tata kelola administrasi persuratan yang lebih tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi.

Melalui rapat penguatan ini, seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu Kabupaten Purwakarta diharapkan mampu menerapkan sistem administrasi digital secara maksimal. Hal ini dipandang penting guna mendukung terciptanya kinerja kelembagaan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu.