Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut sama sekali bukan operasi penggalian atau penambangan, melainkan pelaksanaan program pencetakan sawah baru yang menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkokoh ketahanan pangan.

“Di wilayah Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu ini kita menargetkan terciptanya lahan sawah baru dengan luas sekitar 16 hektar. Kami tegaskan kembali, ini bukan aktivitas galian tambang. Dan kami tekankan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan mandiri dan tidak didanai oleh pemerintah,” ujar Yusril kepada awak media, belum lama ini.

Kegiatan yang berlokasi di Kampung Cipinang Karya tersebut telah mencapai luas pengerjaan sekitar 4,8 hektare. Secara keseluruhan, rencana pengembangan lahan ini akan mencakup sekitar 80 petak persawahan.

Tanah yang dihasilkan dari proses pembersihan dan penataan lahan tidak dibiarkan terbuang, melainkan dimanfaatkan secara terukur sebagai bahan urugan bagi pembangunan infrastruktur strategis nasional.

“Sejak awal, kami telah mengkoordinasikan kegiatan ini dengan berbagai pihak di wilayah setempat. Langkah ini diambil untuk mengintegrasikan program pencetakan sawah baru dengan pemanfaatan material tanah guna kebutuhan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket Satu,” tambahnya.

Dijelaskan pula, volume material tanah merah hasil penataan lahan mencapai sekitar 1,1 juta meter kubik, yang akan digunakan untuk pengurugan dan pemadatan proyek tersebut pada ruas Sta 0+000 hingga 7+100 yang dikerjakan oleh ADHI-NRC (KSO).

Pengangkutan material tersebut akan menempuh jarak sekitar 17 kilometer, melalui jalur yang telah disepakati: mulai dari lokasi kegiatan, melewati Jalan Eks PTPN, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi di kawasan Industri Surya Cipta 2, hingga menuju lokasi proyek tol.

Pihak manajemen menegaskan komitmen penuh terhadap kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan guna meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.

Seluruh rangkaian kegiatan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 terkait percepatan Program Strategis Nasional.

“Koordinasi menyeluruh terus dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan agar seluruh rangkaian kegiatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan ini berjalan tertib hukum, aman, dan tepat sasaran,” pungkas Yusril. ***

Menurut dia, program hilirisasi ini akan memberi nilai tambah bagi produk pertanian nasional. Dalam program hilirisasi ini, hasil-hasil pertanian diolah menjadi produk pangan bernilai tinggi.

“Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan banyak mendapat masukan dari akademisi kampus. Salah satu yang menjadi poin penting kami adalah bagaimana proses hilirisasi sektor pangan yang menjadi tolok ukur kita meningkatkan nilai tambah terhadap produk-produk pangan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu 17 Mei 2025.

Baca Juga : Yadi Rusmayadi Resmi Dilantik Jadi Ketua DPD NasDem Purwakarta, Ini Targetnya

Menurut dia, ada banyak isu dalam merevisi UU Pangan ini. Mulai dari SDM pertanian, inovasi teknologi pertanian, penguatan kelembagaan, sampai akses pupuk bagi para petani.

“Dalam hal pemberdayaan SDM, di Indonesia ini banyak sekali lulusan pertanian yang nantinya bisa memberi transfer teknologi dan pengetahuan kepada para petani kita yang ada di lapangan, sehingga dari sisi inovasi teknologi juga ada peningkatan,” katanya.

Sebelumnya, Ekonom senior Bayu Krishnamurti mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi hilirisasi pertanian dan pangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga : Polres Purwakarta Ringkus Pengedar Narkoba, Temukan 24 Paket Sabu Siap Edar

Bayu menuturkan hilirisasi pertanian dan pangan mensyaratkan dua hal, yaitu dukungan dan peran swasta, dan huluisasi atau pertanian yang sesuai dengan karakter dari aktivitas hilir atau aktivitas industrial.

“Yang pertama adalah ini swasta yang akan berperan. Oleh sebab itu, akan dibutuhkan investasi dan kemudian tentunya efektivitas dari investasi itu dimana kita harapkan kelembagaan maupun infrastruktur mendukung sedemikian sehingga kalau pakai istilah ekonominya, i-core-nya untuk industri pangan itu bisa kondusif untuk mendorong hilirisasi,” ujarnya.