Dalam konteks ini, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Barat yang mulai menjabat pada 20 Februari 2025 lalu, Dedi Mulyadi tampil sebagai dua figur sentral yang mahir memanfaatkan media sosial untuk membangun citra diri dan memperluas pengaruh. Namun, pendekatan yang mereka usung menyimpan perbedaan fundamental yang mengundang telaah lebih mendalam.

Ridwan Kamil memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk publikasi kegiatan, tetapi juga untuk meluncurkan program-program yang dikemas dengan bahasa populer seperti jalan cantik dan program-program cantik lainnya. Sejumlah media mencatat bahwa Ridwan Kamil sengaja memilih nama program yang kece badai untuk memudahkan penetrasi pesan kebijakan kepada masyarakat awam.

Selain itu, Ridwan Kamil memanfaatkan Instagram bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga arena pencitraan. Contoh yang paling bisa kita kenali adalah saat ia turun langsung memberikan bantuan kepada warga miskin, sembari bercanda atau membuat konten kreatif.

Gaya ini dianggap sebagai politik gaya milenial, cepat viral, mudah dikonsumsi publik, namun sering kali tidak menjawab kompleksitas masalah seperti disparitas infrastruktur desa-kota atau lemahnya sistem kesehatan daerah.

Jika Ridwan Kamil mengemas politik dalam format gaya milenial melalui Instagram, maka Dedi Mulyadi memilih pendekatan yang lebih teatrikal. KDM memanfaatkan YouTube dan Facebook untuk membangun semacam reality show politik yang mengaburkan batas antara pelayanan publik, hiburan, dan kampanye.

Video-videonya yang menampilkan dirinya menegur warga yang buang sampah sembarangan, membantu orang miskin yang rumahnya roboh, atau memberi wejangan budaya Sunda dengan bahasa yang blak-blakan cepat menjadi tontonan viral.

Narasi yang dibangun adalah bahwa Dedi bukan sekadar pejabat melainkan “bapa aing” yang hadir langsung di tengah rakyatnya. Media-media lokal kemudian menyoroti fenomena ini sebagai bentuk politik pertunjukan. Politik yang menjadikan aksi spontan, dramatis, dan emosional sebagai modal utama pencitraan.

Di satu sisi, pendekatan ini berhasil menancapkan citra Dedi Mulyadi sebagai pemimpin yang merakyat dan berbeda dari gaya birokratis yang kaku. Ia memanfaatkan algoritma media sosial yang gemar mendorong konten emosional sehingga setiap interaksi kecilnya bisa menjadi viral, memperluas daya jangkau pengaruhnya melampaui teritorial pemerintahannya di Jawa Barat.

Namun, problem mendasar dari politik pertunjukan tersebut justru terletak pada solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan berhenti pada adegan emosional dikamera, seperti memberi uang tunai, menegur dengan gaya khas, atau mengutip pepatah Sunda tanpa diikuti oleh desain kebijakan jangka panjang yang menyentuh akar masalah struktural, seperti ketimpangan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan masalah sosial lainnya.

Apa yang tampak sebagai kepedulian sesaat sering kali gagal diterjemahkan menjadi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, atau pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan kata lain, realitas sosial yang kompleks direduksi menjadi drama beberapa menit yang bisa dikonsumsi warganet. Isu-isu penting disederhanakan menjadi konten viral yang kehilangan substansi dan kedalamannya.

Ditiru di Purwakarta?

Ironisnya, gaya politik semacam ini justru ditiru habis-habisan oleh penerusnya di Kabupaten Purwakarta, yang mungkin tergiur oleh popularitas instan yang bisa diraih. Kita bisa melihat bagaimana gaya ini diwariskan dan dipraktikkan oleh para pemimpin di Purwakarta, yang mungkin tanpa sadar terjebak dalam lingkaran politik pertunjukan yang dangkal.

Namun, sebagai masyarakat yang bijaksana, kita perlu merenungkan lebih dalam tentang fenomena ini. Apakah kita hanya ingin melihat pemimpin yang tampil peduli di depan kamera, atau kita menginginkan pemimpin yang benar-benar berjuang untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan?

Kita perlu menyadari bahwa perubahan yang sejati membutuhkan lebih dari sekadar kepedulian sesaat. Ia membutuhkan visi yang jelas, perencanaan yang matang, tindakan yang konsisten, dan komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat.

Oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat yang cerdas dan kritis. Jangan mudah terpukau oleh janji-janji manis dan aksi-aksi dramatis. Kita semua menginginkan pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang terbukti.

Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kepedulian yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita bukan hanya sekadar ilusi, melainkan fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

Meski pada kenyataannya, baik di Jawa Barat maupun di Purwakarta, politik seolah-olah bertransformasi menjadi konten media sosial, dan rakyat berubah menjadi penonton yang menekan tombol like, share, atau komen. Padahal, partisipasi politik yang sejati menuntut lebih dari sekadar keterlibatan emosional atau hal-hal yang viral. Ia memerlukan perumusan visi, perencanaan kebijakan, dan sistem kerja kolektif.

Penulis: Yuslipar, Koordinator Forum Komunikasi Jurnalis Purwakarta (Fokus JP)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanyakan arti dari ‘Study Tour’ kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto, menyusul keramaian terkait kegiatan tersebut saat ini.

Dalam sebuah perbincangan antara Dedi Mulyadi dan Purwanto itu, diunggah dalam akun instagram pribadi Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, Sabtu 8 Agustus 2025.

“Ngobrol seru bareng kepala @disdikjabar @purwantoipoer tentang study tour, outing-class, dan deep learning,” tulis KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi dalam unggahnya.

Dalam obrolan tersebut, Purwanto mengungkap bahwa Study Tour itu melakukan perjalanan belajar yang tidak diharuskan menggunakan kendaraan.

“Iya, studi tour itu kan studi, kemudian tour mah berangkat, perjalanan, itu kan tidak harus pakai mobil, bisa perjalanan keliling, jalan gitu,” ungkap Purwanto menjawab pertanyaan Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadu pun menyambut maksud dari maksud study tour itu, menurutnya, kegiatan itu bisa dilakukan dengan pengenalan langsung terhadap lapangan terkait materi pembelajaran yang telah dilakukan siswa.

“Sekolahnya memiliki pelajaran IPA. Di IPA-nya ada yang disebut biologi. Di biologi ini atau ada kimia. Iya. Kemudian anak-anaknya jalan ke sawah. Mem-membuat perbandingan bagaimana unsur biologi dengan unsur kimiawi dengan biologi dalam pemupukan padi, itu study tour?, ” tanya Dedi. ***

Dalam ajang dua tahunan tersebut, Jawa Barat mencatat prestasi juara berturut-turut dengan perolehan total 257 medali, terdiri atas 99 emas, 77 perak, dan 81 perunggu.

“Peraih medali emas akan mendapat bonus Rp10 juta, perak Rp7,5 juta, dan perunggu Rp5 juta. Selain itu, kami siapkan Rp200 juta untuk manajer, ofisial, dan pendamping,” kata Dedi di Pusdai, Bandung, Kamis.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan transportasi kepada anggota kontingen yang menggunakan biaya pribadi saat bertolak ke NTB.

“Bagi yang berangkat menggunakan dana sendiri, akan diganti biaya transportasinya masing-masing sebesar Rp2 juta,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan olahraga masyarakat, Dedi mengatakan anggaran untuk Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Jawa Barat akan kembali ditingkatkan.

“Anggaran KORMI akan dinaikkan menjadi Rp1 miliar. Jadi kalau ada yang bilang anggaran KORMI turun, coba hitung semua bantuan itu,” katanya.

Ia menekankan bahwa olahraga masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga tradisi dan gaya hidup aktif di tengah masyarakat.

“KORMI itu bukan sekadar olahraga, tapi bagian dari kehidupan bertradisi yang harus tetap hidup dalam denyut nadi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Gubernur juga menilai bahwa penyelenggaraan kompetisi seperti FORNAS menjadi pemicu semangat partisipasi masyarakat.

“Kalau tidak dilombakan, tidak ramai. Maka harus ada kejuaraan, ada hadiah, dan ada bonus,” tuturnya.

Keberhasilan Jabar meraih juara umum di FORNAS VIII memperkuat posisi provinsi tersebut poros utama dalam olahraga berbasis komunitas dan rekreasi di tingkat nasional, setelah sebelumnya, Jabar juga menjadi juara umum dalam FORNAS VII tahun 2023 di Jawa Barat. ***

Sejumlah aturan baru terkait kegiatan pendidikan di Jabar dinilai memberatkan masyarakat dan menimbulkan dampak luas, mulai dari sektor pariwisata hingga kesiapan siswa dalam jam mulai belajar.

Aturan baru ini meliputi jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB hingga larangan study tour atau karyawisata bagi siswa.

Berikut beberapa kebijakan Dedi Mulyadi yang mendapat perlawanan dari warga Jabar.

Larangan study tour picu demonstrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi melarang kegiatan study tour atau karyawisata bagi siswa sekolah melalui Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024.

Dedi Mulyadi bahkan telah mencopot seorang kepala sekolah SMK di Depok yang tetap melaksanakan karyawisata usai resmi menjabat gubernur.

Dedi menyebut larangan tersebut bertujuan mencegah beban biaya yang berlebihan pada orang tua siswa. Namun, kebijakan ini mendapatkan penolakan keras dari penggiat pariwisata.

Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (21/7), menuntut pencabutan larangan study tour. Mereka datang menggunakan sekitar 50 bus pariwisata.

Koordinator aksi, Herdi Sudardja, menyebut larangan itu membuat pendapatan perusahaan wisata anjlok hingga 60 persen.

“Dari Rp80 juta per bulan (turun) menjadi sekitar Rp30 juta atau sekitar 60 persen. Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan,” kata Herdi di sela-sela aksi tersebut.

Tak hanya pengusaha wisata, menurut Herdi, UMKM dan pelaku usaha lainnya yang terkait dengan sektor pariwisata juga ikut terdampak. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencoba meminta audiensi dengan pemerintah, namun tidak mendapat respons.

“Pelarangan ini, kebijakan ini dikeluarkan tanpa ada solusi penyelamat, baik bagi para pengusahanya maupun juga para pekerjanya,” ujarnya.

Herdi bahkan membandingkan situasi ini dengan masa pandemi Covid-19, yang menurutnya masih lebih bisa ditoleransi. Beberapa perusahaan bus memang belum gulung tikar, tetapi telah mulai merumahkan pekerja.

“Pengusaha saya beberapa kali minta tolong jangan ada PHK dulu untuk sektor yang tiga elemen (perusahaan bis, UMKM, pekerja). Tapi yang layoff atau dirumahkan itu dimulai. Itu karena tidak ada pesanan,” katanya.

Massa aksi juga menutup akses flyover Pasupati dengan armada bus pariwisata. Meski demikian, aksi berlangsung kondusif dengan penjagaan aparat kepolisian.

Walkot Bandung izinkan study tour
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung mengambil sikap berbeda. Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan study tour diperbolehkan selama tidak mempengaruhi nilai akademik siswa.

“Selama study tour tidak memengaruhi nilai akademik siswa, ya silakan saja. Tidak ada masalah,” kata Farhan, dikutip dari Antara, Senin (21/7).

Menurutnya, kegiatan study tour dapat menjadi bagian dari pembelajaran nonformal yang bermakna jika dilakukan dengan perencanaan matang dan pengawasan sekolah.

“Kalau dari Gubernur ada edaran larangan, itu sah-sah saja. Tapi Bandung tidak akan ikut melarang. Kota ini terbuka, masuk boleh, keluar pun boleh,” ujarnya.

Bekasi tolak jam sekolah 06.30 WIB
Kebijakan lain yang menuai sorotan adalah aturan jam masuk sekolah yang dimajukan. Dedi menetapkan jam pelajaran di sekolah dimulai pukul 06.30 WIB melalui SE Nomor 58/PK.03/DISDIK, tertanggal 28 Mei 2025.

Aturan ini diberlakukan pada tahun ajaran baru mulai Juli 2025 dengan jam sekolah yang berlaku dari Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu diliburkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menjelaskan teknis pelaksanaannya akan diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing.

“Iya kan di sana diatur dan teknisnya seperti SD, SMP kan kewenangan bupati ya. Silakan bupati bisa menindaklanjuti dengan surat edaran. Kemudian Kemenag bisa menindaklanjuti untuk MA, MTs, RA, MI,” ujarnya, Selasa (3/6).

Dedi sempat menyampaikan keinginannya agar jam masuk sekolah dimulai pukul 06.00 WIB, mengacu pada pengalamannya saat menjabat Bupati Purwakarta.

“Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagramnya, @dedimulyadi71, Kamis (29/5).

Namun, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyesuaian kebijakan yang beda. Wali Kota Tri Adhianto mengaku menerima banyak keluhan dari orang tua siswa terkait kesulitan mempersiapkan anak di pagi hari dan dampak kemacetan.

“Masuk jam 06.30 menimbulkan lonjakan kepadatan lalu lintas, karena bentrok dengan jam berangkat kerja. Anak-anak juga jadi terburu-buru dan belum siap belajar. Kita tidak ingin anak datang ke sekolah dalam keadaan lelah atau belum sarapan,” ujar Tri, Senin (21/7).

Ia menyebut sekolah-sekolah yang berada di jalur utama seperti SMPN 1, 2, dan 3 mengalami kemacetan cukup parah saat jam masuk dimajukan.

“Jadi, bukan soal anak bisa bangun pagi atau tidak. Tapi kita harus realistis, orang tua juga butuh waktu untuk persiapan. Kita ingin anak datang ke sekolah dalam kondisi siap secara fisik dan mental,” ujarnya.

Jam malam pelajar juga diprotes
Kebijakan Dedi yang menimbulkan polemik lainnya adalah penerapan jam malam bagi pelajar. Aturan ini tertuang dalam SE Nomor 51/PA.03/Disdik, diterbitkan pada 23 Mei 2025.

Dalam surat edaran tersebut, pelajar dilarang melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali dalam kondisi darurat, bersama orang tua/wali, atau mengikuti kegiatan yang diketahui wali.

Dikutip dari detikJabar, Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menyampaikan keberatan terhadap aturan ini. Ketua Fortusis Jabar Dwi Subianto menilai kebijakan itu tidak mempertimbangkan tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak.

“Iya sangat keberatan. Jadi nilai edukasinya dimana, itu kan anak sudah sekolah dari pagi sampai sore, terus malam nggak boleh main, keliru dong,” ujar Dwi, Selasa (27/5).

Ia menilai tidak semua pelajar yang keluar malam melakukan hal negatif. Banyak dari mereka justru mendapat inspirasi dari aktivitas malam hari.

“Tidak semua pelajar keluar malam itu berbuat hal yang negatif. Ada anak yang di malam hari justru mendapat inspirasi. Misalnya bawa laptop, ngobrol sama temannya menemukan gagasan, mendapat ide baru,” katanya.

Dwi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya terlebih dahulu memenuhi kewajiban menyediakan infrastruktur seperti sarana olahraga dan budaya sebelum membuat aturan pembatasan.

“Jadi kewajiban pemerintah dulu, baru ngatur. Jadi jangan mentang-mentang berkuasa semaunya. Di era demokrasi sekarang kewajiban pemerintah apa, penuhi,” ujarnya. ***

“Puji dan sukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT. yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Purwakarta Ke-194 dan Kabupaten Purwakarta Ke-57,”kata Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami saat membuka dan memimpin rapat paripurna hari itu.

Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami dalam memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukman Paraja, Wakil Ketua II DPRD Luthfi Bamala, Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna dan Sekretaris DPRD Rudi Hartono.

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta hadir Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin, Sekda Pemkab Purwakarta Norman Nugraha, para pejabat eselon II, III, Camat, Para Kepala Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta dan Tamu undangan lainnya.

Menurut Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, rapat paripurna hari itu dalam rangka memperingati hari Hari Jadi Purwakarta Ke-194 dan Kabupaten Purwakarta Ke-57 mengusung tema, “Ngurus Lembur Nata Kota, Ngosrek Purwakarta Istimewa”.

“Dengan pelaksanaan peringatan ini diharapkan bisa mewujudkan Kabupaten Purwakarta yang maju, Mandiri selamanya dari segala aspek kehidupan. Keistimewaan dimaksud meliputi berbagai dimensi pembangunan yang mengutamakan kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur mencukupi, Perekonomian yang tangguh dengan Tata Kelola Pemerintah yang baik,”katanya.

Sementara Ngosrek Mibanda dalam arti Ngored kebersihan dengan keindahan, Mibanda bermakna persatuan, kerjasama dengan komitmen yang merupakan hal itu menjadi penting dalam mewujudkan Purwakarta Terurus, Tertata, taat pada aturan dan kodrat alam dengan budaya dan identitas ciri khas yang ada di Kabupaten Purwakarta.

“Tema ini selaras dengan visi misi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2025-2029 yang sudah disahkan pada rapat paripurna tingkat II DPRD Purwakarta,”ujar Sri Puji Utami.

Menurut bu Puji, sapaan Ketua DPRD, RPJMD yang dibahas Visi Kabupaten Purwakarta 5 (lima) tahun kedepan yaitu: “Purwakarta Istimewa” dalam mewujudkan visi itu disusun 4 misi strategis yaitu;

Misi ke-1: Meningkatkan kualitas Seumber Daya Manusia yang cerdas, unggul, Profesional, dan produktif, berkarater dan berakhlak yang baik.

Misi ke-2: Mewujudkan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter merata diseluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan serta menguatkan ketahanan energi, air dan pangan selamanya.

Misi ke-3: Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan ekonomi yang kondusif, memprluas kesempatan pekerjaan dan menumbuhkan penguatan ekonomi berbasis lokal yang berdaya saing.

Misi ke-4: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahah yang baik, bersih, berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.

” DPRD Purwakarta berkomitmen mendukung program pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Sri Puji Utami.

Harapan Bupati Purwakarta

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, dalam pidatonya menegaskan komitmen kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam pembangunan, menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk mencapai Purwakarta yang lebih sejahtera,” kata Om Zein.

Ia juga menyampaikan visi dan misi pembangunan ke depan, yang meliputi peningkatan pelayanan publik, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Prioritas lainnya termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta pengembangan pariwisata dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.

Pesan Gubernur Jawa Barat, KDM

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan pelestarian kearifan lokal.

KDM juga berbagi pengalamannya sebagai Bupati Purwakarta, yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga, terutama dalam momen peringatan hari jadi.

KDM mengingatkan prinsip-prinsip kearifan lokal Sunda, seperti “ngajauhan kurangna deget” (menjauhkan gesekan) dan “ngartos” (saling memahami), sebagai pedoman dalam membangun kerjasama yang harmonis.

Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan perlunya pembangunan sistem pangan berkelanjutan untuk menghadapi persaingan pasar. (Humas Setwan)

Hadir dalam Sidang Paripurna tersebut l, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dan unsur Forkopimda Kabupaten Purwakarta, dan unsur masyarakat lainnya.

Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami menuturkan sidang paripurna dalam rangka Hari Jadi Purwakarta ke 194 dan Kabupaten Purwakarta ke 57, mengelar tema “Ngurus Lembur Nata Kota, Ngosrek Purwakarta Istimewa”

“Hal ini menjadi langkah dan harapan yang bisa mewujudkan kabupaten Purwakarta, yang maju, mandiri selamanya dari segala aspek kehidupan, ” ungkap Sri Puji Utami, saat membuka sidang Paripurna tersebut.

keistimewaan yang didapat dari itu, kata Puji, terdiri dari segala dimensi pembangunan yang mengutamakan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang mencukupi, perekonomian yang tangguh, serta tata kelola pemerintah yang bagus.

“Ngosrek memiliki arti, Ngored, Bebersih dan Berseka. Memiliki makna persatuan, kerjasama, dan komitmen yang merupakan hal penting dalam mewujudkan purwakarta yang terurus, tertata dan patuh taat pada kodrat alam dan identitas Purwakarta.

Puji menuturkan, tema tersebut sejalan dengan visi dan misi rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2025-2029 yang sudah selesai disahkan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta.

“Peringatan Hari Jadi Purwakarta 194 Purwakarta, sejalan dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2006, yang sejarahnya mendasar dari surat Desluit nomor 2 tanggal 20 Juli tahun 1831, terkait penamaan wilayah yang disebut Purwakarta, ” ungkap Puji.

Selanjutnya, peringatan Kabupaten Purwakarta ke 57, memiliki dasar Undang-undang nomor 4 tahun 1968, terkait pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

“Peringatan hari jadi tersebut, juga berdasarkan hasil rapat badan musyawarah tanggal 1 Juli 2025, sudah diputuskan, rapat paripurna DPRD dalam rangka Hari Jadi Purwakarta dan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan pada Minggu, 20 Juli tahun 2025,” ungkapnya.

Peringatan Hari Jadi Purwakarta yang digelar tiap tahunnya, oleh semua elemen Purwakarta, bukan hanya perayaan yang tidak memiliki makna, melainkan ada harapan anu utama untuk kemajuan Kabupaten Purwakarta. ***

Warga mengeluh terkait kondisi 40 hektare tanahnya yang terancam perubahan lingkungan ke Dedi Mulyadi.

Adapun keluhan itu disampaikan warga aat kunjungan Dedi ke Kampung Adat Cireundeu. Dalam video yang diposting Dedi Mulyadi di akun Instagram @dedimulyadi71.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini mengobrol tentang singkong di Cireundeu. Sebab warga di sana mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengonsumsi beras singkong (rasi).

“Jadi tuangnya sampeu, teu nuang sangu? Aya sabaraha KK? Jadi warga sini makannya singkong, ga makan beras? Ada berapa KK?” tanya Dedi kepada salah satu warga.

Lahan 40 Hektare Terancam Asep lalu bercerita sudah sejak lama warga di Kampung Cireundeu mengonsumsi singkong. Untuk menutupi kebutuhan pokok tersebut mereka memanfaatkan lahan seluas 40 hektare untuk ditanami singkong.

Dalam setahun, singkong tersebut hanya berbuah sekali. Untuk itu, tidak ada panen raya di kampung adat tersebut.

“Jadi setiap hari ada yang nanam, nyangkul, dan memanen. Warga bisa saja mengambil singkong dari tanah tetangganya. Jadinya, saling mengisi,” tutur Abah Asep.

Selain itu, tidak ada bahasa, warga satu membeli beras singkong ke tetangganya. Semua tanaman sampeu yang ada di kebun warga dikelola dengan bersama-sama untuk semua warga.

Namun kini lingkungan sudah berubah. Untuk mempertahankannya membutuhkan perjuangan keras.

“Rariweuh, Pak. Lumayan untuk mempertahankannya,” tutur Abah Asep.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi berjanji akan berbicara ke wali kota Cimahi.

“Kita tetapkan saja sebagai cagar budaya, agar tidak terinvensi oleh yang lain,” tutur dia. ***

Bukan tanpa dasar, label ‘Wabup Konten’ diberikan ke Abang Ijo ini, menjadi label terkait aktivitas dan kegiatannya yang kerap menjadi sebuah konten rutin di media sosial.

Sebutan Wabup Konten ini juga menjadi riakan baru membayangi sebutan Gubernur Konten yang juga jadi sebutan untuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi wilayah Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga: Kasus Penyelewengan Dana PIP di Purwakarta Diampuni Bupati Om Zein, Bantu Balikan Uang Rugi Hingga Rehab Rumah Pelaku

Meski dalam hal ini, Abang Ijo hanya mendapat label “Wabup Konten” dalam skala yang berbeda dengan Dedi Mulyadi. Akan tetapi Wabup Konten ini mulai menjadi sebutan baru terhadap Wabup Purwakarta karena aktivitas di media sosial.

Dari beberapa konten yang diunggah Abang Ijo ke media sosial, tak jarang kerap menimbulkan keramaian di publik yang juga menimbulkan perdebatan di beberapa kalangan masyarakat.

Baru-baru ini, unggahan konten media sosial Abang Ijo terkait aktivitas dan kegiatannya telah menarik reaksi ramai dari publik. Konten Wabup Purwakarta terkait kasus penyelewengan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi buah bibir di berbagai kalangan, baik itu pro maupun kontra.

Baca Juga: Abang Ijo Tanggapi Tegas Kasus Penyelewengan Dana PIP di Purwakarta

Konten yang ia baru diunggah itu, memicu perdebatan dan kritik. Bahkan dalam jejak digital saat ini, isu Wabup konten telah menjadi bahan diskusi dalam sebuah forum daring.

Salah satu perdebatannya yakni terkait Abang Ijo disebut-sebut memiliki sebuah tim produksi konten media sosial, ini juga disinyalir ada kemiripan yang dimiliki oleh Gubernur Jawa Barat yang ramai dalam pemberitaan.

Lebih dari itu, kegemaran menginformasikan melalui media sosial menjadi kebiasaan Abang Ijo untuk lebih menyasar masyarakat terkait aktivitas kegiatan, hingga program-program yang disiapkannya.

Berbekal dari itu juga, menjadi sebagian penilaian untuk melabeli Abang Ijo, sebagai Wabup Konten. Secara keseluruhan, julukan baru “Wabup Konten” telah menggambarkan Abang Ijo sebagai seorang Wakil Bupati yang aktif dan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, informasi, dan bahkan promosi. ***

*Opini ini ditulis oleh Kelompok Ruang Pendapat

Dipantau dalam kanal YouTube @humasjabar, Rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan pada, Rabu 28 Mei 2025.

Ada Empat nama yang dikenal sebagai pejabat Kabupaten Purwakarta ikut dilantik untuk menempati kedudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam siaran resmi pemerintah itu, sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya secara langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Termasuk, empat nama ini yang sebelumnya merupakan pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, kini memiliki posisi strategis di Pemprov Jabar.

Berikut ini empat Empat Pejabat Purwakarta Jadi Pejabat Pemprov Jabar, simak!

1. Purwanto: Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta kini kini dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. ​
2. Asep Supriatna: Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta, Asep Supriatna kini dipercaya memimpin Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Agung Wahyudi: Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta menjadi bekal berharga bagi Agung Wahyudi dalam memimpin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
4. Deni Darmawan: Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, kini dipercaya memimpin sebagai Direktur RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. ***

Ono mengungkapkan hal tersebut, saat menanggapi kabar tidak adanya pemotongan anggaran untuk fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPRD Jabar, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi belanja.

“Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, soal DPRD yang tidak terdampak efisiensi, memang begitu ketentuannya. Gaji dan tunjangan bagi pejabat negara, kepala daerah, ASN, dan pejabat daerah tidak termasuk dalam belanja yang bisa diefisiensikan,” ujar Ono kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Satu-satunya anggaran yang mengalami pemotongan, kata Ono, hanya belanja pakaian dinas (KDH) bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah (WKDH). Dia mencontohkan anggaran pakaian dinas Gubernur Jabar dikurangi sekitar Rp150 juta, karena gubernur memilih tidak menggunakan seragam dinas.

“Gubernur menolak memakai seragam PDH, PDL, PSL, jadi belanja baju dinasnya bisa dihemat,” kata Ono.
Kebijakan efisiensi, kata dia, hanya menyasar kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat. Misalnya perjalanan dinas, seminar atau rapat tanpa output yang jelas.

“Efisiensi difokuskan pada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Lagipula, apabila dibagi rata-rata maka anggaran gaji anggota DPRD Jabar hanya Rp 3,9 miliar sedangkan gubernur mencapai Rp 32 miliar per tahun,” ujarnya.

Ono mengungkapkan, dirinya pun tidak pernah menjahit kain pakaian dinas yang dibagikan, karena lebih nyaman berpakaian kasual. Namun, dia tetap menerima jatah kain tersebut untuk menghormati keberagaman pilihan anggota dewan lainnya.

“Saya lebih suka pakai pakaian seperti ini. Tapi kalau saya tolak kainnya, nanti yang lain gimana, kan ada yang memang senang pakai baju safari,” katanya.

Untuk diketahui, belanja DPRD Jabar dalam APBD 2025 tidak mengalami perubahan besar, meski lima kali direvisi lewat peraturan gubernur.
Berdasarkan data yang dibagikan Ono melalui akun Instagram pribadinya, @ono_surono, tidak ada pemangkasan anggaran untuk pos seperti gaji, tunjangan komunikasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, maupun uang operasional pimpinan DPRD.

Sementara itu, belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakilnya tercatat turun dari Rp 275,5 juta menjadi Rp 118 juta. Meskipun APBD Jabar 2025 sudah direvisi 5 kali, fasilitas untuk anggota DPRD tetap utuh. Gaji, tunjangan, uang representasi, hingga operasional pimpinan DPRD tidak mengalami pemangkasan.