Hal itu, disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam unggahan akun Instagram pribadinya @lollysaja, Rabu 30 Juli 2025.

“Menurut saya, ini sebuah kemajuan, ini bisa memberikan kualitas yang lebih baik bagi demokrasi pemilihan kepala daerah kita di masa yang akan datang,” ungkap Lolly dalam video yang diunggah.

Baca Juga: Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty Sikapi Putusan MK No 104

Menurutnya, dari putusan MK itu, bisa memberikan kekuatan yang mengikat bagi Bawaslu, kata dia, bisa menghentikan atau menekan polemik yang seringkali muncul karena rekomendasi Bawaslu tidak dapat dijalankan oleh KPU.

“Nah, sehingga dalam praktiknya karena sifatnya rekomendatif kadang kala banyak yang tidak kemudian dijalankan rekomendasi itu,” ungkapnya.

Karena itu, kata dia, dalam putusan itu terkait penggantian frasa ‘rekomendasi’ menjadi ‘putusan’ bisa dilihat di pasal 140 ayat 1 menjadi sebuah momentum yang penuh kemajuan untuk adanya kepastian hukum terhadap produk yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

“Bisa dilihat di pasal 139 yang kemudian juga frasa memeriksa dan memutus yang dilakukan oleh KPU sebelumnya, kemudian diganti dengan frasa menindaklanjuti oleh KPU terhadap rekomendasi yang diganti menjadi putusan oleh Bawaslu,” ungkapnya. ***

Tugas tersebut juga berlaku untuk Bawaslu Kabupaten Purwakarta, salah satu kewajibannya melakukan pengawasan tahapan pemilihan, baik pemilihan Presiden, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dengan penuh kerja pengawasan Bawaslu Purwakarta pada saat ada tahapan pemilihan, lantas bagaimana nasib pegawai Bawaslu pada saat non-tahapan di tahun ini? Mari kita intip !

Bawaslu Purwakarta di waktu non tahapan pemilihan, masih menjadi lembaga aktif dengan melakukan kerja-kerja lembaga pemerintah yang harus dilakukan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan, Pegawai Bawaslu Purwakarta, Indra Mahardika Edward, dimana pada saat non-tahapan ini dirinya masih berkantor sebagaimana yang telah diwajibkan kepada pegawai.

“Masih bekerja, masih ngabsen, mengerjakan kerja-kerja yang ditugaskan. Kerjaan itu ada, meski non-tahapan pemilihan,” ujar Indra, di Kantor Bawaslu Purwakarta, Jumat, 16 Mei 2025.

Indra menuturkan kewajiban kerja telah menjadi tanggung jawabnya meski dalam kondisi apapun, mengingat saat ini tengah ada penyesuaian anggaran yang harus diterima oleh pegawai Bawaslu Purwakarta, khususnya terkait honor.

“Tapi ada penyesuaian anggaran dari pusatnya, jadi honor bulan ini pegawai Bawaslu Purwakarta PPNPNS belum terima gaji, itu merata se Jawa Barat,” ungkapnya.

Disisi lain, aktifitas kerja perkantoran di Bawaslu Purwakarta masih berlangsung, diantaranya menjaga aset Bawaslu Purwakarta.

Erwin Herdiansyah, Pegawai Bawaslu Purwakarta yang menanggungjawabi Barang Milik Negara (BMN), dirinya mengaku memiliki tanggung jawab terkait tugasnya, tidak bisa ditinggalkan.

“iya, kan ini soal aset negara, inventarisir barang harus rutin dilakukan, memilah mana yang layak, mana yang rusak, itu harus dilaporkan ke negara,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Bawaslu Kabupaten Purwakarta di masa non tahapan ini memiliki beberapa pekerjaan, salah satunya terkait pendidikan demokrasi untuk masyarakat diwaktu non tahapan Pemilu. ***