Ketua PMII Purwakarta, Ali Akbar, menyatakan saat ini APBD Purwakarta berada dalam kondisi “darurat fiskal” yang dipicu oleh ambisi Pemkab memanjakan birokrasi.

“Kita sedang dihadapkan pada kejahatan anggaran terselubung, Penurunan TKD Rp300 miliar itu bukan lagi alarm, tapi sirine bencana, Jika Pemerintah Kabupaten tetap buta dan tuli, enggan merevisi Perbup Nomor 5 Tahun 2024 tentang TPP ASN, kami tegaskan, mereka telah menindas rakyat Purwakarta secara terang-terangan!” seru Ali Akbar dengan nada tinggi, Kamis (2/10).

Ali Akbar menyoroti data APBD yang menunjukkan belanja pegawai mencapai 41,3% dari total belanja, sementara alokasi untuk belanja modal, yang menjadi urat nadi pembangunan, hanya 5,3%.

“Ini bukan ketimpangan, ini pengkhianatan terhadap Undang-Undang, UU HKPD dengan jelas membatasi belanja pegawai maksimal 30%. Purwakarta melanggar batas itu, dan ini menunjukkan prioritas biadab yang menempatkan kesejahteraan elit birokrasi jauh di atas kebutuhan dasar rakyat miskin” tegasnya.

Menurut Ali, kebijakan TPP yang boros ini bukan lagi soal peningkatan kinerja, melainkan sebuah penyanderaan APBD oleh kepentingan segelintir aparatur.

“Ketika dana triliunan rupiah disedot habis untuk gaji dan tunjangan, apa yang tersisa untuk perbaikan jalan, perbaikan pasar jumat yang terbengkalai setelah kebakaran lalu, pembangunan fasilitas umum, pembangunan puskesmas, atau beasiswa pendidikan? Nol, Tidak ada, Uang rakyat habis untuk mempertebal rekening ASN, sementara pelayanan publik kita compang-camping! Apakah ini yang disebut pelayanan istimewa? Ini namanya perampasan alokasi yang istimewa”

PMII Purwakarta menuntut dua hal fundamental:

1. Revisi total bukan sekedar koreksi, “perbup no 5 tahun 2024 tentang TPP ASN harus di revisi total hingga porsinya rasional dan kembali mematuhi batas UU, Jika kinerja birokrasi tidak sebanding dengan TPP yang diterima, lebih baik dana itu dialihkan ke sektor yang benar-benar membutuhkan”
2. DPRD Wajib Bersikap Tegas: “Kami mendesak DPRD Purwakarta untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket, Jangan jadi stempel eksekutif. DPRD harus memaksa Pemkab Purwakarta untuk membuka total rincian TPP dan belanja pegawai. Jika DPRD diam, mereka adalah bagian dari komplotan yang menggerogoti APBD”

Ali Akbar menutup pernyataannya dengan ancaman keras.

“Peringatan kami tegas: Revisi TPP dan alihkan dana untuk rakyat! Jika Pemkab Purwakarta tetap ngeyel dan mengorbankan pembangunan demi TPP, PMII akan turun ke jalan, memobilisasi massa, dan menuntut pertanggungjawaban politik atas setiap rupiah APBD yang dibakar untuk memuaskan birokrasi yang gemuk”. ***

Rapat paripurna yang penting ini berfokus pada dua agenda utama: pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Suasana rapat begitu khidmat. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, memimpin jalannya rapat yang dihadiri oleh Wakil abupati, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Forkopimda Kabupaten Purwakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, para staf ahli, asisten sekda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Purwakarta, tokoh masyarakat, dan insan pers. Ruangan yang penuh dengan peserta rapat ini mencerminkan pentingnya agenda yang dibahas.

Dalam sambutannya, Bupati Saepul Bahri Binzein menekankan pentingnya rapat paripurna ini sebagai perwujudan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.  

Agenda pokok pembahasan tingkat I ini, yang meliputi Raperda Perubahan APBD 2025 dan penyertaan modal ke Bank BJB, diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang optimal.

“Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan rencana penyertaan modal kepada Bank BJB merupakan upaya kita dalam memperkuat kinerja keuangan daerah serta memperluas dukungan terhadap pembangunan daerah,” kata Om Zein.

Ia juga berharap, proses pembahasan Raperda ini dapat melibatkan seluruh pemikiran, pandangan, koreksi, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Purwakarta.

Bupati juga menyampaikan harapan lainnya agar seluruh elemen yang terlibat dapat memberikan pertimbangan, pemikiran, saran, pandangan, dan koreksi yang konstruktif. Semua masukan ini, menurutnya, sangat penting demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta, serta mencapai cita-cita Purwakarta Istimewa.

“Semoga rancangan perubahan ini dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta cita-cita bersama menjadikan Purwakarta Istimewa,” ujarnya.

Suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan dan semangat kolaboratif ini menjanjikan proses pengambilan keputusan yang matang dan bertanggung jawab. Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi pembangunan Purwakarta di masa mendatang. 

Rapat paripurna tersebut digelar d Ruang Paripurna DPRD Purwakarta yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sri Puji Utami.

Turut hadir dalam paripurna tersebut unsur pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dan Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin serta Forkompinda dan unsur lainnya.

Dalam Paripurna LKPJ DPRD Kabupaten Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin mewakili Bupati Purwakarta Sapul Bahri Binzein untuk membacakan laporan pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir kepada DPRD Purwakarta.

“Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta atas telaah yang kritis, terhadap dokumen LKPJ tahun 2024,” ungkap Abang Ijo saat membacakan laporan di rapat paripurna.

Abang Ijo memaparkan seluruh rekomendasi dokumen tersebut telah diperbaiki dan memberikan dampak perbaikan di semua perangkat daerah

“Akhir tahun anggaran 2024, menggambarkan kinerja eksekutif dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah RKPD 2024/2026, yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Purwakarta Nomor 60 tahun 2023, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024,” tuturnya.

RKPD periode tahun 2024/2026 pembangunan Kabupaten Purwakarta diarahkan pada 8 tujuan dan dijabarkan dalam kedalam 17 sasaran strategis.

“Tujuan maupun sasaran strategis tersebut dicapai bersama-sama oleh pemerintah daerah dan seluruh Masyarakat Kabupaten Purwakarta ,” ungkap Abang Ijo dalam forum tersebut.

Berikut ini penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang berhasil dirangkum :

1. Pendapatan Daerah, bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah direalisasikan sebesar 2,548 (dua koma limaratus empat puluh delapan) Triliun.

“Terealisasikan sebesar 93,46 % dari target yang ditetapkan sebesar 2,727 Triliun,” papar Abang Ijo.

2. Belanja Daerah, terdiri dari dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

“Terealisasi sebesar 2,554 Triliun Rupiah atau 92,57% dari rencana,” ujarnya,” ungkap Abang Ijo.

3. Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, terealisasikan sebesar Rp 37,251 Milyar Rupiah atau mencapai 100% dari rencana.

“Untuk pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan Modal/investasi pemerintah daerah terealisasi sebesar 5 Milyar Rupiah atau 100%. ***