Kedatangan pria tersebut bukan untuk urusan birokrasi, melainkan mengadukan nasib malang rumah tangganya yang hancur akibat ulah oknum yang mengaku sebagai ajudan sang Wakil Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, korban mengungkapkan rasa sakit hatinya karena sang istri diduga menjalin hubungan gelap dengan pria berinisial B. Selama ini, pelaku meyakinkan korban dan istrinya bahwa ia adalah orang kepercayaan atau ajudan resmi Abang Ijo Hapidin.

​Oknum tersebut bahkan kerap terlihat mengenakan seragam dinas lengkap dengan atribut resmi pemerintah daerah untuk memperkuat kebohongannya. Akibatnya, rumah tangga tangga pria yang mengadu ke bang ijo saat in hancur.

“Dia mengaku ajudan Wakil Bupati, pakai baju dinas, pakai name tag. Karena pengakuan itu, dia bebas mendekati istri saya sampai rumah tangga kami hancur,” ungkap pria tersebut di hadapan Abang Ijo Hapidin.

Mendengar aduan langsung dari warganya, Abang Ijo Hapidin tampak terkejut sekaligus geram. Ia menegaskan bahwa pria berinisial B tersebut sama sekali bukan bagian dari tim protokoler maupun ajudan yang melekat pada dirinya.

​”Saya tegaskan, dia bukan ajudan saya! Informasi di luar yang katanya dia orang dekat saya itu tidak benar. Saya tidak akan mentolerir oknum yang menjual nama saya untuk merusak rumah tangga orang lain,” tegas Abang Ijo.

Sumber Informasi: Video Unggahan Akun TikTok @bangwabup.purwakarta

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial masyarakat.

“Ini adalah terobosan penting. Hunian berkualitas dengan harga terjangkau adalah kunci pembuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas. Ini bukan sekadar bangunan, tapi tentang masa depan dan martabat,” ujar Maruarar di Purwakarta, Selasa.

Harga di Bawah Pasar & Skema Cicilan Ringan

Proyek HWB Purwakarta menawarkan harga yang signifikan di bawah pasar. Perbandingannya adalah sebagai berikut:

• Unit 1 Kamar Tidur: Mulai dari Rp98 juta.
• Unit 2 Kamar Tidur: Mulai dari Rp115 juta.
• (Sebagai perbandingan, rumah subsidi FLPP umumnya dipasarkan di atas Rp160 juta).

Selain harga unit yang rendah, skema pembiayaan juga dirancang sangat ringan dengan cicilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Bahkan, untuk tahap awal unit satu kamar, tersedia program cicilan khusus senilai Rp170 ribu per bulan selama 15 bulan pertama.

Sejak dikembangkan pada Juli 2025 dan diluncurkan resmi Maret 2026, proyek ini telah terjual lebih dari 1.500 unit melalui skema pre-selling.

Dampak Ekonomi dan Strategis

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kesiapan Purwakarta menjadi model pembangunan perumahan berbasis kebutuhan rakyat. Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), memberikan dukungan penuh mengingat besarnya manfaat bagi daerah.

Beberapa poin strategis proyek ini antara lain:

• Lokasi Strategis: Berada di antara jalur Jakarta-Bandung dan dikelilingi kawasan industri.
• Investasi Besar: Bernilai Rp1,5 triliun dan diproyeksikan menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja pada pertengahan 2026.
• Konten Lokal: Mayoritas material dan tenaga kerja berasal dari wilayah Jawa Barat.

Sinergi Antar-Pengembang

Keberhasilan proyek ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara:

1. HWB Group
2. Lippo Cikarang
3. Iwang Prejadi (Pengembang Lokal)

Ketut Wijaya dari Lippo Cikarang menilai kemitraan ini sebagai model yang berdampak luas, sementara Iwang Prejadi mengapresiasi kepercayaan pemerintah dalam melibatkan pengusaha daerah pada proyek berskala besar.

Kehadiran HWB disambut antusias oleh warga sekitar, seperti Ina Tiya, Sunarsih, dan Talita Yulia Fadila. Bagi mereka, proyek ini memberikan harapan nyata untuk memiliki hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. ***

​”Jangan Takut Bayar, Semua Gratis!”

​Dalam sebuah video singkat yang yang di unggah di Tiktok pribadinya, Bang Ijo tampak mendampingi seorang warga di Kantor Kelurahan Nagri Kaler. Fokus utama sang Wakil Bupati adalah menghapus kekhawatiran masyarakat terkait adanya biaya siluman dalam pengurusan administrasi.

​”Tadi warga bilang di mobil, takutnya bayar. Saya tegaskan, urus izin di sini gratis! Kalau ada yang minta bayar, lapor ke saya,” ujar Bang Ijo dengan nada tegas namun tetap humanis.

​Ia memastikan bahwa personel di kelurahan telah menjalankan tugas sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, yakni melayani masyarakat dengan ramah tanpa imbalan uang.

​Kawal Hingga ke Kepolisian

​Tidak berhenti di kelurahan, Bang Ijo juga mengawal proses perizinan keramaian hingga ke pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi anak muda dan warga Purwakarta bahwa prosedur hukum dan administrasi negara sebenarnya mudah dan tidak berbayar jika diikuti dengan benar.

​Bang Ijo bahkan memberikan peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba mempersulit warga dengan meminta biaya tidak resmi.

“Kalau sampai ada yang minta bayar, kabarin Abang Ijo. Nanti Abang Ijo yang bayarkan… tapi….,” kelakarnya, yang menyiratkan pesan serius bagi oknum pungli.

​Komitmen Pelayanan Transparan

​Aksi nyata Wakil Bupati ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Purwakarta. Ia mengajak seluruh warga, terutama pasangan muda yang akan menikah, untuk tidak ragu datang langsung ke kantor pemerintahan.

​”Khusus untuk warga Nagri Kaler, jangan sungkan. Pak Lurah dan stafnya siap melayani. Semuanya transparan dan tidak ada pungutan biaya,” tambahnya.

​Melalui pengawalan langsung ini, Abang Ijo Hapidin berharap budaya “titip uang” atau pungli bisa terkikis habis, sehingga pelayanan publik di Purwakarta menjadi teladan bagi daerah lain dalam hal integritas dan kemudahan akses bagi warga kecil.

​(Bahan bersumber dari dokumentasi kegiatan Wakil Bupati Purwakarta, yang diunggah dalam akun TikTok Abang Ijo Hapidin).

​Penantian Panjang yang Berujung Manis

​Selama ini, Jalan Liang Maung dikenal sebagai akses yang sulit dilalui, terutama saat cuaca buruk. Namun, suasana kontras terlihat dalam cuplikan video yang dibagikan oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein. Dalam unggahan tersebut pada Rabu 8 April 2026, warga tampak tidak bisa menyembunyikan rasa syukur dan bahagianya.

​”Senyum ceria nampak di wajah warga Jalan Liang Maung, Kp. Gunung Batu, Desa Kembang Kuning saat menyambut jalan beton di wilayahnya yang selama ini diidam-idamkan dan diimpikan,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

​Proses Pembangunan yang Cepat

​Dalam unggah tersebut menunjukkan transformasi signifikan dari jalan tanah yang tidak rata menjadi jalan beton yang kokoh:

1. ​Tahap Persiapan: Terlihat alat berat dan material yang sudah disiapkan di lokasi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani infrastruktur desa.
2. ​Pengecoran: Truk mixer semen tampak sedang melakukan penuangan beton di sepanjang ruas jalan, dikerjakan oleh para pekerja profesional demi memastikan kualitas jalan yang tahan lama
3. Wajah Baru: Setelah beton mengeras, jalan tersebut langsung dimanfaatkan oleh warga. Bahkan, terlihat anak-anak desa dengan ceria bermain dan berlarian di atas jalan baru yang halus dan bersih.

​Dampak Bagi Ekonomi dan Sosial

​Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga Desa Kembang Kuning. Dengan jalan yang sudah dibeton, akses transportasi untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi jauh lebih lancar.

​Unggahan ini juga memicu reaksi positif dari warganet. Banyak yang memberikan dukungan melalui kolom komentar dan menyukai video tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat kecil.

​Sumber: Akun TikTok resmi Om Zein || Saepul Bahri (2026).

​Kepastian ini muncul usai rampungnya gelaran Musyawarah Cabang (Muscab) yang dihelat pada Jumat, 4 April 2026, di Hotel Grha Vidya Jatiluhur, Purwakarta.

​”Muscab sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, berjalan lancar,” kata Hason, saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Basuki Rahmat, Purwakarta, Rabu, 8 April 2026.

​Mekanisme Organisasi dan Rekomendasi Pusat

​Hason menjelaskan bahwa hasil Muscab telah mengerucutkan empat nama kader terbaik yang direkomendasikan untuk memimpin DPC PKB Purwakarta periode 2026-2031. Namanya menjadi salah satu kandidat kuat dalam bursa kepemimpinan tersebut.

​”Mekanismenya memang begitu. Nanti DPP yang memutuskan,” tandas Hason.

​Strategi dan Penguatan Eksistensi Partai

​Mantan calon Bupati Purwakarta periode 2024-2029 ini menyatakan telah menyusun sederet strategi untuk memperkuat peran PKB di kancah lokal. Fokus utamanya adalah memastikan PKB tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah.

​PKB berkomitmen menggerakkan seluruh infrastruktur partai, termasuk fraksi di legislatif, guna menjamin kebijakan publik tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

​”Parpol melalui pengurus di semua tingkatan, juga diminta selalu hadir dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Menjadi katalisator sekaligus problem solving bagi setiap masalah di masyarakat,” kata Hason.

​Target Politik Menuju 2029

​Selain agenda internal, Muscab ini menjadi momentum krusial untuk memanaskan mesin partai menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak 2029. Dengan struktur kepengurusan yang didominasi kader muda dan solid, Hason optimistis PKB Purwakarta akan mencapai puncak kejayaannya.

​”Bangkit, Solid, Menang,” tukas Hason menutup pembicaraan.

​Pemantik Polemik: SE Nomor 100.3.12/613

​Kontroversi ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Purwakarta merilis Surat Edaran (SE) Bupati Nomor: 100.3.12/613/Pem/2026. Kebijakan ini mengatur ketat penyelenggaraan kegiatan keramaian umum, yang diterbitkan sebagai respons cepat pemerintah usai terjadinya tragedi dalam sebuah pesta pernikahan beberapa waktu lalu.

​Namun, alih-alih menunjukkan kekompakan, kebijakan ini justru menyingkap tabir koordinasi di internal eksekutif.

​Pengakuan Mengejutkan: “Teu Diajak Deui”

​Dalam sebuah interaksi dengan netizen di kolom komentar unggahannya pada Selasa (7/4/2026), pria yang akrab disapa Bang Jo ini memberikan jawaban yang sangat lugas dan provokatif dalam bahasa Sunda.

​“Teu diajak deui, Pak? Nya kitu weh. Ke Bang Jo terus terang ngomong saayana ka masyarakat, engke malah salah paham deui.”

​Terjemahan: (Gak diajak lagi, Pak? Ya begitulah. Nanti Bang Jo kalau bicara apa adanya kepada masyarakat, nanti malah jadi salah paham lagi).

​Pernyataan ini seolah menjadi konfirmasi publik bahwa sebagai Wakil Bupati, dirinya diduga tidak dimintai pertimbangan atau dilibatkan dalam perumusan SE yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut.

​Tetap Menjaga Kondusivitas

​Meski menyiratkan ada kekecewaan, Bang Jo tetap menunjukkan sikap profesional dengan meminta masyarakat untuk patuh pada aturan yang sudah telanjur berjalan. Ia mengimbau agar warga tidak terjebak dalam kebingungan informasi.

​“Intina naon, ikuti weh ayeuna mah (Intinya apa, ikuti saja sekarang mah),” tegasnya dalam jawaban komentar tersebut.

​Sorotan Pengamat: Krisis Soliditas Pimpinan

​Hingga saat ini, pihak Bupati Purwakarta belum memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataan terbuka sang wakil di media sosial. Fenomena ini pun menjadi buah bibir warga, mengingat pentingnya soliditas kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan.

​Analisis Singkat:

Pernyataan Abang Ijo Hapidin ini menunjukkan gaya komunikasi yang sangat personal dan langsung kepada konstituennya di TikTok. Di satu sisi, hal ini menunjukkan transparansi, namun di sisi lain, memperlihatkan adanya celah koordinasi dalam pengambilan kebijakan di level pimpinan daerah. ***

Tak tanggung-tanggung, Bang Jo siap memberikan fasilitas “mewah” secara cuma-cuma agar momen spesialmu terlihat lebih gagah.

​Bukan Sekadar Izin, Tapi Kawalan Spesial

​Dalam sebuah momen hangat, Bang Jo kedapatan mengantar langsung seorang pemuda berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha konveksi untuk mengurus izin hajatan sesuai surat edaran terbaru.

​Bagi Bang Jo, pemuda yang berani mengambil langkah serius untuk menikah harus didukung penuh.

​”Selama Bang Jo ada waktu dan tidak sibuk, Bang Jo antar. Di saat hari H nanti, tim Abang Ijo juga dikirim untuk mendampingi,” tegasnya.

​Fasilitas Mewah Tanpa Biaya

​Ingin tampil keren saat jemput pasangan tapi terkendala armada? Tenang, Bang Jo punya solusinya:

• ​Mobil Pengantin Gratis: Bang Jo meminjamkan mobilnya agar calon pengantin tampil “Gagah”.
• ​Supir Standby: Tidak perlu pusing cari supir, tim Bang Jo siap mengantar sampai tujuan.
• ​Tanpa Biaya: Semua fasilitas ini diberikan gratis tanpa pungutan biaya sepeser pun.

​Pesan untuk Pemuda Purwakarta

​Bang Jo menekankan bahwa kesejahteraan dan ketenangan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Ia juga mendoakan agar para pasangan muda di Purwakarta menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Warahmah.

​Butuh kawalan atau mobil pengantin?

Syaratnya mudah: pastikan Bang Jo sedang tidak ada agenda kedinasan yang mendesak. Langsung saja sapa dan hubungi tim Bang Jo untuk koordinasi!

​Bonus: Buat yang masih jomblo (seperti supir Bang Jo), jangan berkecil hati. Mari ramaikan kolom komentar, siapa tahu jodohmu ada di sana!

​Korban diketahui bernama Oka Septa Rahman Ditya alias Alea (27), warga Kampung Upas, Kelurahan Nagrikidul. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai live streamer dengan penghasilan jutaan rupiah ini ditemukan tak bernyawa dengan kondisi jasad yang sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Selama ini, korban yang dikenal sering berpenampilan seperti perempuan saat siaran langsung di media sosial tersebut tinggal seorang diri.

​Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, melalui PLT Kapolsek Purwakarta Kota, AKP Enjang Sukandi, membenarkan penemuan tersebut.

​”Jenazah tersebut ditemukan dengan kondisi terlentang di tempat tidur dan diperkirakan meninggal sudah lebih dari dua hari. Yang pasti kondisi mayatnya sudah mulai membusuk ya, sudah proses pembusukan,” ungkap Enjang, Senin, 6 April 2026.

​Kronologi Penemuan

​Penemuan ini bermula dari kecurigaan pengelola kos yang sempat menghubungi korban selama kurang lebih satu minggu namun tidak mendapat respons. Merasa ada yang tidak beres, pengelola kemudian mendatangi kamar korban.

​”Pengelola kos yang menghubungi korban kurang lebih seminggu akan tetapi tidak direspon. Karena curiga, kemudian pengelola kos mendatangi kamar korban. Saat itu kamar korban terkunci dari dalam dan tidak ada jawaban ketika di ketuk dan di panggil,” jelas Enjang yang juga menjabat Kasi Humas Polres Purwakarta tersebut.

​Karena tidak ada jawaban, pengelola berinisiatif membuka jendela kamar. Saat itulah aroma busuk yang menyengat mulai tercium. Tetangga sekitar juga memberikan keterangan bahwa korban sudah beberapa hari tidak terlihat keluar rumah.

​Laporan pun diteruskan ke Mako Polsek Purwakarta Kota pada pukul 19.40 WIB. Tak lama berselang, personel Bhabinkamtibmas bersama unit Reskrim dan tim Inafis Polres Purwakarta tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP.

​”Saat melihat ke dalam kamar ternyata benar diketemukan korban dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terlentang di atas kasur menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna Hitam dan celana panjang jeans warna biru serta tidak menggunakan alas kaki,” tambahnya.

​Penyebab Kematian Masih Diselidiki

​Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematiannya.

​“Kami masih menangani kasus ini. Dugaan sementara korban meninggal karena sakit. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jasadnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta dan dilakukan otopsi,” pungkas Enjang.

​Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein, langsung mengambil langkah preventif guna mencegah kejadian serupa. Ia segera menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai pembatasan, pengetatan perizinan, serta pengawasan ketat terhadap izin keramaian di lokasi hajatan.

​Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memastikan setiap acara keramaian berada di bawah pengawasan jelas dari aparat dan pemerintah daerah.

​”Hari ini saya keluarkan Surat Edaran untuk membatasi dan memperketat perizinan serta pengawasan izin keramaian di tempat hajatan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah agar keselamatan masyarakat tetap terjaga,” tegas Om Zein, Senin (6/4/2026).

​Imbauan Kondusivitas Lingkungan

​Om Zein mengimbau masyarakat agar setiap kegiatan hajatan tetap mematuhi aturan dan menjaga kondusivitas lingkungan. Koordinasi dengan aparat keamanan menjadi poin krusial sebelum menggelar acara yang melibatkan massa banyak.

​”Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap dengan adanya kebijakan ini, seluruh kegiatan masyarakat dapat berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan konflik maupun kejadian yang merugikan warga,” jelasnya.

​Duka Mendalam dan Penegakan Hukum

​Selain langkah administratif, Bupati juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus hukum ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

​”Saya turut berduka cita atas meninggalnya warga di Campaka. Jangan pernah ragu, percayakan sepenuhnya penanganan kasus penganiayaan di tempat hajatan yang terjadi di Purwakarta kepada pihak kepolisian. Saya meyakini kepolisian akan menangani sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

​Kronologi Singkat Kejadian

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tragis ini bermula saat Dadang menggelar pesta pernikahan anaknya dengan hiburan organ tunggal. Sekitar pukul 14.50 WIB, sekelompok pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk datang ke lokasi.

​Mereka mendatangi pemain organ untuk meminta uang tambahan membeli minuman keras. Pihak penyelenggara sempat menawarkan uang sebesar Rp100.000, namun kelompok tersebut menolak karena merasa jumlahnya kurang, hingga akhirnya terjadi aksi pengeroyokan yang berujung maut.***

PWkab.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Melalui rapat paripurna tingkat I, disepakati sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.

​”Dalam Propemperda tahun 2026, terdapat 15 Raperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemda. Dari jumlah tersebut, 4 Raperda sudah memasuki tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Saat ini, kami juga sedang melakukan harmonisasi terhadap 4 Raperda lainnya bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Purwakarta, Said Ali Azmi.

​Pria yang akrab disapa Bang Jimmy ini menjelaskan bahwa dari total 15 Raperda tersebut, 6 di antaranya merupakan usulan Pemkab Purwakarta, sementara 9 lainnya merupakan inisiatif murni dari DPRD Kabupaten Purwakarta.

​”Ada 6 Raperda yang diusulkan Pemkab, di mana 3 di antaranya adalah Raperda reguler,” jelas Bang Jimmy saat ditemui di Gedung DPRD Purwakarta, kemarin siang.

​Ia menambahkan bahwa usulan dari Pemerintah Daerah didasarkan pada kebutuhan teknis birokrasi. Sementara itu, Raperda inisiatif DPRD lahir dari aspirasi masyarakat serta respons terhadap kebutuhan hukum yang berkembang di tengah warga Purwakarta.

​”Penyusunan Propemperda 2026 ini merupakan ikhtiar bersama untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan misi keempat RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029,” terangnya.

​Daftar Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Purwakarta:

1. ​Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
4. ​Raperda tentang Pembinaan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan.
5. ​Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
6. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik.
7. ​Raperda tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sampah Plastik.
8. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Mencabut Perda No. 7 Tahun 2013).
9. ​Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Desa.

​Daftar Raperda Usulan Pemkab Purwakarta:

1. ​Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 (Reguler).
2. ​Raperda tentang Perubahan APBD TA 2026 (Reguler).
3. ​Raperda tentang APBD TA 2027 (Reguler).
4. ​Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
5. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
6. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.