Dipantau dalam kanal YouTube @humasjabar, Rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan pada, Rabu 28 Mei 2025.

Ada Empat nama yang dikenal sebagai pejabat Kabupaten Purwakarta ikut dilantik untuk menempati kedudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam siaran resmi pemerintah itu, sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya secara langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Termasuk, empat nama ini yang sebelumnya merupakan pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, kini memiliki posisi strategis di Pemprov Jabar.

Berikut ini empat Empat Pejabat Purwakarta Jadi Pejabat Pemprov Jabar, simak!

1. Purwanto: Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta kini kini dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. ​
2. Asep Supriatna: Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta, Asep Supriatna kini dipercaya memimpin Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Agung Wahyudi: Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta menjadi bekal berharga bagi Agung Wahyudi dalam memimpin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
4. Deni Darmawan: Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, kini dipercaya memimpin sebagai Direktur RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. ***

Ono mengungkapkan hal tersebut, saat menanggapi kabar tidak adanya pemotongan anggaran untuk fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPRD Jabar, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi belanja.

“Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, soal DPRD yang tidak terdampak efisiensi, memang begitu ketentuannya. Gaji dan tunjangan bagi pejabat negara, kepala daerah, ASN, dan pejabat daerah tidak termasuk dalam belanja yang bisa diefisiensikan,” ujar Ono kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Satu-satunya anggaran yang mengalami pemotongan, kata Ono, hanya belanja pakaian dinas (KDH) bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah (WKDH). Dia mencontohkan anggaran pakaian dinas Gubernur Jabar dikurangi sekitar Rp150 juta, karena gubernur memilih tidak menggunakan seragam dinas.

“Gubernur menolak memakai seragam PDH, PDL, PSL, jadi belanja baju dinasnya bisa dihemat,” kata Ono.
Kebijakan efisiensi, kata dia, hanya menyasar kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat. Misalnya perjalanan dinas, seminar atau rapat tanpa output yang jelas.

“Efisiensi difokuskan pada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Lagipula, apabila dibagi rata-rata maka anggaran gaji anggota DPRD Jabar hanya Rp 3,9 miliar sedangkan gubernur mencapai Rp 32 miliar per tahun,” ujarnya.

Ono mengungkapkan, dirinya pun tidak pernah menjahit kain pakaian dinas yang dibagikan, karena lebih nyaman berpakaian kasual. Namun, dia tetap menerima jatah kain tersebut untuk menghormati keberagaman pilihan anggota dewan lainnya.

“Saya lebih suka pakai pakaian seperti ini. Tapi kalau saya tolak kainnya, nanti yang lain gimana, kan ada yang memang senang pakai baju safari,” katanya.

Untuk diketahui, belanja DPRD Jabar dalam APBD 2025 tidak mengalami perubahan besar, meski lima kali direvisi lewat peraturan gubernur.
Berdasarkan data yang dibagikan Ono melalui akun Instagram pribadinya, @ono_surono, tidak ada pemangkasan anggaran untuk pos seperti gaji, tunjangan komunikasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, maupun uang operasional pimpinan DPRD.

Sementara itu, belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakilnya tercatat turun dari Rp 275,5 juta menjadi Rp 118 juta. Meskipun APBD Jabar 2025 sudah direvisi 5 kali, fasilitas untuk anggota DPRD tetap utuh. Gaji, tunjangan, uang representasi, hingga operasional pimpinan DPRD tidak mengalami pemangkasan.

Hal tersebut dinyatakan Dedi Mulyadi saat menemui keluarga para korban ledakan amunisi tersebut pada Selasa 13 Mei 2025.

Tak hanya itu, KDM juga sapaan Gubernur Jabar juga beri bantuan langsung kepada keluarga korban.

Baca juga: Ragam Latar Belakang Terlibat Narkotika Diungkap Polres Purwakarta, Ada Tukang Las

Dedi Mulyadi berjanji akan membiayai penuh pendidikan anak asuh nya itu hingga lulus kuliah strata satu (S1).

“Udah kamu anak aku ya, aku urus sampai lulus kuliah,” ujar Dedi Mulyadi dan sontak disambut isak tangis anak korban.

Dalam kunjungan yang penuh haru tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga korban, termasuk jaminan pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan.

Baca juga: PPIH Siapkan Bus Khusus Untuk Jemaah Haji dari Madinah ke Makkah

Didampingi oleh jajaran pemerintah daerah, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa setiap keluarga korban akan menerima bantuan tunai sebesar Rp50 juta sebagai bentuk kepedulian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah melakukan pendataan untuk memastikan seluruh keluarga korban mendapat pendampingan dan bantuan lanjutan.