Ketua Gerakan Taruna Indonesia, Victor Edison, mempertanyakan urgensi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kerap mengajak sejumlah bupati dan kepala daerah dalam berbagai kunjungan kerja ke sejumlah wilayah, termasuk ke Papua.

​Sorotan itu muncul setelah sejumlah kepala daerah dari Jawa Barat terlihat mendampingi Dedi Mulyadi dalam agenda Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) 2026 di Jayapura, Papua.

Dalam rombongan tersebut tampak beberapa kepala daerah seperti Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein), Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, hingga Wali Kota Depok Supian Suri.

​Menurut Victor Edison, masyarakat berhak mengetahui tujuan konkret dari keikutsertaan banyak kepala daerah dalam setiap kunjungan gubernur ke luar daerah.

​”Kami mempertanyakan apa urgensi mengajak banyak bupati dalam setiap kunjungan. Jika memang ada kepentingan strategis untuk daerah, tentu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” kata Victor Edison, Minggu (31/5/2026).

​Ia menilai transparansi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Terlebih, kunjungan ke Papua melibatkan sejumlah pejabat daerah yang memiliki tanggung jawab masing-masing di wilayahnya.

Victor menegaskan, publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai sumber pembiayaan perjalanan tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah kegiatan itu menggunakan anggaran pemerintah daerah, anggaran pribadi, atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai ketentuan.

​”Pertanyaan berikutnya, anggarannya dari mana? Kemudian apa output dan manfaat nyata yang didapat masyarakat Jawa Barat dari kunjungan tersebut?” ujarnya.

Potensi Anggaran Tembus Puluhan Juta Rupiah
​Meski belum ada keterangan resmi apakah perjalanan Bupati Purwakarta Om Zein tersebut menggunakan fasilitas negara atau dana pribadi.

Namun, jika kunjungan kerja selama 3 hari 2 malam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), regulasi negara mengatur plafon biaya yang cukup besar untuk wilayah timur Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026, estimasi biaya perjalanan dinas mandiri untuk satu orang Pejabat Negara setingkat Bupati ke wilayah Papua diproyeksikan bisa tembus puluhan juta rupiah, dengan rincian pagu tertinggi sebagai berikut:

Tiket Pesawat PP (Kelas Bisnis): Kisaran Rp 30.000.000 (Sifat: At Cost / Sesuai Pengeluaran Riil)

Akomodasi Hotel Bintang 4/5 (2 Malam): Rp 9.000.000 (Sifat: At Cost)

Sewa Kendaraan Operasional Lokal (3 Hari): Rp 7.500.000 (Sifat: At Cost)

Uang Harian Wilayah Papua (3 Hari): Rp 1.740.000 (Sifat: Lumpsum / Tunai)

Uang Representasi Pejabat Negara (3 Hari): Rp 750.000 (Sifat: Lumpsum / Tunai)

Jika diakumulasikan, potensi total biaya plafon atas untuk satu pejabat utama saja dapat mencapai Rp 48.990.000. Angka ini belum termasuk biaya melekat untuk rombongan keprotokolan atau ajudan jika ada yang ikut mendampingi.

Menanti Keterbukaan Publik
​Sesuai aturan tata kelola keuangan negara, jika perjalanan tersebut menggunakan dana kedinasan, maka anggaran biaya Bupati Purwakarta wajib dipisahkan dan dibebankan langsung pada APBD Kabupaten Purwakarta, bukan menempel pada APBD Provinsi Jawa Barat. Justru karena belum adanya konfirmasi mengenai status dana inilah, Victor mendorong adanya akuntabilitas agar tidak menjadi bola liar.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi diketahui menghadiri Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 di Jayapura sebagai pembicara yang membahas pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Kehadirannya di Papua merupakan undangan dari kalangan akademisi dan tokoh Papua yang tertarik dengan pendekatan pembangunan yang diterapkan di Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, Dedi Mulyadi juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembangunan yang melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan daerah.

Meski demikian, Victor Edison menegaskan bahwa substansi kegiatan tidak boleh menghilangkan kebutuhan akan akuntabilitas publik. Menurutnya, semakin besar rombongan pejabat yang ikut dalam perjalanan dinas, maka semakin besar pula kebutuhan masyarakat untuk mengetahui manfaat konkret dari kegiatan tersebut.

“Kami tidak sedang mempersoalkan silaturahmi atau kerja sama antar daerah. Yang kami dorong adalah keterbukaan. Publik perlu tahu apa hasilnya, apa manfaatnya, dan bagaimana pertanggungjawaban anggarannya,” tegas Victor.

Sampai berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Humas Pemkab Purwakarta maupun jajaran sekertariat daerah untuk mendapatkan klarifikasi resmi mengenai status pembiayaan keberangkatan Bupati Saepul Bahri Binzein ke Jayapura, Papua. ***

Gelaran rapat paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta ini berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Hadir juga dalam paripurna tersebut, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein; Wakil Bupati, Abang Ijo Hapidin; jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); tokoh masyarakat; perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD); serta tamu undangan lainnya.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan Purwakarta, mengevaluasi capaian pembangunan, dan merumuskan strategi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kilas Balik dan Apresiasi Prestasi

Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat atas kontribusi mereka dalam pembangunan. Ia menyorot berbagai pencapaian, termasuk peningkatan infrastruktur, kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Penghargaan juga disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Purwakarta. Puji menekankan bahwa Hari Jadi Purwakarta bukan sekadar perayaan, melainkan pengingat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah.

Arahan dan Harapan Bupati Purwakarta

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, dalam pidatonya menegaskan komitmen kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam pembangunan, menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk mencapai Purwakarta yang lebih sejahtera,” kata Om Zein.

Ia juga menyampaikan visi dan misi pembangunan ke depan, yang meliputi peningkatan pelayanan publik, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Prioritas lainnya termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta pengembangan pariwisata dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.

Pesan Gubernur Jawa Barat

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan pelestarian kearifan lokal. KDM juga berbagi pengalamannya sebagai mantan Ketua DPRD dan Bupati, yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga, terutama dalam momen peringatan hari jadi.

KDM juga mengingatkan prinsip-prinsip kearifan lokal Sunda, seperti “ngajauhan kurangna deget” (menjauhkan gesekan) dan “ngartos” (saling memahami), sebagai pedoman dalam membangun kerjasama yang harmonis.

Gubernur juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan perlunya pembangunan sistem pangan berkelanjutan untuk menghadapi persaingan pasar.

Penutup dan Harapan Masa Depan

Acara ditutup dengan doa dan ucapan syukur atas kemajuan yang telah dicapai. Rapat paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Purwakarta, dan DPRD Purwakarta berkomitmen mendukung program pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semangat gotong royong dan persatuan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Purwakarta, dan perayaan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan mewujudkan Purwakarta yang lebih gemilang di masa depan. ***

Kegiatan yang bertema “EKSOTIK PURWAKARTA” ini rute pertamanya menuju Gedung Karesidenan atau yang sekarang dinamai Bale Sri Baduga oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Gedung ini didirikan pada masa kolonial Belanda dan menjadi Saksi Bisu perintisan Purwakarta di sekitar tahun 1830-an.

Rute selanjutnya menuju Gedong Nagara dan Pendopo Pemkab Purwakarta yang juga merupakan peninggalan bersejarah dari era kolonial Belanda, didirikan sekitar tahun 1850-an.

Baca Juga: Empat Raperda Disahkan di Purwakarta: Langkah Maju Menuju Tata Kelola yang Lebih Baik

Kunjungan kemudian dilanjut ke Makam Syekh Baing Yusuf dan Masjid Agung Baing Yusuf, masjid tertua di Purwakarta yang didirikan sekitar tahun 1826.

Seterusnya, rombongan JAPAS melanjutkan kunjungan dengan berjalan kaki atau “Walking Tour” yang merupakan “Aktivitas Khas” dari komunitas pencinta sejarah kolaborasi dari lintas kota dan provinsi ini, secara estafet ke Bale Indung Rahayu, Diorama Panyawangan dan Diorama Nusantara yang merupakan karya “Legacy” dari masa kepemimpinan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi atau populer dipanggil KDM, Gubernur Jawa Barat saat ini.

Di Rute terakhir, Rombongan JAPAS mengunjungi Galeri Menong, yang merupakan pusat oleh oleh dan souvenir khas dari sejumlah pelaku UMKM yang dibina oleh Pemkab Purwakarta. Di sini, para peserta dari lintas provinsi dan kota ini berbelanja beragam produk untuk dibawa pulang.