Kronologi Singkat Kasus
​Berdasarkan keterangan tertulis dari tim hukum Hotman 911, korban diduga diperkosa di bawah pengawasan tiga oknum polisi. Bukannya mencegah tindakan kriminal tersebut, ketiga oknum tersebut diduga justru menonton kejadian pemerkosaan tersebut tanpa melakukan tindakan penyelamatan.

Hingga saat ini, pihak keluarga merasa keadilan belum sepenuhnya tegak. Diketahui bahwa ketiga oknum polisi tersebut baru dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik.

Padahal, menurut tim hukum Hotman Paris, merujuk pada KUHPidana, perbuatan menonton atau menyaksikan langsung tindak pemerkosaan tanpa mencegahnya memiliki ancaman hukuman pidana yang berat.

Pertemuan di Jakarta
​Demi mencari keadilan bagi putrinya, ibu korban saat ini tengah menempuh perjalanan darat selama dua hari penuh dari Jambi menuju Jakarta. Kedatangannya bertujuan untuk meminta bantuan hukum secara langsung kepada pengacara senior Hotman Paris Hutapea.
​Pertemuan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada:

• Hari/Tanggal: Rabu, 15 April 2026
• Waktu: 14.00 WIB
• Lokasi: Sayap Suci (Holywings Group), Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Bar. Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Depan Mall of Indonesia).

Tuntutan Keadilan
​Langkah ini diambil sebagai bentuk desakan agar kasus ini tidak hanya berhenti di ranah etik internal kepolisian, tetapi juga diproses secara hukum pidana.

Pihak Hotman 911 berkomitmen untuk mengawal kasus ini guna memastikan para pelaku, termasuk oknum yang membiarkan kejadian tersebut, mendapatkan hukuman yang setimpal.

Siaran pers ini dikeluarkan oleh LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.HUM. pada tanggal 13 April 2026.

​Silaturahmi dan Kenangan di Indramayu

​Selain untuk bersilaturahmi, Nina mengaku membahas banyak hal dengan mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Ia juga mengenang momen saat Jokowi mengunjungi Indramayu di masa kepemimpinannya.

​”Banyak lah yang diobrolin, silaturahmi, bisa ketemu sama bapak. Dulu bapak ke Indramayu kan pada saat panen raya, di Indramayu 2 kali beliau hadir. Mudah-mudahan Indramayu akan lebih baik lagi,” kata Nina.

​Resmi Berlabuh ke PSI

​Mantan kader PDI Perjuangan ini secara terbuka meminta restu kepada Jokowi untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat. Dengan bergabung ke partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tersebut, Nina berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi Indramayu.

​”Saat ini mungkin saya bergabung dengan bapak di PSI, InsyaAllah di Jawa Barat. Alhamdulillah beliau merestui,” ujar Nina.

​Alasan Memilih PSI:

• ​Visi Pengabdian: Memiliki kesamaan dalam berinteraksi dan mengabdi kepada masyarakat.
• ​Sosok Jokowi: Adanya komitmen penuh dari Jokowi untuk membesarkan PSI.

​Mengenai target politik ke depan, putri mantan Kapolri Da’i Bachtiar ini mengaku masih dalam tahap permulaan. “Targetnya belum lah, baru silaturahmi terlebih dahulu,” tambahnya.

​Optimisme PSI di Jawa Barat

​Ketua DPD PSI Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin, merasa optimistis bahwa kehadiran Nina Agustina akan memberikan dampak signifikan bagi partai, mengingat pengaruh besar yang dimilikinya di Jawa Barat.

​”InsyaAllah PSI Jawa Barat semakin besar dengan kehadiran beliau. Karena beliau punya pengaruh sangat besar,” ucap Hapidin.

​Hapidin menegaskan bahwa PSI memiliki misi besar untuk mengantarkan calon-calon pemimpin ke kursi legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Ia meyakini target tersebut dapat tercapai, terutama dengan adanya faktor pendukung dari tokoh nasional.

​”InsyaAllah akan terisi semua 27 Kabupaten/Kota ini. Kehadiran kami InsyaAllah, apalagi ada Jokowi Effect,” pungkasnya.

Artikel ini akan mengajak Anda menjelajahi mengapa bambu begitu penting, baik untuk lingkungan, ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari.

Bambu: Solusi Hijau untuk Bumi

Di era perubahan iklim, bambu menawarkan jawaban yang efektif dan alami. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bambu layak disebut “pahlawan hijau”:

1. Penyerapan Karbon Efektif: Bambu dikenal mampu menyerap karbon dioksida (CO2) hingga empat kali lebih banyak dibandingkan pohon. Hal ini menjadikannya alat yang sangat ampuh dalam mengurangi gas rumah kaca.

2. Produksi Oksigen Maksimal: Selain menyerap karbon, bambu juga melepaskan oksigen 35% lebih banyak daripada pepohonan. Ini berkontribusi besar pada kualitas udara yang lebih bersih.

3. Mencegah Erosi Tanah: Sistem akar bambu yang padat dan menyebar kuat mengikat tanah. Ini sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng atau tepi sungai.

4. Pertumbuhan yang Sangat Cepat: Beberapa jenis bambu bisa tumbuh hingga 90 cm per hari! Kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa menjadikannya sumber daya terbarukan yang sangat cepat dan efisien.

Manfaat Bambu dalam Kehidupan Sehari-hari

Keserbagunaan bambu tidak terbatas pada manfaat lingkungan. Tanaman ini telah menjadi bagian integral dari berbagai industri dan budaya di seluruh dunia.

Bahan Bangunan dan Furnitur: Dengan kekuatan tarik yang setara dengan baja, bambu adalah material konstruksi yang ramah lingkungan dan tahan gempa. Dari rumah, jembatan, hingga furnitur modern, bambu menawarkan kekuatan dan keindahan alami.

​Industri Tekstil: Serat bambu dapat diolah menjadi kain yang lembut, sejuk, dan higienis. Pakaian dari serat bambu sangat nyaman, memiliki sirkulasi udara baik, dan bersifat anti-bakteri alami.

Kuliner Sehat: Tunas bambu muda atau rebung adalah bahan makanan populer di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Rebung kaya akan serat, protein, dan nutrisi penting lainnya.

Kerajinan Tangan dan Seni: Bambu adalah bahan baku utama untuk berbagai produk seni dan kerajinan, seperti alat musik tradisional (angklung, suling), peralatan dapur, hingga dekorasi rumah.

Peran Bambu di Indonesia

Di Indonesia, bambu memiliki nilai historis dan budaya yang sangat mendalam. Bambu Runcing menjadi simbol heroik perjuangan kemerdekaan. Dalam kehidupan sehari-hari, bambu digunakan di pedesaan sebagai material bangunan, pagar, hingga alat pertanian.

Seni musik tradisional, seperti angklung, telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, membuktikan betapa eratnya bambu dengan identitas budaya bangsa.

Dukung Keberlanjutan dengan Bambu
​Hari Bambu Sedunia adalah momentum yang tepat untuk merenungkan kembali peran kita dalam menjaga lingkungan. Dengan beralih ke produk berbahan dasar bambu, mendukung pengrajin lokal, atau berpartisipasi dalam kegiatan penanaman bambu, kita bisa berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau.

Mari manfaatkan potensi bambu sebagai solusi berkelanjutan untuk tantangan global yang kita hadapi. ***

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pengelolaan sumber daya air, PJT II bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air bagi berbagai kebutuhan, seperti irigasi pertanian, air baku, pengendalian banjir, dan pelestarian lingkungan.

Dengan pembentukan Kantor Unit Wilayah VI, PJT II menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas tersebut di wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian, yang kini menjadi bagian dari area operasional perusahaan.

Mulai tahun 2023, operasional Kantor Unit Wilayah VI dijalankan dari gedung sementara sebagai bagian dari proses awal pembentukan unit. Kini, dengan diresmikannya gedung kantor permanen yang merupakan aset resmi perusahaan, PJT II semakin memperkuat kehadirannya secara fisik dan kelembagaan di Banten. Hal ini menjadi tonggak penting dalam mendukung tata kelola sumber daya air yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Acara peresmian yang berlangsung di halaman Kantor Unit Wilayah VI pada Selasa, 16 September 2025, dibuka dengan sambutan dari Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso.

“Peresmian Kantor Unit Wilayah VI ini adalah wujud komitmen Perum Jasa Tirta II untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan di wilayah kerja kami. Kehadiran unit ini juga merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung ketahanan air, energi, dan pangan di Banten dan sekitarnya,” ujar Imam Santoso.

Peresmian dilakukan secara simbolis dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Direktur Utama PJT II, didampingi oleh Ketua Dewan Pengawas, Kelik Wirawan Wahyu Widodo. Turut hadir Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, Arlinsyah Rusyid, Konsultan Individu, Anton Mardiyono, General Manajer Unit Wilayah VI, Budy Gunady, serta jajaran BOD-1 Perum Jasa Tirta II.

Unit Wilayah VI memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam operasional lapangan, pengawasan infrastruktur, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku usaha.

Selain itu, keberadaan Kantor Unit Wilayah VI diharapkan dapat mendorong pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya air. PJT II berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal agar pengelolaan air tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi pengelola sumber daya air yang unggul, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. ***

Demokrasi di Indonesia sejak awal reformasi selalu dikonstruksikan sebagai sistem yang mampu memberikan ruang partisipasi rakyat, membatasi kekuasaan, serta menyeimbangkan hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Namun, dalam praktiknya, demokrasi kita seringkali hanya berhenti pada ranah prosedural, tanpa benar-benar mencapai esensi substantif berupa kesejahteraan rakyat, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Peristiwa reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden baru-baru ini patut dikritisi sebagai fenomena politik yang sarat dengan dinamika kepentingan. Alih-alih sekadar dimaknai sebagai upaya memperbaiki kinerja pemerintahan, reshuffle sering menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas politik internal, terutama menjaga koalisi partai-partai yang menopang kekuasaan. Di titik inilah problem demokrasi Indonesia tampak jelas: dominasi partai politik dalam ranah eksekutif dan legislatif mengikis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara independen.

Secara teoritis, demokrasi menuntut adanya hubungan yang sehat dan rasional antara eksekutif dan legislatif. Namun, realitas politik di Indonesia memperlihatkan adanya “emosional politik” antara keduanya – sebuah situasi di mana hubungan kelembagaan lebih didorong oleh kedekatan partai dan kepentingan kekuasaan, daripada fungsi konstitusional yang melekat.

Menteri-menteri yang sebagian besar merupakan kader partai bahkan pimpinan, tentu saja memiliki irisan kepentingan dengan anggota legislatif yang berasal dari partai yang sama. Hal ini menimbulkan bias dalam proses pengawasan, sehingga fungsi check and balance tidak berjalan secara utuh.

Legislatif, yang secara konstitusional merupakan pengawas kinerja pemerintah, dalam praktiknya kerap tereduksi menjadi sekadar mitra politik. Akibatnya, ia kehilangan taringnya sebagai lembaga pengontrol. Gambaran “macan ompong” menjadi metafora yang tepat untuk menjelaskan posisi legislatif saat ini: memiliki kewenangan besar secara normatif, tetapi lemah dalam aktualisasi.

Kondisi di atas berimplikasi serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Pertama, rakyat kehilangan ruang representasi sejati karena wakil-wakil mereka di parlemen tidak sepenuhnya menjalankan fungsi kontrol, melainkan lebih sibuk menjaga harmoni politik dengan eksekutif.

Kedua, praktik reshuffle yang dilandasi kompromi politik justru memperdalam fragmentasi kepentingan elit, bukan memperkuat kapasitas birokrasi.

Ketiga, demokrasi kehilangan nilai substansialnya karena lebih menonjolkan stabilitas kekuasaan ketimbang kualitas pelayanan publik.

Jika pola ini terus berlanjut, maka demokrasi Indonesia akan terjebak dalam paradoks: di satu sisi terlihat ramai dengan dinamika politik, tetapi di sisi lain hampa dari makna pengawasan yang sejati.

Sebagai akademisi, saya menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam mengelola demokrasi. Reshuffle menteri seharusnya dijadikan momentum bukan hanya untuk menata kembali formasi pemerintahan, melainkan juga untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi substantif. Presiden harus berani menempatkan figur-figur profesional dan berintegritas dalam kabinet, bukan semata kader partai yang hanya berfungsi menjaga keseimbangan politik.

Selain itu, legislatif harus dikembalikan pada ruh konstitusionalnya sebagai lembaga pengawasan. Independensi dan keberanian dalam menjalankan fungsi kontrol tidak boleh dikorbankan hanya demi stabilitas koalisi. Pengawasan legislatif yang kuat merupakan syarat mutlak untuk memastikan eksekutif berjalan dalam koridor hukum, kepentingan rakyat, dan akuntabilitas publik.

Demokrasi tidak bisa hanya dipertahankan melalui ritual pemilu, reshuffle, atau kompromi politik antar-elit. Demokrasi sejati hanya akan hadir jika prinsip check and balance berjalan secara efektif, dengan legislatif berfungsi sebagai pengawas sejati, bukan sekadar ornamen politik. Jika tidak, demokrasi kita akan terus berjalan sebagai “demokrasi prosedural” yang rapuh, di mana rakyat hanya menjadi penonton, sementara panggung utama dipenuhi oleh aktor-aktor partai yang berorientasi pada kekuasaan.

Reshuffle kabinet yang terjadi kemarin harus menjadi alarm peringatan. Presiden perlu memperhatikan secara serius emosional politik antara eksekutif dan legislatif, serta memastikan pengawasan berjalan utuh. Jika tidak, maka kepercayaan rakyat terhadap demokrasi akan semakin tergerus, dan bangsa ini hanya akan mewarisi demokrasi yang formal, tanpa substansi.

Kabid humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan, petugas yang dikerahkan 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran.

Selain itu, bakal ada pengalihan arus lalu lintas (Lalin) di sekitar lokasi aksi secara situasional.

“Rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional. Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun, bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan,” ujar Ade Ary.

Ia menjelaskan, antisipasi juga disiapkan apabila ada massa yang masuk ke ruas Tol Dalam Kota.

Polisi akan segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak di tengah kerumunan.

“Jika terjadi kepadatan atau gangguan di tol, kami akan mengeluarkan kendaraan di exit tol depan Polda, di exit Tegal Parang, serta dari arah barat di exit Slipi. Hal ini untuk menjaga keselamatan pengguna jalan,” ucapnya.

Ade mengimbau para massa aksi untuk menyampaikan pendapatnya dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia juga mengingatkan massa aksi agar tidak memaksakan diri masuk ke ruas tol karena dapat membahayakan keselamatan.

Adapun demonstrasi informasinya juga bakal digelar di depan Istana Negara, Jakarta.

“Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” katanya.

Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas yang mungkin saja diberlakukan.

“Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran bersama,” tuturnya. ***

Padahal, kata Prabowo, gagasan Sekolah Rakyat ini baru dia sampaikan kepada menteri-menterinya pada Februari 2025.

“Ini di luar dugaan bisa bikin 100 sekolah dalam 5 bulan. Tahun depan, Insya Allah 200 sekolah dan seterusnya,” ujar Prabowo dalam acara Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Prabowo mengapresiasi kinerja para menteri kabinet. Ia berjanji pemerintah tak hanya fokus membangun Sekolah Rakyat, tapi memperbaiki sekolah-sekolah negeri yang ada.

“Terima kasih para pimpinan, para menteri, kalian telah bekerja di luar perkiraan saya. Bekerja keras, semangat tapi juga bekerja cerdas. Ini 100 sekolah sebentar lagi 163,” kata Prabowo, Jumat (22/8/2025).

“Tidak hanya itu, cita-cita saya semua sekolah Indonesia akan kita perbaiki,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun generasi bangsa. Selain untuk mengelola kekayaan negeri, pendidikan juga jadi jalan untuk menghilangkan kemiskinan dari Indonesia.

“Kalau kita sudah kuasai kekayaan kita, kita perlu tenaga-tenaga, awak-awak, anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Kita sudah kuasai, kita enggak ngerti bagaimana menjalankan itu, karena itu pendidikan sangat-sangat penting,” tegasnya.

Dia pun menyatakan berdirinya 100 Sekolah Rakyat saat ini merupakan awal perjuangan demi membangun Indonesia yang lebih baik. Prabowo melihat harapan lahir dari para siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat.

“Dari beberapa siswa yang masuk program ini, mereka dijemput dari keluarganya. Mereka cinta orang tuanya, orang tuanya kerja keras, orang tuanya belum menikmati kemerdekaan yang sebetulnya. Ini yang mendorong saya kita harus mewujudkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat kita,” ucapnya. ***

Hal itu disampaikannya usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

“Ini mengenai kasusnya dengan Ridwan Kamil di Bank BJB,” ujar Lisa kepada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

Lisa tidak membantah bahwa uang yang diterimanya digunakan untuk keperluan pribadi. Menurutnya, dana yang diterima dari Ridwan Kamil digunakan untuk kepentingan anak.

“Ya, kan buat anak saya. Saya enggak bisa sebut nominalnya,” ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini KPK mendalami aliran dana dari pos non-budgeter Bank BJB yang diduga mengalir ke pihak eksternal. Diduga uang yang diterima Lisa dari Ridwan Kamil ada kaitannya dengan kasus bank BUMD tersebut.

“Kita tidak hanya menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka tapi juga KPK concern soal bagaimana memulihkan keuangan negara secara optimal atau asset recovery-nya,” ujar Budi.

Menurutnya, pemanggilan Lisa sebagai saksi dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan keterkaitannya dengan konstruksi perkara soal dana non-budgeter.

“Kebutuhan untuk memanggil atau pun memeriksa para pihak-pihak tertentu, tentu ada kebutuhan penyidik, bahwa yang bersangkutan diduga mengetahui adanya dari konstruksi perkara,” tutur Budi. ***

Perkara itu bermula dari tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi tertentu yang diwajibkan memiliki sertifikasi K3 dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas pekerja.

Namun belakangan KPK menemukan bahwa tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275 ribu justru tidak sesuai. Fakta di lapangan justru menunjukkan pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta untuk penerbitan sertifikasi itu.

“Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam keterangannya, Jumat Agustus 2025.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menambahkan, KPK menyebut dugaan tindak pidana pemerasan ini berlangsung sejak 2020 hingga operasi tangkap tangan ini dilakukan. KPK menyebut Noel juga termasuk seseorang yang mengetahui praktik ini hingga mendapatkan aliran dana alias keuntungan.

“Ini ketika dia (Noel) masuk (kabinet) sampai 2025 ini masih berjalan, praktik pemerasan ini masih berjalan. Bahkan kami saat melaksanakan tangkap tangan itu sedang berjalan. Artinya bahwa IEG (Noel) itu seperti yang dijelaskan pak Ketua, mengetahui, membiarkan bahkan menerima, menerima sesuatu,” ujarnya.

KPK setidaknya menemukan Rp81 miliar uang yang merupakan selisih antara pembayaran sertifikasi K3 yang dibayarkan oleh buruh. Dana itu awalnya diterima oleh Perusahaan Jasa penerbitkan K3 yang kemudian uang itu mengalir ke sejumlah pihak termasuk Noel. ***

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanyakan arti dari ‘Study Tour’ kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto, menyusul keramaian terkait kegiatan tersebut saat ini.

Dalam sebuah perbincangan antara Dedi Mulyadi dan Purwanto itu, diunggah dalam akun instagram pribadi Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, Sabtu 8 Agustus 2025.

“Ngobrol seru bareng kepala @disdikjabar @purwantoipoer tentang study tour, outing-class, dan deep learning,” tulis KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi dalam unggahnya.

Dalam obrolan tersebut, Purwanto mengungkap bahwa Study Tour itu melakukan perjalanan belajar yang tidak diharuskan menggunakan kendaraan.

“Iya, studi tour itu kan studi, kemudian tour mah berangkat, perjalanan, itu kan tidak harus pakai mobil, bisa perjalanan keliling, jalan gitu,” ungkap Purwanto menjawab pertanyaan Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadu pun menyambut maksud dari maksud study tour itu, menurutnya, kegiatan itu bisa dilakukan dengan pengenalan langsung terhadap lapangan terkait materi pembelajaran yang telah dilakukan siswa.

“Sekolahnya memiliki pelajaran IPA. Di IPA-nya ada yang disebut biologi. Di biologi ini atau ada kimia. Iya. Kemudian anak-anaknya jalan ke sawah. Mem-membuat perbandingan bagaimana unsur biologi dengan unsur kimiawi dengan biologi dalam pemupukan padi, itu study tour?, ” tanya Dedi. ***