“Data yang diambil itu, data yang diambil per April 2025. Jadi barangkali ini masih angka-angka lama, begitu ya,” ujar Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wira Sirait, di Kantor DPRD Purwakarta, Selasa 5 Agustus 2025.

Ia mengatakan daftar nama itu sudah tercantum yang pihaknya terima dari pusat, kata Wira, BPJS Kabupaten hanya memverifikasi awal, termasuk ketentuan penerima BSU yang dibawah UMP.

“Jadi, angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan gitu ya, secara sistem memang sudah terverifikasi dengan baik,” ungkapnya.

Namun begitu, terkait permasalahan ini, Wira mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sri Puji Utami menyatakan sikap terkait sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta yang terdata dalam penerima BSU Ketenagakerjaan.

Dalam penuturan permasalahan ini, Puji mengaku anggota DPRD Purwakarta yang masuk penerima BSU itu tidak masuk kategori pelanggaran, karena tidak mendaftarkan diri.

“Data yang masuk itu, dari data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kita tidak tahu dari awal kita akan menerima itu,” ujar Puji kepada Wartawan, Selasa 5 Agustus 2025.

Meski begitu, kata Puji, untuk Anggota DPRD Purwakarta yang masuk menjadi penerima BSU Ketenagakerjaan untuk tidak mengambil bantuan tersebut.

“Kita sudah bersepakat seluruh anggota DPRD menolak bantuan ini, dan secara administrasi saya akan menandatangani untuk dilakukan gagal bayar,” ujar Puji usai pertemuan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Kantor DPRD Purwakarta.

Ia menjelaskan sikap untuk tidak mengambil bantuan tersebut nantinya uang yang mengendap di Kantor POS, akan dikembalikan lagi ke Kas Negara. ***

Dalam penuturan permasalahan ini, Puji mengaku anggota DPRD Purwakarta yang masuk penerima BSU itu tidak masuk kategori pelanggaran, karena tidak mendaftarkan diri.

“Data yang masuk itu, dari data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kita tidak tahu dari awal kita akan menerima itu,” ujar Puji kepada wartawan, Selasa 5 Agustus 2025.

Meski begitu, kata Puji, untuk Anggota DPRD Purwakarta yang masuk menjadi penerima BSU Ketenagakerjaan untuk tidak mengambil bantuan tersebut.

“Kita sudah bersepakat seluruh anggota DPRD menolak bantuan ini, dan secara administrasi saya akan menandatangani untuk dilakukan gagal bayar,” ujar Puji usai melakukan pertemuan dang pihak BPJS Ketenagakerjaan di Kantor DPRD Purwakarta.

Ia menjelaskan sikap untuk tidak mengambil bantuan tersebut nantinya uang yang mengendap di Kantor POS, akan dikembalikan lagi ke Kas Negara. ***

Informasi yang dihimpun, hal tersebut terungkap pada surat permohonan publikasi yang dikeluarkan PT. Pos Indonesia (Persero) wilayah kerja Purwakarta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta (Disnakertrans).

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Jendral Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menunjuk PT. Pos Indonesia wilayah Kerja Purwakarta menjadi mitra bayar penyaluran BSU serta meminta bantuan Disnakertrans agar mempublikasikan Informasi mengenai program tersebut di media sosial resmi Disnakertrans Kabupaten Purwakarta.

Adapun Informasi yang dipublikasikan meliputi :

1. Nama Penerima dan Nama Perusahaan.

2. Syarat pengambilan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

3. Tempat pengambilan bantuan di seluruh kantor pos se-Indonesia;

4. Kontak Informasi untuk pertanyaan lebih lanjut;

5 Batas pengambilan BSU sampai tanggal 3 Agustus 2025;
6 Data Penerima BSU diakses melalui barcode.

Namun demikian ada hal aneh pada data  kolom daftar penerima BSU. Dimana dalam kolom daftar perusahaan tertulis nama puluhan anggota DPRD Purwakarta yang tersusun rapi.

Perlu diketahui, salah satu syarat utama penerima BSU adalah pekerja yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Kemudian Anggota DPRD termasuk dalam kategori ASN, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima BSU.

Sedangkan Anggota DPRD seperti yang kita ketahui mendapat gaji fantastis beserta tunjangan-tunjangannya. Kok bisa terdata Penerima BSU? Bagaimanakah cara mendaftarkannya?

Pemerintah mengutamakan bantuan yang tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya.

Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi dari pihak pihak terkait dalam hal ini Pos Indonesia, sekretariat dewan dan pimpinan DPRD Purwakarta.***