Kedatangan pria tersebut bukan untuk urusan birokrasi, melainkan mengadukan nasib malang rumah tangganya yang hancur akibat ulah oknum yang mengaku sebagai ajudan sang Wakil Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, korban mengungkapkan rasa sakit hatinya karena sang istri diduga menjalin hubungan gelap dengan pria berinisial B. Selama ini, pelaku meyakinkan korban dan istrinya bahwa ia adalah orang kepercayaan atau ajudan resmi Abang Ijo Hapidin.

​Oknum tersebut bahkan kerap terlihat mengenakan seragam dinas lengkap dengan atribut resmi pemerintah daerah untuk memperkuat kebohongannya. Akibatnya, rumah tangga tangga pria yang mengadu ke bang ijo saat in hancur.

“Dia mengaku ajudan Wakil Bupati, pakai baju dinas, pakai name tag. Karena pengakuan itu, dia bebas mendekati istri saya sampai rumah tangga kami hancur,” ungkap pria tersebut di hadapan Abang Ijo Hapidin.

Mendengar aduan langsung dari warganya, Abang Ijo Hapidin tampak terkejut sekaligus geram. Ia menegaskan bahwa pria berinisial B tersebut sama sekali bukan bagian dari tim protokoler maupun ajudan yang melekat pada dirinya.

​”Saya tegaskan, dia bukan ajudan saya! Informasi di luar yang katanya dia orang dekat saya itu tidak benar. Saya tidak akan mentolerir oknum yang menjual nama saya untuk merusak rumah tangga orang lain,” tegas Abang Ijo.

Sumber Informasi: Video Unggahan Akun TikTok @bangwabup.purwakarta

​Hasil Survei: Hanya 23% Responden yang Menyatakan Puas

​Jajak pendapat digital tersebut mengungkap bahwa mayoritas warga Purwakarta masih bersikap skeptis atau belum merasakan dampak nyata dari kebijakan Bupati Om Zein dan Abang Ijo. Berikut rincian datanya:

• ​23% Responden menyatakan “Puas Atuh!” terhadap kinerja setahun terakhir.
• ​35% Responden secara terbuka menyatakan “Tidak Puas Ah!”.
• ​42% Responden memilih sikap “Punten, No Comment!”.

​Angka kepuasan yang hanya berada di kisaran 23% ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali prioritas pembangunan yang selama ini dijalankan.

​Kritik Tubagus Rizki Putra: “Pembangunan Jangan soal Aspal, Tapi Ingat juga ke Pemuda”

​Aktivis Muda Purwakarta, Tubagus Rizki Putra, menilai rendahnya angka kepuasan tersebut berakar dari minimnya perhatian Bupati terhadap ruang kreatif bagi generasi muda.

​”Kenapa angkanya bisa di posisi itu? Karena minimnya, bahkan tidak ada ruang bagi pemuda. Om Zein seolah lupa bahwa peran pemuda sangat penting untuk masa depan Purwakarta yang katanya ‘Istimewa’. Beliau terlalu fokus memikirkan infrastruktur fisik,” tegas Tubagus.

​Menurutnya, membangun jalan adalah tugas dasar yang bisa dilakukan oleh siapa pun yang menjabat bupati. Namun, yang lebih mendesak adalah pembangunan yang adaptif terhadap zaman, yakni fasilitas publik yang mendukung kreativitas dan inovasi anak muda.

“Fokuslah pada Kinerja!”

​Selain mengkritik kebijakan pembangunan, Tubagus juga memberikan sorotan tajam pada dinamika politik yang berkembang. Ia sangat menyayangkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang terus membangun narasi provokatif.

​”Di momentum satu tahun ini, saya sangat menyayangkan adanya pernyataan beberapa masyarakat yang terus memprovokasi, seolah-olah ingin mengadu domba antara Bupati dan Wakilnya,” tambahnya.

​Ia mengingatkan agar semua pihak kembali fokus pada substansi kinerja Pemda Purwakarta. Tubagus melempar pertanyaan krusial terkait kondisi riil di lapangan yang harus segera dijawab dengan data:

1. ​Ekonomi: Bagaimana realita angka pengangguran dan kemiskinan di Purwakarta saat ini?
2. ​Kesejahteraan: Bagaimana progres penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan lapangan kerja?
3. ​Konsistensi: Apakah program seperti “Ngosrek” masih berjalan efektif atau sudah berhenti?

​”Saya yakin ruang kritis masyarakat Purwakarta masih ada. Daripada sibuk memprovokasi, lebih baik kita tagih sejauh mana masalah mendasar rakyat sudah berkurang selama satu tahun ini,” pungkasnya. ***

​Baru-baru ini, Purwakarta dikejutkan dengan narasi “mundur” Wakil Bupati, Abang Ijo Hapidin, dengan alasan karena merasa tidak dilibatkan dalam roda pemerintahan. Secara manusiawi, perasaan terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan adalah hal yang berat. Namun, jika ditarik ke ranah tata negara dan mandat rakyat, langkah mundur bukanlah sebuah solusi ksatria, melainkan sebuah risiko besar bagi demokrasi lokal.

​Antara Ego Politik dan Amanah Rakyat

​Perlu diingat bahwa Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh rakyat sebagai satu paket (Dwi-Tunggal). Rakyat Purwakarta memberikan suaranya bukan hanya untuk satu sosok, melainkan untuk sebuah keseimbangan kepemimpinan. Ketika seorang Wakil Bupati memilih mundur di tengah jalan, ada ribuan harapan warga yang sedang dipertaruhkan. Mundur dalam kondisi konflik internal justru terlihat seperti pengabaian terhadap kontrak sosial yang telah ditandatangani di bilik suara.

​Benteng Terakhir Melawan Otoritarianisme Lokal

​Alasan paling krusial mengapa Wakil Bupati harus tetap bertahan adalah fungsi Check and Balances (Keseimbangan Kekuasaan). Dalam sistem pemerintahan, kehadiran Wakil bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan pengawas internal tertinggi.

​Jika Wakil Bupati mundur, maka:

1. ​Kekuasaan Menjadi Absolut: Tanpa sosok penyeimbang yang memiliki legitimasi politik setara, kekuasaan eksekutif berisiko terjebak dalam gaya kepemimpinan otoriter. Tidak akan ada lagi suara kritis dari dalam yang mampu mengerem kebijakan yang mungkin kurang berpihak pada rakyat.
2. ​Vakumnya Pengawasan Internal: Sosok Wakil adalah mata dan telinga rakyat di dalam lingkar kekuasaan. Mundurnya beliau berarti membiarkan “pintu dapur” pemerintahan terbuka tanpa ada yang menjaga agar masakan kebijakan tetap sehat bagi masyarakat.

​Kesimpulan: Bertahan adalah Bentuk Perlawanan yang Elegan

​Alih-alih mundur dan membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kendali, bertahan di tengah situasi sulit justru menunjukkan integritas moral. Jika merasa tidak dilibatkan, maka Wakil Bupati seharusnya tetap berada di dalam untuk terus menagih hak konstitusionalnya dalam bekerja.

​Rakyat Purwakarta membutuhkan pemimpin yang mampu bertarung demi kepentingan publik di dalam sistem, bukan pemimpin yang meninggalkan gelanggang saat situasi memanas. Mundur mungkin terasa melegakan secara pribadi, namun secara politis, itu adalah karpet merah bagi lahirnya otoritarianisme lokal yang merugikan kita semua. ***

​Silaturahmi dan Kenangan di Indramayu

​Selain untuk bersilaturahmi, Nina mengaku membahas banyak hal dengan mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Ia juga mengenang momen saat Jokowi mengunjungi Indramayu di masa kepemimpinannya.

​”Banyak lah yang diobrolin, silaturahmi, bisa ketemu sama bapak. Dulu bapak ke Indramayu kan pada saat panen raya, di Indramayu 2 kali beliau hadir. Mudah-mudahan Indramayu akan lebih baik lagi,” kata Nina.

​Resmi Berlabuh ke PSI

​Mantan kader PDI Perjuangan ini secara terbuka meminta restu kepada Jokowi untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat. Dengan bergabung ke partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tersebut, Nina berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi Indramayu.

​”Saat ini mungkin saya bergabung dengan bapak di PSI, InsyaAllah di Jawa Barat. Alhamdulillah beliau merestui,” ujar Nina.

​Alasan Memilih PSI:

• ​Visi Pengabdian: Memiliki kesamaan dalam berinteraksi dan mengabdi kepada masyarakat.
• ​Sosok Jokowi: Adanya komitmen penuh dari Jokowi untuk membesarkan PSI.

​Mengenai target politik ke depan, putri mantan Kapolri Da’i Bachtiar ini mengaku masih dalam tahap permulaan. “Targetnya belum lah, baru silaturahmi terlebih dahulu,” tambahnya.

​Optimisme PSI di Jawa Barat

​Ketua DPD PSI Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin, merasa optimistis bahwa kehadiran Nina Agustina akan memberikan dampak signifikan bagi partai, mengingat pengaruh besar yang dimilikinya di Jawa Barat.

​”InsyaAllah PSI Jawa Barat semakin besar dengan kehadiran beliau. Karena beliau punya pengaruh sangat besar,” ucap Hapidin.

​Hapidin menegaskan bahwa PSI memiliki misi besar untuk mengantarkan calon-calon pemimpin ke kursi legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Ia meyakini target tersebut dapat tercapai, terutama dengan adanya faktor pendukung dari tokoh nasional.

​”InsyaAllah akan terisi semua 27 Kabupaten/Kota ini. Kehadiran kami InsyaAllah, apalagi ada Jokowi Effect,” pungkasnya.

​Duka di Balik Asap Pasar Rebo

​Selasa dini hari (24/2/2026), saat sebagian warga sedang bersiap sahur, api hebat melahap Pasar Rebo di Jalan Basuki Rachmat. Insiden ini menambah daftar panjang musibah pasar tradisional di Purwakarta setelah sebelumnya Pasar Jumaah juga mengalami nasib serupa pada Maret 2025.

• ​Dampak: Estimasi awal menunjukkan sekitar 200 kios ludes terbakar hanya dalam waktu 2,5 jam.
• ​Kendala: Petugas Damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit dan banyaknya kerumunan warga.
• ​Nasib Pedagang: Para pedagang kini terancam kehilangan momentum ekonomi menjelang hari raya, mengingat stok barang seperti sembako dan ikan asin yang baru dipasok ikut hangus tak bersisa.

​”Api” di Puncak Kepemimpinan

​Di tengah upaya penanganan bencana, suhu politik justru memanas. Hubungan Bupati Saepul Bahri Binzein (Om Zein) dan Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin dikabarkan sedang tidak baik-baik saja.

​Isu ini meledak setelah Abang Ijo melalui media sosial curhat mengenai dirinya yang jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis. “Setahun kepemimpinan” yang seharusnya menjadi momen evaluasi prestasi, justru menjadi panggung terbuka bagi disharmoni pimpinan daerah.

​”Stabilitas pemerintahan adalah kunci. Jika di tingkat atas sudah tidak seirama, dikhawatirkan pelayanan publik dan kebijakan pasca-bencana seperti renovasi pasar akan terhambat,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik setempat.

​Tantangan ke Depan

​Jika ego politik lebih dominan daripada urusan perut rakyat, maka Purwakarta tidak hanya akan panas karena cuaca dan api, tapi juga karena krisis kepercayaan publik. ***

​Secara mengejutkan, Abang Ijo Hapidin akhirnya angkat bicara mengenai posisinya yang selama ini terkesan “ditinggalkan” dalam roda pemerintahan.

​Keberanian Mengungkap Kebenaran

​Melalui komentar di media sosial @urangpurwakarta.id, Abang Ijo menunjukkan sisi kemanusiaannya sebagai pemimpin yang ingin bekerja namun tidak diberi ruang. Bukan sekadar mencari panggung, pernyataannya yang blak-blakan merupakan bentuk transparansi kepada rakyat yang telah memilihnya.

​”Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan,” tulis Abang Ijo.

​Kalimat ini bukan sekadar keluhan, melainkan pengingat bahwa mandat rakyat diberikan kepada pasangan, bukan individu tunggal. Abang ijo secara tersirat mempertanyakan: Bagaimana Purwakarta bisa sejahtera jika potensi dan pemikiran sang Wakil Bupati saja tidak pernah diminta?

​Pemimpin yang Ingin Mendengar dan Didengar

​Abang Ijo menyoroti ketiadaan dialog strategis. Ia bahkan menantang Bupati Om Zein untuk berdiskusi terbuka di hadapan publik. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keputusasaan seorang pemimpin yang ingin berkontribusi nyata, namun aksesnya tertutup rapat di internal birokrasi.

​Abang Ijo seolah ingin menegaskan: “Bagaimana saya bisa membawa aspirasi masyarakat jika saya tidak pernah diajak duduk bersama untuk membahas masa depan Purwakarta?”

​Mengapa Sinergi Itu Penting?

​Sikap Abang Ijo yang berani bersuara ini seharusnya menjadi alarm bagi publik. Seorang Wakil Bupati bukanlah sekadar ban serep atau penghias foto protokoler. Beliau adalah representasi harapan masyarakat yang seharusnya:

• ​Dilibatkan dalam perencanaan strategis agar kebijakan lebih komprehensif.
• ​Diberi ruang eksekusi agar janji kampanye bisa terealisasi lebih cepat.
• ​Diakui eksistensinya dalam komunikasi publik sebagai satu kesatuan pimpinan.

​Dukungan untuk Perubahan

​Langkah Abang Ijo mengungkapkan kondisi ini ke media sosial adalah langkah berisiko secara politik, namun sangat jujur secara moral. Masyarakat Purwakarta kini bisa melihat siapa yang sebenarnya memiliki niat tulus untuk berkolaborasi dan siapa yang cenderung berjalan sendiri.

​Kini, publik menanti kedewasaan sikap dari pihak Bupati. Apakah aspirasi tulus dari Abang Ijo ini akan dijawab dengan pintu komunikasi yang terbuka, atau justru semakin membenarkan isu eksklusivitas di puncak pimpinan Purwakarta?

​Ledakan di Kolom Komentar

​Ketegangan ini terendus bermula dari unggahan akun Instagram @urangpurwakarta.id yang sedang menyoroti satu tahun masa jabatan pasangan pemimpin tersebut. Di tengah ratusan komentar netizen, muncul pernyataan mengejutkan dari akun resmi Wakil Bupati, Abang Ijo Hapidin.

​Secara blak-blakan, Abang Ijo mengaku bahwa dirinya merasa tidak dianggap dalam roda pemerintahan sejak hari pertama mereka dilantik. Ia menyoroti minimnya interaksi, baik secara fisik di media sosial maupun dalam pengambilan keputusan strategis.

​“Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan. Coba bisa dicek di medsosnya bupati apakah ada video bareng Abang Ijo? Apalagi membahas ‘Pak Wakil, barangkali ada saran masukan bagaimana caranya Purwakarta ke depan lebih baik, masyarakatnya sejahtera?’ Kalau gak percaya tanya @omzein_bupatiaing!!!” tulis Abang Ijo dalam kolom komentar tersebut.

​Menantang Diskusi Terbuka

​Seolah ingin menegaskan adanya sumbatan komunikasi yang nyata, Abang Ijo bahkan menandai akun pribadi Bupati Saepul Bahri Binzein dan mengajaknya untuk berdiskusi langsung di hadapan publik digital.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati Saepul Bahri Binzein terkait pernyataan terbuka wakilnya tersebut.

Situasi ini memicu kekhawatiran publik mengenai stabilitas birokrasi di lingkungan Pemkab Purwakarta ke depan.***

​Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi LPPNU Purwakarta yang digelar pada Selasa malam (17/2/2026) di Rumah Dinas Wakil Bupati Purwakarta. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua LPPNU sekaligus Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin.

​Investasi SDM dan Pengentasan Kemiskinan

​Program MBG dirancang pemerintah sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Fokusnya adalah menekan angka stunting dan anemia pada anak sekolah serta ibu hamil/menyusui. Namun, LPPNU melihat sisi lain yang tak kalah krusial: penciptaan lapangan kerja.

​“Tujuan MBG bukan hanya soal gizi. Program ini juga menjadi instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja,” ujar Abang Ijo Hapidin dalam rapat tersebut.

​Ia menekankan bahwa rantai pasok pangan harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat bawah. “Dalam MBG ini, petani Purwakarta jangan sampai hanya jadi penonton, tapi harus menjadi pelaku yang berperan aktif,” tegasnya.

​Strategi Konkret: Dari Koperasi hingga Komoditas Bayam

​Untuk merealisasikan target tersebut, LPPNU Purwakarta telah menyiapkan sejumlah langkah teknis:

• ​Kemitraan Strategis: Menggandeng Koperasi Pemasaran Alam Agraris Semesta sebagai jembatan antara petani dan dapur umum MBG.
• ​Komoditas Prioritas: Menetapkan bayam sebagai fokus utama karena masa panen yang singkat, risiko rendah, dan perputaran modal yang cepat.
• ​Sistem CPCL: Pendataan ketat melalui skema Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang dilengkapi titik koordinat lahan untuk memastikan transparansi.
• ​Pendampingan Organik: Penyuluhan pembuatan pupuk organik oleh Arie Sopandi Hidayat untuk menekan biaya produksi, didukung administrasi rapi oleh Indra Purnama Sambas.

​Memotong Rantai Pasok

​Salah satu poin krusial dalam kesepakatan ini adalah skema pengambilan hasil panen langsung di lahan petani. Cara ini dinilai efektif untuk memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga petani mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif dan menguntungkan.

​Dengan pemetaan lahan berbasis aplikasi, LPPNU Purwakarta optimistis distribusi pangan akan lebih akurat. Inisiatif ini diharapkan menjadi model sinergi nasional-lokal yang mampu mengubah program bantuan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

Acara yang diselenggarakan oleh Porlak Jahe dan Komite Ekraf Purwakarta untuk memperingati Hari Batik Nasional ini menjadi ajang untuk merayakan keindahan dan nilai budaya yang terkandung dalam setiap motif batik.

Dengan mengusung tema “My Pattern My Pride,” workshop dan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kecintaan masyarakat terhadap batik Indonesia.

Batik bukan hanya sekadar kain bermotif, tetapi juga representasi seni tinggi yang telah diakui dunia. Pengakuan ini diperkuat dengan penghargaan dari UNESCO yang menetapkan Batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi.

Abang Ijo dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Batik Nasional adalah pengingat akan pentingnya warisan seni budaya batik bagi bangsa Indonesia. Keanekaragaman pola batik dari berbagai daerah mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, dengan simbolisme warna, desain kreatif, dan spiritualitas yang mendalam.

“Dengan agenda ini, kita menegaskan kepedulian terhadap Batik Indonesia. Ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada budaya Indonesia serta promosi seni batik, karena batik merupakan kekayaan budaya Indonesia yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi,” ujarnya.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana edukasi dan promosi batik kepada masyarakat luas. Workshop membatik memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar langsung mengenai teknik dan proses pembuatan batik, sementara lomba fashion show batik menampilkan kreasi-kreasi batik yang inovatif dan memukau.

Peringatan Hari Batik Nasional ini diharapkan dapat terus memupuk rasa cinta dan bangga terhadap batik sebagai identitas bangsa, serta mendorong pelestarian dan pengembangan seni batik di masa depan. ***

Peringatan Hari Tani Nasional 2025 yang ditetapkan setiap tanggal 24 September ini dimanfaatkan Abang Ijo untuk memberikan semangat baru kepada para petani muda.

Ia menegaskan, bertani bukan lagi pekerjaan yang identik dengan keterbelakangan, melainkan sebuah profesi yang keren dan hebat.

Abang Ijo menyoroti pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah. “Tanpa petani, kita tidak bisa makan. Bertani itu pekerjaan yang sangat mulia. Kita harus bangga menjadi petani,” ujar Abang Ijo, Rabu (24/09/2025).

Ia juga menekankan bahwa teknologi modern kini telah membuat pekerjaan di sektor pertanian menjadi lebih efisien dan menarik.

Abang Ijo menambahkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk mendukung modernisasi pertanian melalui berbagai program.

Bantuan alat-alat pertanian modern, pelatihan, dan akses permodalan akan terus digalakkan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, sekaligus menarik minat anak muda untuk terjun ke dunia agraris.

“Kami ingin menunjukkan bahwa bertani itu bisa sekeren profesi lain. Dengan teknologi, bertani bisa dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan hasilnya lebih maksimal,” imbuhnya.

Ia berharap, semangat “bertani itu keren” bisa menjadi daya dorong bagi lahirnya petani-petani muda yang inovatif dan berdaya saing.***