Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya ketika fasilitas umum seperti jalan lingkungan mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan dari pemerintah.

“Ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya dinas terkait. Sampai hari ini masih banyak perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah,” kata Alaikassalam, Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan, warga yang tinggal di kawasan perumahan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perhatian dari pemerintah, termasuk dalam hal pemeliharaan maupun perbaikan infrastruktur.

Karena itu, Alaikassalam mendorong agar proses serah terima PSU dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Menurutnya, seluruh kendala administrasi yang masih menghambat proses tersebut harus segera dituntaskan.

“Sebab sampai sekarang masih banyak PSU perumahan di Purwakarta yang belum selesai proses serah terimanya,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap para pengembang perumahan. Menurut dia, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada proses perizinan pembangunan semata.

Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan adanya komitmen yang jelas dari pengembang terkait penyerahan PSU setelah pembangunan perumahan selesai dilakukan.

“Jangan hanya mengurus izin pembangunan. Proses serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah juga harus dipastikan berjalan dengan baik agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Alaikassalam berharap seluruh permasalahan terkait PSU yang belum diserahkan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting agar warga perumahan dapat merasakan pelayanan infrastruktur yang optimal dan tidak terkendala masalah administrasi antara pengembang dan pemerintah daerah. ***

PWkab.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Melalui rapat paripurna tingkat I, disepakati sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.

​”Dalam Propemperda tahun 2026, terdapat 15 Raperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemda. Dari jumlah tersebut, 4 Raperda sudah memasuki tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Saat ini, kami juga sedang melakukan harmonisasi terhadap 4 Raperda lainnya bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Purwakarta, Said Ali Azmi.

​Pria yang akrab disapa Bang Jimmy ini menjelaskan bahwa dari total 15 Raperda tersebut, 6 di antaranya merupakan usulan Pemkab Purwakarta, sementara 9 lainnya merupakan inisiatif murni dari DPRD Kabupaten Purwakarta.

​”Ada 6 Raperda yang diusulkan Pemkab, di mana 3 di antaranya adalah Raperda reguler,” jelas Bang Jimmy saat ditemui di Gedung DPRD Purwakarta, kemarin siang.

​Ia menambahkan bahwa usulan dari Pemerintah Daerah didasarkan pada kebutuhan teknis birokrasi. Sementara itu, Raperda inisiatif DPRD lahir dari aspirasi masyarakat serta respons terhadap kebutuhan hukum yang berkembang di tengah warga Purwakarta.

​”Penyusunan Propemperda 2026 ini merupakan ikhtiar bersama untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan misi keempat RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029,” terangnya.

​Daftar Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Purwakarta:

1. ​Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
4. ​Raperda tentang Pembinaan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan.
5. ​Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
6. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik.
7. ​Raperda tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sampah Plastik.
8. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Mencabut Perda No. 7 Tahun 2013).
9. ​Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Desa.

​Daftar Raperda Usulan Pemkab Purwakarta:

1. ​Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 (Reguler).
2. ​Raperda tentang Perubahan APBD TA 2026 (Reguler).
3. ​Raperda tentang APBD TA 2027 (Reguler).
4. ​Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
5. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
6. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Perlu diketahui, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan ini telah mendapat persetujuan seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Purwakarta pada rapat Paripurna tingkat I, hari Jumat 13 Pebruari 2026 lalu yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin mewakili Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.

Menurut Ketua Pansus I DPRD Purwakarta, Zusyef Gusnawan, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan Inisiasi dari DPRD. ”Raperda ini merupakan inisiasi dari DPRD Om,”kata Zusyef Gusnawan melalui sambungan selular, Senin 16/03/2026 lalu.

Zusyef menjelaskan, lahirnya inisiasi Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan ini adanya masukan dan aspirasi dari masyarakat dan beberapa kali mengadakan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Jawa Barat maupun luar provinsi Jabar, Kabupaten Purwakarta ternyata sudah lama menjadi Barometer daerah lain terkait kebudayaan tapi belum punya legal standing.

”Sejak zaman Bupati-nya pak Dedi Mulyadi ( Dedi Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta Priode 2008 hingga 2018, selama dua priode. Sekarang Dedi Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat priode 2024-2029), Kebudayaan merupakan barometer daerah lain diluar Kabupaten Purwakarta. Dengan pengajuan Raperda ini diharapkan Purwakarta punya legal standing dibidang kebudayaan untuk memperkuat muatan lokal dan cagar budaya,” kata Zusyef.

Bila melihat Maksud dan Tujuan yang tertera di draft Raperda pada Bagian Kedua Pasal 2 Raperda Pemajuan Kebudayaan berbunyi; Pengaturan Pemajuan Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah agar dapat dilaksanakan secara serasi, terencana, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Perlu diketahui, Raperda yang kini tengah dibahas oleh DPRD Purwakarta adalah;

Pansus 1 Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan. Ketuanya Zusyef Gusnawan dari Fraksi Gerindra

Pansus 2 membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ketuanya Ricky Syamsul Fauzi, SH dari Fraksi Partai Gerindra.

Pansus 3 membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ketuanya H. Elthon Brameista Gunawan, SH dari Fraksi NASDEM

Pansus 4 membahas Raperda tentang Pembinaan Idiologi Pancasila. Ketuanya Dulnasir, SH.,MH dari Fraksi DEPAN (Gabungan Partai Demokrat dan PAN). (***).

Hal tersebut sebagimana dalam dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta Jawa Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta pada hari Rabu (17/9/2025).

Dalam persoalan Kader Posyandu di Kabupaten Purwakarta di Rapat Banggar itu, diantaranya membahas terkait besaran honor kader Posyandu sebesar Rp75 ribu per-bulan.

Wakil Ketua Banggar H. Entis Sutisna telah memastikan besaran honor kader Posyandu di Purwakarta terhadap Ketua TAPD Norman Nugraha yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Purwakarta dengan besaran honor tersebut.

Menurut H.Entis besaran honor tersebut sangat miris untuk kader Posyandu yang diberikan dalam dalam sebulan hanya Rp75 ribu.

”Perlu diperhatikan ya pak Sekda, saya dapat informasi petugas (kader) Posyandu sebulan honornya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) betul ya?. Kalau benar Rp.75 ribu, Ya Alloh, miris ya,” ungkap H. Entis, dalam kesempatan tersebut.

Sebagai informasi, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta Jawa Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta mengadakan rapat bertempat di ruang rapat Gabungan Komisi gedung DPRD Purwakarta membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. pada hari Rabu (17/9/2025).

Rapat Banggar DPRD Purwakarta hari itu dipimpin langsung Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami (Fraksi Partai Gerindra) di dampingi Wakil Ketua Banggar Luthfi Bamala (Fraksi Partai Nasdem) yang juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Purwakarta dan Wakil Ketua Banggar H. Entis Sutisna (Fraksi Partai PDI-P) yang juga menjabat Wakil Ketua III DPRD Purwakarta serta sejumlah anggota Banggar DPRD Purwakarta.

Dalam proses rapat tersebut,, Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami mempersilahkan kepada Ketua TAPD Norman Nugraha yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Purwakarta untuk memaparkan strategi dan rencana belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Selanjutnya, pemaparan dari 4 (empat) Perangkat Daerah yang diundang yaitu Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Setelah pimpinan dan anggota Banggar DPRD Purwakarta mendengarkan pemaparan dari Ketua TAPD dan 4 Perangkat Daerah Pemda Purwakarta, Ketua Banggar DPRD memberikan kesempatan kepada anggota Banggar menyampaikan saran pendapat, pertanyaan ataupun kritikan terhadap 4 Perangkat Daerah Pemda Purwakarta yang dihadirkan saat itu. ***

Rapat dipimpin Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami didampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II DPRD Luthfi Bamala, Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna dan Sekretaris DPRD Rudi Hartono.

Dari Ekskutif hadir Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dan Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin, Sekretaris Daerah Pemkab Purwakarta, Norman Nugraha, para pejabat eselon II, III, instansi vertikal, forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Pimpinan rapat, Sri Puji Utami menjelaskan bahwa rapat tersebut dalam rangka pembicaraan tingkat II persetujuan bersama Bupati Purwakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 dimana sebelumnya pada tanggal 28 Juli 2025 telah dilaksanakan rapat paripurna tingkat I.

Agenda rapat paripurna Kamis 7 Agustus 2025 Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan hasil kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta yang dibacakan oleh Wakil Ketua Banggar DPRD yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja dimana pada Perubahan APBD TA 2025 ada kenaikan sebesar Rp. 137 miliar.

Dilanjutkan dengan Pendapat akhir 8 (Delapan) Fraksi di DPRD yang menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD TA 2025 agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Delapan fraksi di DPRD Purwakarta yaitu 1. Fraksi Partai Gerindra, 2. Fraksi Partai Golkar, 3. Fraksi Partai Nasdem, 4. Fraksi PDIP, 5. Fraksi Partai PKB, 6. Fraksi PKS, Fraksi DEPAN (gabung partai Demokrat dan PAN), 8. Fraksi PERHATIAN (gabungan partai PPP dan Hanura).

Tepat pukul 12.06 Wib, sebelum dokumen Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta TA 2025 ditandadatangani, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada anggota DPRD yang hadir saat itu sebanyak 38 orang dan kepada Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

”Apakah saudara-saudara anggota DPRD dan Bupati setuju atas laporan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD dan pendapat akhir Fraksi-fraksi yang telah disampaikan?”tanya pimpinan rapat Sri Puji Utami dan dijawab, ”Setuju!”.

Bupati Purwakarta Purwakarta, Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein menyampaikan pendapat akhir Bupati mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang terlibat selama membahas Raperda RAPBD TA 2025 dengan harapan apa yang dihasilkan dari keputusan bersama ini sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Purwakarta.

”Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah karena anggaran yang cukup besar di fokuskan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta,”kata Bupati Purwakarta, Om Zein yang disambut aplus tepuk tangan. ***

Dalam penuturan permasalahan ini, Puji mengaku anggota DPRD Purwakarta yang masuk penerima BSU itu tidak masuk kategori pelanggaran, karena tidak mendaftarkan diri.

“Data yang masuk itu, dari data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kita tidak tahu dari awal kita akan menerima itu,” ujar Puji kepada wartawan, Selasa 5 Agustus 2025.

Meski begitu, kata Puji, untuk Anggota DPRD Purwakarta yang masuk menjadi penerima BSU Ketenagakerjaan untuk tidak mengambil bantuan tersebut.

“Kita sudah bersepakat seluruh anggota DPRD menolak bantuan ini, dan secara administrasi saya akan menandatangani untuk dilakukan gagal bayar,” ujar Puji usai melakukan pertemuan dang pihak BPJS Ketenagakerjaan di Kantor DPRD Purwakarta.

Ia menjelaskan sikap untuk tidak mengambil bantuan tersebut nantinya uang yang mengendap di Kantor POS, akan dikembalikan lagi ke Kas Negara. ***

Informasi yang dihimpun, hal tersebut terungkap pada surat permohonan publikasi yang dikeluarkan PT. Pos Indonesia (Persero) wilayah kerja Purwakarta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta (Disnakertrans).

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Jendral Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menunjuk PT. Pos Indonesia wilayah Kerja Purwakarta menjadi mitra bayar penyaluran BSU serta meminta bantuan Disnakertrans agar mempublikasikan Informasi mengenai program tersebut di media sosial resmi Disnakertrans Kabupaten Purwakarta.

Adapun Informasi yang dipublikasikan meliputi :

1. Nama Penerima dan Nama Perusahaan.

2. Syarat pengambilan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

3. Tempat pengambilan bantuan di seluruh kantor pos se-Indonesia;

4. Kontak Informasi untuk pertanyaan lebih lanjut;

5 Batas pengambilan BSU sampai tanggal 3 Agustus 2025;
6 Data Penerima BSU diakses melalui barcode.

Namun demikian ada hal aneh pada data  kolom daftar penerima BSU. Dimana dalam kolom daftar perusahaan tertulis nama puluhan anggota DPRD Purwakarta yang tersusun rapi.

Perlu diketahui, salah satu syarat utama penerima BSU adalah pekerja yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Kemudian Anggota DPRD termasuk dalam kategori ASN, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima BSU.

Sedangkan Anggota DPRD seperti yang kita ketahui mendapat gaji fantastis beserta tunjangan-tunjangannya. Kok bisa terdata Penerima BSU? Bagaimanakah cara mendaftarkannya?

Pemerintah mengutamakan bantuan yang tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya.

Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi dari pihak pihak terkait dalam hal ini Pos Indonesia, sekretariat dewan dan pimpinan DPRD Purwakarta.***

Dalam proses implementasi dan transparansi mengelola kebijakan anggaran tersebut, di Kabupaten Purwakarta menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait efesiensi anggaran.

Efisiensi anggaran ini, yang berarti pemangkasan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memang tidak memerlukan persetujuan DPRD, melainkan cukup disampaikan.

Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda), telah menyampaikan perubahan tersebut secara global, dengan fokus pada infrastruktur dan sanitasi Rp125,6 miliar.

Namun, sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua LSM Kompak Kabupaten Purwakarta Pandu Fajar Gumelar, menyoroti pentingnya segera merubah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di setiap OPD.

Kata Pandu, dalam rapat Badan dalam rapat Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwaarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta pada Selasa (03/06/2025) lalu, efisiensi seluruh Perangkat Daerah sebesar Rp131 miliar dan alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp16 miliar.

“Mekanismenya berapa persen yang dipangkas, yang sesuai aturan ataupun apa yang dihilangkan ataupun yang dialihkan, itu kan harus tertera juga di dalam dokumen pelaksanaan anggaran,” tegasnya. Senin (09/06/2025).

Diantara cercarannya itu, Lutfi Bamala diminta memfokuskan perhatian terkait keluhan pedagang Pasar Jumat pasca kebakaran.

Menurut Lutfi Bamala dalam kegiatan masa resesnya saat ini, banyak dihadiri pedagang yang kemarin mendapat musibah dalam insiden kebakaran Pasar Jumat.

“Banyak pertanyaan, khususnya Pedagang Pasar Jumat. Kita jembatani, kita fasilitasi. Ini kan murni aspirasi dari masyarakat. Dan saya punya kewajiban moral khusus untuk mengawal apa yang menjadi keinginan mereka,” ujar Lutfi Bamala, usai kegiatan Reses di Dapil I Purwakarta, Selasa 22 April 2024.

Terkait persoalan Pedagang Pasar Jumat, Lutfi Bamala, memastikan akan mengambil langkah dengan memfasilitasi audiensi antara para pedagang pasar dengan pemerintah daerah.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjembatani komunikasi dan mencari solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi para pedagang.

Usaha Pedagang Pasar Jumat Habis Modal

Langkah Pemerintah Daerah usai kebakaran Pasar Jumat dengan merelokasi sementara ke Sadang Terminal Square (STS), jadi langkah cepat untuk diapresiasi

Namun begitu, lain hal bukan soal tempat berdagang dalam Reses Lutfi Bamala yang jadi pembahasan, usai kebakaran modal pun ikut ludes jadi abu.

Menurut Lutfi, para pedagang meminta untuk adanya fasilitas bantuan atau pinjaman dari pemerintah daerah yang bisa tanpa anggunan, bisa berupa koperasi atau bentuk permodalan lainnya.

“Kan geus kadurukan teh duitna beak.(Sudah kebakaran itu uangnya habis). Nah, apa nanti yang menjadi solusi pemerintah daerah. Nanti intinya kita akan gali apa yang bisa kita lakukan untuk para pedagang pasar yang kena musibah kemarin, ujarnya.

Dalam Reses tersebut, Lutfi mengaku senang bisa bertemu dengan masyarakat, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif Kabupaten Purwakarta.

“Saya senang bisa bertemu langsung dengan masyarakat kami melaksanakan tugas kewajiban kami dan kami tahu jadi apa yang harus mesti kami lakukan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut beberapa persoalan lainnya juga menjadi pembahasan, diantaranya soal ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur yang harus segera dipenuhi solusinya.

Pertemuan ini merupakan bagian dari reses hari terakhir titik ketiga di wilayah RW 06, Kelurahan Nagrikaler Purwakarta. Dimana dihari sebelumnya RW 04 Kelurahan Cipaisan dan di RW 05 Kelurahan Nagrikidul.***