Ruas jalan vital yang menghubungkan pertigaan Cimuntuk (Desa Sukatani) hingga Kampung Kebon Kalapa (Desa Malangnengah) kini mendadak mulus setelah “disuntik” anggaran bernilai fantastis dari APBN pusat.

Langkah ini seolah menjadi tamparan keras bagi pemangku kebijakan lokal, mengingat jalan sepanjang 2,1 kilometer tersebut sudah lama dibiarkan rusak parah dan telantar tanpa tersentuh perbaikan berarti.

Selama bertahun-tahun, warga dipaksa bertaruh nyawa menghadapi kubangan dan kepulan debu akibat padatnya truk bertonase besar yang bebas melintas dan memperparah kerusakan.

​Intervensi Pusat Jawab Keresahan Warga

​Mulusnya jalan Sukatani-Malangnengah ini murni hasil “jalan pintas” politik melalui usulan langsung Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa.

Proyek jumbo senilai Rp8,2 miliar tersebut berhasil digolkan dari pusat demi menjawab keresahan warga yang tak kunjung diakomodasi secara cepat oleh anggaran daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi NasDem, Astri Novita Sari, secara blak-blakan mengonfirmasi bahwa realisasi proyek ini merupakan buah perjuangan keras di tingkat pusat untuk mengeksekusi aspirasi yang sudah lama mengendap.

​“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saan Mustofa yang telah memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Jalan ini sudah lama menjadi harapan warga, dan kini manfaatnya benar-benar dirasakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” cetus Astri tegas kepada awak media, belum lama ini.

Warga Sukatani: Dulu Rusak Parah, Kemana Saja Pemerintah?

Dampak instan dari turunnya anggaran pusat ini langsung dirasakan oleh masyarakat setempat yang selama ini menjadi korban buruknya jalanan.

Deni (54), warga Sukatani, tidak bisa menyembunyikan kelegaannya sekaligus menyentil kondisi masa lalu yang membuat mobilitas warga sempat lumpuh.

“Dulu jalan ini rusak parah dan sangat mengganggu aktivitas kami sehari-hari. Sekarang baru bagus. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Astri Novita Sari yang terus cerewet mendorong perbaikan jalan ini ke atas hingga akhirnya terealisasi, juga kepada Bapak Saan Mustofa yang sudah pasang badan memperjuangkannya di pusat,” ungkap Deni.

​Sinyal Keras untuk Perawatan Jangka Panjang
​Rampungnya proyek senilai miliaran rupiah ini kini meninggalkan pekerjaan rumah baru bagi otoritas terkait. Warga Sukatani menegaskan, setelah jalan ini berhasil diperbaiki lewat jalur intervensi pusat, pengawasan terhadap truk-truk bertonase besar harus diperketat.

Masyarakat menuntut komitmen nyata agar jalan yang baru saja ‘diberesi’ oleh APBN ini tidak kembali hancur akibat pembiaran dan lemahnya ketegasan regulasi di lapangan. ***

Berbagai pembenahan dilakukan oleh pemerintah desa untuk menciptakan lingkungan kantor yang nyaman bagi masyarakat yang datang mengurus keperluan administrasi.

Salah satu perubahan mencolok yang terlihat adalah penggantian bendera Merah Putih yang sebelumnya dalam kondisi rusak.

Kini, bendera baru telah terpasang gagah dan berkibar di halaman kantor desa. Selain itu, penataan lingkungan dan kebersihan area kantor juga semakin diperhatikan, sehingga suasana kantor desa terlihat jauh lebih asri dan nyaman.

Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahri, menyampaikan bahwa pembenahan ini merupakan bagian dari komitmen nyata pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

​”Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga fasilitas desa agar tetap layak dan nyaman digunakan masyarakat. Selain pelayanan yang baik, lingkungan kantor desa juga harus bersih, rapi, dan tertata,” ujar Asep, Jumat (26/6/2026).

Menurut Asep, kondisi kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor merupakan cerminan utama dari kualitas pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya menjaga, merawat, dan mempertahankan fasilitas yang ada.

Panen Apresiasi dan Pujian dari Warga
​Perubahan positif ini pun langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

Apresiasi hangat datang dari salah seorang warga Desa Cimahi, Desi Andriani, yang menilai langkah Pemdes memberikan dampak psikologis yang positif bagi warga yang datang.

​”Sekranang kantor desa terlihat lebih bagus, bersih, dan rapi. Bendera yang sebelumnya rusak juga sudah diganti. Kami sebagai warga tentu mengapresiasi Pak Kades Asep Saepul Bahri beserta jajaran Pemerintah Desa Cimahi yang terus berupaya memperbaiki dan merawat lingkungan kantor desa,” ungkap Desi.

​Ia pun menaruh harapan agar kondisi lingkungan yang sudah tertata dengan baik ini dapat terus dipertahankan secara konsisten ke depannya.

Langkah pembenahan yang dilakukan Pemerintah Desa Cimahi ini tidak hanya mendapat respons positif, tetapi juga diharapkan menjadi momentum awal untuk terus mendongkrak standar pelayanan publik yang prima di tingkat desa. ***

Hingga saat ini, latar belakang maupun motif di balik peristiwa berdarah yang merenggut nyawa korban belum juga terungkap benderang ke publik.

Tuntut Keadilan yang Setara, Sentil Ikatan Emosional Gubernur

Berbicara kepada awak media pada Jumat (26/6/2026), Hendra menegaskan bahwa keadilan tidak boleh tebang pilih. Perhatian khusus yang diberikan orang nomor satu di Jawa Barat pada kasus lain, seharusnya juga diterapkan dalam kasus ini demi menjaga marwah keadilan bagi seluruh warga.

“Seharusnya, tidak hanya ada perhatian dan sayembara khusus untuk kasus penyekapan yang terjadi di wilayah Bandung. Demi tegaknya keadilan yang sesungguhnya, Bapak Gubernur juga harus menaruh perhatian mendalam terhadap peristiwa berdarah yang merenggut nyawa pegawai Pemkab Purwakarta ini,” ujar Hendra.

Hendra juga mengingatkan kembali ikatan historis sang Gubernur dengan wilayah tersebut.

“Apalagi perlu diingat, beliau pun pernah menjabat sebagai Bupati di daerah ini, sehingga tentu memiliki kedekatan dan kepedulian tersendiri terhadap lingkungan birokrasi serta masyarakat Purwakarta,” tambahnya.

​Kematian Kabid BKAD Purwakarta Masih Jadi Tanda Tanya Besar

Kasus yang mengundang perhatian LBH Arya Mandalika ini menyangkut meninggalnya Yogi Saleh, yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta. Hingga detik ini, tabir misteri masih menyelimuti kepastian penyebab kematiannya.

Hendra menggarisbawahi adanya kejanggalan yang ditemukan di lokasi kejadian yang dinilai masih menyisakan banyak teka-teki tak terjawab.

​“Apakah ini benar‑benar merupakan tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri semata, atau justru tersembunyi latar belakang maupun motif lain yang belum terungkap sepenuhnya?” papar Hendra retoris.

Di samping mendorong pengungkapan kasus, Hendra juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam serta belasungkawa tulus kepada keluarga almarhum Yogi Saleh yang ditinggalkan.

Kontras dengan Respons Cepat Sayembara Rp250 Juta di Bandung

Desakan dari LBH Arya Mandalika ini mencuat bukan tanpa alasan. Publik sebelumnya baru saja menyaksikan langkah taktis dan tegas Gubernur Dedi Mulyadi dalam merespons kasus penganiayaan berat yang menimpa korban berinisial YTR (29).

Demi menangkap Taufik Hidayat (30) selaku pelaku utama, Gubernur bahkan sempat menggelar sayembara dengan hadiah fantastis sebesar Rp250 juta bagi siapa saja yang membawa informasi valid.

​Melalui keterangan resminya pada Kamis (25/6/2026), Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa sayembara tersebut resmi ditutup menyusul keberhasilan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat meringkus tersangka.

​“Kami sampaikan dengan tegas bahwa janji sayembara bagi siapa pun yang dapat menemukan pelaku kebiadaban terhadap korban telah kami tetapkan sebesar Rp250 juta.Kini proses itu telah selesai karena pelaku kejahatan tersebut sudah berhasil ditangkap oleh Polda Jabar,” tegas Dedi.

Gubernur juga memastikan bahwa uang Rp250 juta tersebut akan dialihkan untuk masa depan korban dalam bentuk tabungan deposito, berdasarkan hasil kesepakatan bersama Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan.

Berharap Kebenaran Terungkap Tanpa Ditutupi
​Melihat adanya kontras penanganan dan atensi antara dua kasus tersebut, Hendra Supriatna berharap Gubernur Jabar segera mengambil tindakan serupa untuk kasus di Purwakarta.

Prinsip keadilan dan kepedulian yang sama diharapkan mampu mengurai benang kusut kematian aparatur sipil negara tersebut.
​LBH Arya Mandalika mendesak agar penelusuran dilakukan secara transparan total, sehingga kebenaran sejati dapat terungkap ke permukaan tanpa ada satu pun fakta yang ditutup-tutupi. ***

Terpantau pada saat kegiatan, salah satu daya tarik utama dalam karnaval kali ini adalah penampilan kelompok marching band cilik dari TK Bani Saleh. Dengan mengenakan seragam olahraga bernuansa merah-kuning yang cerah lengkap dengan topi senada, anak-anak ini tampil percaya diri memimpin barisan paling depan sambil membentangkan spanduk bertuliskan “MARCHING BAND TK BANI SALEH”.

Di belakang pembawa spanduk, terlihat barisan mayoret cilik dan para pemain musik yang bersemangat memainkan instrumen mereka. Aksi menggemaskan dari anak-anak usia dini ini sontak memancing senyum, tawa, dan tepuk tangan riuh dari para orang tua serta warga sekitar yang menonton.

Kegiatan karnaval ini tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat Sagalaherang, tetapi juga bertujuan melatih keberanian, kreativitas, serta kerja sama tim (kekompakan) anak-anak sejak usia dini.

Selama acara berlangsung, para guru dan orang tua murid terlihat setia mendampingi di sisi kanan dan kiri barisan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.

Keberadaan Rumah Aspirasi di lingkungan rumah dinas ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aduan atau masukan secara langsung kepada pimpinan daerah tanpa prosedur birokrasi yang kaku.

Ruang Dialog yang Humanis
​Berdasarkan dokumentasi kegiatan yang dibagikan di akun media sosial Abang Ijo Hapidin, suasana di dalam Rumah Aspirasi ini diatur layaknya ruang tamu keluarga agar warga yang datang merasa nyaman. Pihak Rumah Aspirasi juga menyediakan hidangan ringan dan minuman di atas meja untuk menyambut setiap warga yang bertamu.

Penyampaian Aduan Warga: Seperti yang terlihat dalam unggahannya beberapa warga duduk bersama di sofa ruang tamu untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan yang mereka hadapi kepada tim yang berjaga.

Dialog Bersama Wakil Bupati: Pada sudut lain, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, yang mengenakan kemeja batik, tampak duduk langsung bersama warga—termasuk seorang ibu berhijab pink—untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan atas aduan yang masuk. Di dinding ruangan tersebut, tampak deretan foto resmi kedinasan yang menjadi latar belakang jalannya diskusi.

​Efektifitas Penyerapan Aspirasi
​Melalui Rumah Aspirasi yang berada di rumah dinas ini, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat berjalan dua arah dengan lebih cepat. Tempat ini secara konsisten menampung berbagai persoalan sosial, infrastruktur, hingga ekonomi, sekaligus memastikan bahwa suara masyarakat Purwakarta mendapatkan respons langsung dari pembuat kebijakan.

​*Sumber Dokumentasi:
Gambaran aktivitas ini dirangkum berdasarkan unggahan video dari akun TikTok Resmi Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin.

​Dalam operasi penindakan ini, empat orang pengedar OKT berhasil diringkus di beberapa lokasi berbeda. Langkah cepat kepolisian ini bermula dari adanya laporan warga Kabupaten Purwakarta yang mencurigai aktivitas transaksi obat-obatan ilegal di lingkungan mereka.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, melalui Kasat Reserse Narkoba, IPTU Try Sumarno, menegaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah personel Satnarkoba melakukan observasi ketat dan pengamatan langsung terhadap pergerakan para tersangka.

​”Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, penangkapan dilakukan setelah petugas melaksanakan observasi dan pengamatan terhadap orang yang dicurigai membawa serta memperjualbelikan obat keras terbatas (OKT),” ujar IPTU Try Sumarno, Jumat (19/6/2026).

Empat tersangka yang kini resmi ditahan terdiri dari dua pria berinisial AP (30) dan FK (23), serta dua wanita berinisial LD (28) dan DD (28). Mereka diciduk secara maraton di berbagai titik wilayah Purwakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.

Dari hasil penggeledahan terhadap para pelaku, polisi menyita barang bukti yang cukup signifikan, di antaranya:

• 659 butir obat berwarna kuning dengan cetakan huruf ‘MF’ di salah satu sisinya, yang diduga kuat merupakan jenis Hexymer.
• 4 unit handphone yang digunakan secara aktif oleh para pelaku untuk mengendalikan transaksi.
• Uang tunai senilai Rp 395.000 hasil dari penjualan obat ilegal tersebut.

“Kami berhasil menyita barang bukti sebanyak 659 butir obat keras terbatas tanpa izin edar. Obat-obatan sebanyak itu tidak hanya dikonsumsi sendiri, tapi juga dijual pada orang lain,” kata Try dengan nada tegas.

​Jeratan Hukum Berat Menanti Pelaku

Polres Purwakarta memastikan proses hukum akan berjalan maksimal untuk memberikan efek jera. Keempat pengedar tersebut kini dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Ancaman hukumannya berupa hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar,” tegas perwira Polri yang dikenal murah senyum namun berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum ini.

IPTU Try Sumarno kembali memperingatkan para pelaku kejahatan serupa bahwa pihak kepolisian tidak akan pernah berhenti mengejar dan menindak peredaran gelap narkoba maupun obat keras terbatas di Purwakarta. Sesuai arahan Kapolres Purwakarta, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi prioritas utama.

Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk terus bersikap proaktif melaporkan segala bentuk dugaan tindak pidana. Warga dapat melapor dengan cepat melalui layanan Call Center 110 Polres Purwakarta atau mendatangi langsung Kantor Satres Narkoba Polres Purwakarta.

“Dipastikan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti,” tutup Try.

Langkah tegas ini diambil akibat kekecewaan mendalam massa aksi yang gagal menemui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta, Apsari Dewi, untuk melakukan audiensi langsung.

Walau perwakilan mahasiswa sempat ditemui oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwakarta, Ratno Timur Habeahan Pasaribu, massa tetap menolak dan bersikeras menuntut kehadiran sang Kajari.

​Ketua Cabang PMII Kabupaten Purwakarta, Irfan Aldi Wiguna, menegaskan bahwa kedatangan mereka membawa misi krusial.

Mereka mendesak Kejari Purwakarta untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan sejumlah yayasan lokal dalam skandal Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat nasional—sebuah kasus besar yang saat ini tengah digarap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

​”Hari ini Ibu Kajari Kabupaten Purwakarta enggan menemui kita sebagai perwakilan dari masyarakat. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta,” seru Irfan di tengah riuhnya massa aksi, Kamis (18/6/2026).

Irfan menyayangkan sikap pimpinan Kejari Purwakarta yang dinilai lebih mementingkan agenda formalitas, ketimbang membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat untuk membahas isu-isu esensial di daerah.

Buntut dari kekecewaan ini, PC PMII Purwakarta memberikan peringatan keras. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan mengerahkan gelombang massa yang jauh lebih besar jika tuntutan untuk berdialog langsung tidak segera dipenuhi.

​”Di kemudian hari, kita akan melangsungkan aksi dengan massa yang lebih banyak lagi,” tegas Irfan menutup orasinya.***

Padahal, setiap suara yang diberikan dan setiap pengawasan yang dilakukan adalah goresan tinta sejarah yang menentukan arah masa depan bangsa.

​Sejatinya, proses demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebatas mekanisme mengganti figur kepemimpinan secara berkala. Kedaulatan berada di tangan rakyat secara penuh, yang berarti arah pembangunan jangka panjang—baik untuk 10, 20, hingga 40 tahun ke depan—sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat aktif secara partisipatif.

Fondasi yang rapuh dan dipenuhi kecurangan di awal proses pemilu secara otomatis akan merusak jalannya roda pemerintahan di masa mendatang.

​"Pemilu menjadi bagian terpenting, titik awal dalam proses menentukan peradaban itu bukan hanya dimaknai sebagai rutinitas 5 tahunan. Kira-kira begitulah. Untuk hanya sebatas memilih orang. Hanya sebatas mengganti orang atau hanya sebatas prosedural yang harus dilakukan proses demikian. Tapi ada mimpi besar bagi kita semua agar peradaban itu kita ciptakan, kita rayakan sedemikian rupa lewat pemerintah sesuai dengan kehendak yang kita inginkan." — 

​Melampaui Batas Prosedural Menuju Substantif

​Tantangan terbesar dalam iklim politik kontemporer adalah bagaimana menggeser paradigma masyarakat dari demokrasi prosedural menuju demokrasi yang substantif. Kekecewaan pasca-pemilu atau riuh rendah protes hasil rekapitulasi suara adalah potret nyata yang lazim ditemui. Namun, kedewasaan berpolitik diuji ketika energi protes tersebut mampu ditransformasikan menjadi evaluasi yang matang demi memperbaiki sistem secara berkelanjutan.

​Melalui program strategis nasional seperti Pendidikan Pemilih Partisipatif (P2P), upaya mematangkan pemikiran politik masyarakat terus digaungkan. Ikhtiar ini tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat waktu tahapan pemilu saja. Pendidikan politik harus menjadi nafas yang berembus secara konsisten dalam kehidupan berbangsa, melampaui pelaksanaan formal pemungutan suara demi melawan penyakit kronis demokrasi seperti hoaks, disinformasi, dan praktik kecurangan lainnya.

​”Pemilu menjadi bagian terpenting sebagai titik awal untuk menentukan arah nasib bangsa. Kekecewaan misalkan dari hasil pemilu biasa hal yang begitu. Inilah potret hasil pemilu yang begitu… Kalau kita punya mimpi lebih baik maka matangkanlah dalam proses pemilu itu tidak hanya sekedar ketercapaian aspek prosedural. Tapi mari letakkan bermimpi bagaimana pemilu dan demokrasi yang substantif.” — Usep Agus Zawari,

​Andil Sejarah di Tangan Individu

Pada akhirnya, hak politik yang dijamin oleh undang-undang memberikan kebebasan mutlak bagi setiap warga negara untuk memegang kendali atas nasibnya sendiri.

Setiap individu dihadapkan pada pilihan eksistensial: menjadi penonton pasif yang tergilas oleh arus zaman, atau berdiri tegak sebagai aktor utama yang menorehkan sejarah baru. Menjaga kualitas pemilu dengan cara-cara yang beradab adalah satu-satunya jalan untuk merawat mimpi besar peradaban Indonesia ke depan.

​”Pilihannya adalah apakah kita mau hanya sebatas menjadi bagian yang tertindas oleh sejarah atau kita menentukan sejarah ke depannya… Oleh karena itu pemilu yang memiliki niatan baik ini mari kita rawat, mari kita jaga dan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula.”— Usep Agus Zawari,

*Tulisan ini dibuat berdasarkan pemaparan Usep Agus Zawari, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam kegiatan Diskusi Tatap Muka Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Purwakarta

Alih-alih dikelola secara transparan dan terpusat, proyek miliaran ini justru terindikasi kuat “diecer” menjadi 25 paket pengadaan langsung demi menghindari proses tender.

​Pola pengadaan yang mencurigakan ini memicu spekulasi miring di tengah masyarakat: Apakah ini murni untuk pesta rakyat, atau sekadar ajang bagi-bagi kue anggaran antardinas dan kontraktor rekanan?

Modus Paket “Kembar” Rp99 Juta: Akal-Akalan Hindari Tender?

​Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), aroma tidak sedap tercium dari pola alokasi anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebanyak 14 OPD tercatat menerima anggaran yang nilainya disetting seragam, mepet di angka Rp99 juta per paket. Secara regulasi (Perpres No. 16/2018), batas maksimal Pengadaan Langsung (non-tender) untuk jasa lainnya adalah Rp200 juta. Dengan memotong anggaran di bawah Rp100 juta, Pemda Purwakarta melenggang bebas menunjuk langsung vendor tanpa perlu repot melalui proses lelang terbuka yang ketat, transparan, dan kompetitif.

​Daftar OPD Penikmat Paket “Mepet Kanan” Rp99 Juta:

​- Dinas Perhubungan: Rp99.575.000
​- Kecamatan Purwakarta: Rp99.557.500
​- BKPSDM: Rp99.521.500
​- DKUPP: Rp99.500.000
​- Inspektorat Daerah: Rp99.479.000
​- Bappelitbangda: Rp99.466.500
​- Kesbangpol: Rp99.428.100
​- Disporaparbud: Rp99.384.689
​- Disperkim: Rp99.382.500
– ​Sekretariat DPRD: Rp99.350.550
​- Diskominfo: Rp99.283.950
​- Diskar PB: Rp99.260.000
​- Dinsos P3A: Rp99.230.000
​- Sekretariat Daerah: Rp98.245.100

Tidak hanya tingkat dinas, “kue” Hari Jadi ini juga dibagi-bagi ke 11 kecamatan dengan nominal seragam di angka Rp48 juta hingga Rp49 juta per paket kegiatan.

Aroma Monopoli: Satu Perusahaan Borong Banyak Paket

​Kejanggalan tidak berhenti pada pemecahan paket anggaran. Praktek penunjukan langsung ini disinyalir kuat menguntungkan segelintir perusahaan “peliharaan”.

​Bagaimana tidak, CV Santika Jaya sukses memborong 6 paket kegiatan sekaligus di enam kecamatan berbeda (Sukatani, Maniis, Darangdan, Tegalwaru, Sukasari, dan Babakancikao).

Tak kalah subur, CV Cipta Sarana Kreasi Papoy mengantongi 3 paket di Kesbangpol, Bappelitbangda, dan Diskominfo.

​Beberapa perusahaan lain seperti CV Azimuth Production, CV Purwa Satya, Poetra Boediman, dan CV Dewi Fortuna juga ikut mencicipi manisnya “kue” APBD ini dengan masing-masing mendapatkan 2 paket pekerjaan.

Menabrak Aturan dan Mengangkangi Asas Transparansi

Masyarakat Purwakarta patut bertanya-tanya: Mengapa acara seremonial tahunan ini tidak dikelola secara terpusat oleh Disporaparbud sebagai leading sector? Mengapa harus dipecah ke dinas-dinas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penanganan acara, seperti Inspektorat atau Damkar?

Secara tegas, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melarang keras tindakan memecah paket pekerjaan dengan tujuan untuk menghindari tender.

Jika 25 paket ini sejatinya adalah satu kesatuan rangkaian acara Hari Jadi Purwakarta, maka Pemda diduga kuat telah melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip efisiensi dan transparansi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemkab Purwakarta mengenai rincian output dari masing-masing anggaran Rp99 juta tersebut.

Publik kini menunggu, apakah uang rakyat Rp1,93 miliar ini benar-benar berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat bawah, atau justru habis menguap demi membiayai panggung megah, tenda VIP, dan konsumsi para pejabat.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memberikan hak jawab dan menjelaskan ke mana larinya setiap rupiah uang rakyat dalam pesta pora Hari Jadi 2026 ini.***

Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya ketika fasilitas umum seperti jalan lingkungan mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan dari pemerintah.

“Ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya dinas terkait. Sampai hari ini masih banyak perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah,” kata Alaikassalam, Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan, warga yang tinggal di kawasan perumahan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perhatian dari pemerintah, termasuk dalam hal pemeliharaan maupun perbaikan infrastruktur.

Karena itu, Alaikassalam mendorong agar proses serah terima PSU dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Menurutnya, seluruh kendala administrasi yang masih menghambat proses tersebut harus segera dituntaskan.

“Sebab sampai sekarang masih banyak PSU perumahan di Purwakarta yang belum selesai proses serah terimanya,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap para pengembang perumahan. Menurut dia, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada proses perizinan pembangunan semata.

Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan adanya komitmen yang jelas dari pengembang terkait penyerahan PSU setelah pembangunan perumahan selesai dilakukan.

“Jangan hanya mengurus izin pembangunan. Proses serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah juga harus dipastikan berjalan dengan baik agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Alaikassalam berharap seluruh permasalahan terkait PSU yang belum diserahkan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting agar warga perumahan dapat merasakan pelayanan infrastruktur yang optimal dan tidak terkendala masalah administrasi antara pengembang dan pemerintah daerah. ***