Ketua Gerakan Taruna Indonesia, Victor Edison, mempertanyakan urgensi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kerap mengajak sejumlah bupati dan kepala daerah dalam berbagai kunjungan kerja ke sejumlah wilayah, termasuk ke Papua.

​Sorotan itu muncul setelah sejumlah kepala daerah dari Jawa Barat terlihat mendampingi Dedi Mulyadi dalam agenda Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) 2026 di Jayapura, Papua.

Dalam rombongan tersebut tampak beberapa kepala daerah seperti Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein), Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, hingga Wali Kota Depok Supian Suri.

​Menurut Victor Edison, masyarakat berhak mengetahui tujuan konkret dari keikutsertaan banyak kepala daerah dalam setiap kunjungan gubernur ke luar daerah.

​”Kami mempertanyakan apa urgensi mengajak banyak bupati dalam setiap kunjungan. Jika memang ada kepentingan strategis untuk daerah, tentu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” kata Victor Edison, Minggu (31/5/2026).

​Ia menilai transparansi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Terlebih, kunjungan ke Papua melibatkan sejumlah pejabat daerah yang memiliki tanggung jawab masing-masing di wilayahnya.

Victor menegaskan, publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai sumber pembiayaan perjalanan tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah kegiatan itu menggunakan anggaran pemerintah daerah, anggaran pribadi, atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai ketentuan.

​”Pertanyaan berikutnya, anggarannya dari mana? Kemudian apa output dan manfaat nyata yang didapat masyarakat Jawa Barat dari kunjungan tersebut?” ujarnya.

Potensi Anggaran Tembus Puluhan Juta Rupiah
​Meski belum ada keterangan resmi apakah perjalanan Bupati Purwakarta Om Zein tersebut menggunakan fasilitas negara atau dana pribadi.

Namun, jika kunjungan kerja selama 3 hari 2 malam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), regulasi negara mengatur plafon biaya yang cukup besar untuk wilayah timur Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026, estimasi biaya perjalanan dinas mandiri untuk satu orang Pejabat Negara setingkat Bupati ke wilayah Papua diproyeksikan bisa tembus puluhan juta rupiah, dengan rincian pagu tertinggi sebagai berikut:

Tiket Pesawat PP (Kelas Bisnis): Kisaran Rp 30.000.000 (Sifat: At Cost / Sesuai Pengeluaran Riil)

Akomodasi Hotel Bintang 4/5 (2 Malam): Rp 9.000.000 (Sifat: At Cost)

Sewa Kendaraan Operasional Lokal (3 Hari): Rp 7.500.000 (Sifat: At Cost)

Uang Harian Wilayah Papua (3 Hari): Rp 1.740.000 (Sifat: Lumpsum / Tunai)

Uang Representasi Pejabat Negara (3 Hari): Rp 750.000 (Sifat: Lumpsum / Tunai)

Jika diakumulasikan, potensi total biaya plafon atas untuk satu pejabat utama saja dapat mencapai Rp 48.990.000. Angka ini belum termasuk biaya melekat untuk rombongan keprotokolan atau ajudan jika ada yang ikut mendampingi.

Menanti Keterbukaan Publik
​Sesuai aturan tata kelola keuangan negara, jika perjalanan tersebut menggunakan dana kedinasan, maka anggaran biaya Bupati Purwakarta wajib dipisahkan dan dibebankan langsung pada APBD Kabupaten Purwakarta, bukan menempel pada APBD Provinsi Jawa Barat. Justru karena belum adanya konfirmasi mengenai status dana inilah, Victor mendorong adanya akuntabilitas agar tidak menjadi bola liar.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi diketahui menghadiri Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 di Jayapura sebagai pembicara yang membahas pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Kehadirannya di Papua merupakan undangan dari kalangan akademisi dan tokoh Papua yang tertarik dengan pendekatan pembangunan yang diterapkan di Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, Dedi Mulyadi juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembangunan yang melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan daerah.

Meski demikian, Victor Edison menegaskan bahwa substansi kegiatan tidak boleh menghilangkan kebutuhan akan akuntabilitas publik. Menurutnya, semakin besar rombongan pejabat yang ikut dalam perjalanan dinas, maka semakin besar pula kebutuhan masyarakat untuk mengetahui manfaat konkret dari kegiatan tersebut.

“Kami tidak sedang mempersoalkan silaturahmi atau kerja sama antar daerah. Yang kami dorong adalah keterbukaan. Publik perlu tahu apa hasilnya, apa manfaatnya, dan bagaimana pertanggungjawaban anggarannya,” tegas Victor.

Sampai berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Humas Pemkab Purwakarta maupun jajaran sekertariat daerah untuk mendapatkan klarifikasi resmi mengenai status pembiayaan keberangkatan Bupati Saepul Bahri Binzein ke Jayapura, Papua. ***

​Penantian Panjang yang Berujung Manis

​Selama ini, Jalan Liang Maung dikenal sebagai akses yang sulit dilalui, terutama saat cuaca buruk. Namun, suasana kontras terlihat dalam cuplikan video yang dibagikan oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein. Dalam unggahan tersebut pada Rabu 8 April 2026, warga tampak tidak bisa menyembunyikan rasa syukur dan bahagianya.

​”Senyum ceria nampak di wajah warga Jalan Liang Maung, Kp. Gunung Batu, Desa Kembang Kuning saat menyambut jalan beton di wilayahnya yang selama ini diidam-idamkan dan diimpikan,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

​Proses Pembangunan yang Cepat

​Dalam unggah tersebut menunjukkan transformasi signifikan dari jalan tanah yang tidak rata menjadi jalan beton yang kokoh:

1. ​Tahap Persiapan: Terlihat alat berat dan material yang sudah disiapkan di lokasi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani infrastruktur desa.
2. ​Pengecoran: Truk mixer semen tampak sedang melakukan penuangan beton di sepanjang ruas jalan, dikerjakan oleh para pekerja profesional demi memastikan kualitas jalan yang tahan lama
3. Wajah Baru: Setelah beton mengeras, jalan tersebut langsung dimanfaatkan oleh warga. Bahkan, terlihat anak-anak desa dengan ceria bermain dan berlarian di atas jalan baru yang halus dan bersih.

​Dampak Bagi Ekonomi dan Sosial

​Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga Desa Kembang Kuning. Dengan jalan yang sudah dibeton, akses transportasi untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi jauh lebih lancar.

​Unggahan ini juga memicu reaksi positif dari warganet. Banyak yang memberikan dukungan melalui kolom komentar dan menyukai video tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat kecil.

​Sumber: Akun TikTok resmi Om Zein || Saepul Bahri (2026).

​Hasil Survei: Hanya 23% Responden yang Menyatakan Puas

​Jajak pendapat digital tersebut mengungkap bahwa mayoritas warga Purwakarta masih bersikap skeptis atau belum merasakan dampak nyata dari kebijakan Bupati Om Zein dan Abang Ijo. Berikut rincian datanya:

• ​23% Responden menyatakan “Puas Atuh!” terhadap kinerja setahun terakhir.
• ​35% Responden secara terbuka menyatakan “Tidak Puas Ah!”.
• ​42% Responden memilih sikap “Punten, No Comment!”.

​Angka kepuasan yang hanya berada di kisaran 23% ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali prioritas pembangunan yang selama ini dijalankan.

​Kritik Tubagus Rizki Putra: “Pembangunan Jangan soal Aspal, Tapi Ingat juga ke Pemuda”

​Aktivis Muda Purwakarta, Tubagus Rizki Putra, menilai rendahnya angka kepuasan tersebut berakar dari minimnya perhatian Bupati terhadap ruang kreatif bagi generasi muda.

​”Kenapa angkanya bisa di posisi itu? Karena minimnya, bahkan tidak ada ruang bagi pemuda. Om Zein seolah lupa bahwa peran pemuda sangat penting untuk masa depan Purwakarta yang katanya ‘Istimewa’. Beliau terlalu fokus memikirkan infrastruktur fisik,” tegas Tubagus.

​Menurutnya, membangun jalan adalah tugas dasar yang bisa dilakukan oleh siapa pun yang menjabat bupati. Namun, yang lebih mendesak adalah pembangunan yang adaptif terhadap zaman, yakni fasilitas publik yang mendukung kreativitas dan inovasi anak muda.

“Fokuslah pada Kinerja!”

​Selain mengkritik kebijakan pembangunan, Tubagus juga memberikan sorotan tajam pada dinamika politik yang berkembang. Ia sangat menyayangkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang terus membangun narasi provokatif.

​”Di momentum satu tahun ini, saya sangat menyayangkan adanya pernyataan beberapa masyarakat yang terus memprovokasi, seolah-olah ingin mengadu domba antara Bupati dan Wakilnya,” tambahnya.

​Ia mengingatkan agar semua pihak kembali fokus pada substansi kinerja Pemda Purwakarta. Tubagus melempar pertanyaan krusial terkait kondisi riil di lapangan yang harus segera dijawab dengan data:

1. ​Ekonomi: Bagaimana realita angka pengangguran dan kemiskinan di Purwakarta saat ini?
2. ​Kesejahteraan: Bagaimana progres penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan lapangan kerja?
3. ​Konsistensi: Apakah program seperti “Ngosrek” masih berjalan efektif atau sudah berhenti?

​”Saya yakin ruang kritis masyarakat Purwakarta masih ada. Daripada sibuk memprovokasi, lebih baik kita tagih sejauh mana masalah mendasar rakyat sudah berkurang selama satu tahun ini,” pungkasnya. ***

​Duka di Balik Asap Pasar Rebo

​Selasa dini hari (24/2/2026), saat sebagian warga sedang bersiap sahur, api hebat melahap Pasar Rebo di Jalan Basuki Rachmat. Insiden ini menambah daftar panjang musibah pasar tradisional di Purwakarta setelah sebelumnya Pasar Jumaah juga mengalami nasib serupa pada Maret 2025.

• ​Dampak: Estimasi awal menunjukkan sekitar 200 kios ludes terbakar hanya dalam waktu 2,5 jam.
• ​Kendala: Petugas Damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit dan banyaknya kerumunan warga.
• ​Nasib Pedagang: Para pedagang kini terancam kehilangan momentum ekonomi menjelang hari raya, mengingat stok barang seperti sembako dan ikan asin yang baru dipasok ikut hangus tak bersisa.

​”Api” di Puncak Kepemimpinan

​Di tengah upaya penanganan bencana, suhu politik justru memanas. Hubungan Bupati Saepul Bahri Binzein (Om Zein) dan Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin dikabarkan sedang tidak baik-baik saja.

​Isu ini meledak setelah Abang Ijo melalui media sosial curhat mengenai dirinya yang jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis. “Setahun kepemimpinan” yang seharusnya menjadi momen evaluasi prestasi, justru menjadi panggung terbuka bagi disharmoni pimpinan daerah.

​”Stabilitas pemerintahan adalah kunci. Jika di tingkat atas sudah tidak seirama, dikhawatirkan pelayanan publik dan kebijakan pasca-bencana seperti renovasi pasar akan terhambat,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik setempat.

​Tantangan ke Depan

​Jika ego politik lebih dominan daripada urusan perut rakyat, maka Purwakarta tidak hanya akan panas karena cuaca dan api, tapi juga karena krisis kepercayaan publik. ***

​Ledakan di Kolom Komentar

​Ketegangan ini terendus bermula dari unggahan akun Instagram @urangpurwakarta.id yang sedang menyoroti satu tahun masa jabatan pasangan pemimpin tersebut. Di tengah ratusan komentar netizen, muncul pernyataan mengejutkan dari akun resmi Wakil Bupati, Abang Ijo Hapidin.

​Secara blak-blakan, Abang Ijo mengaku bahwa dirinya merasa tidak dianggap dalam roda pemerintahan sejak hari pertama mereka dilantik. Ia menyoroti minimnya interaksi, baik secara fisik di media sosial maupun dalam pengambilan keputusan strategis.

​“Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan. Coba bisa dicek di medsosnya bupati apakah ada video bareng Abang Ijo? Apalagi membahas ‘Pak Wakil, barangkali ada saran masukan bagaimana caranya Purwakarta ke depan lebih baik, masyarakatnya sejahtera?’ Kalau gak percaya tanya @omzein_bupatiaing!!!” tulis Abang Ijo dalam kolom komentar tersebut.

​Menantang Diskusi Terbuka

​Seolah ingin menegaskan adanya sumbatan komunikasi yang nyata, Abang Ijo bahkan menandai akun pribadi Bupati Saepul Bahri Binzein dan mengajaknya untuk berdiskusi langsung di hadapan publik digital.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati Saepul Bahri Binzein terkait pernyataan terbuka wakilnya tersebut.

Situasi ini memicu kekhawatiran publik mengenai stabilitas birokrasi di lingkungan Pemkab Purwakarta ke depan.***

Keduanya mengambil langkah cepat menindaklanjuti laporan warga demi memastikan kualitas proyek yang menelan anggaran Rp4,69 miliar ini.

Bupati Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, telah memerintahkan pejabat teknis dinas terkait untuk segera turun ke lapangan dan membongkar proyek yang tidak memenuhi standar.

“Harus diperiksa kadar lumpurnya (Pasir yanh digunakan dalam proyek), jadi saya kemarin dapat laporan spek teknisnya tidak sesuai yang dibutuhkan,” kata Om Zein, saat menelpon seseorang yang di unggah di akun tiktok pribadinya, belum lama ini.

Langkah ini diambil setelah adanya aduan dari masyarakat mengenai kualitas material pasir yang digunakan oleh kontraktor pelaksana.

Secara terpisah, Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin terjun langsung ke lokasi proyek untuk melakukan peninjauan.

Ia ingin memastikan kondisi terkini pengerjaan jalan dan melihat langsung dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat.

“Mari kita cek sama-sama dan kawal pembangunan di Kabupaten Purwakarta,” ucapnya mengutip dari video yang di unggah.

Kehadiran Wakil Bupati di lapangan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengawasi setiap proyek pembangunan.

Berdasarkan informasi, proyek yang dikerjakan oleh CV Campaka Jaya ini diduga menggunakan material pasir yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Kabarnya, perusahaan tersebut telah diberikan Surat Peringatan (SP) oleh dinas terkait, namun masalah ini belum terselesaikan.

Sukamaju-Cipicung merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur di Purwakarta.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp4,69 miliar, masyarakat berharap proyek ini dapat diselesaikan dengan kualitas terbaik.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk terus memantau pengerjaan proyek ini hingga selesai dan memastikan semua tahapan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, demi kepentingan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.***

Om Zein dalam kesibukannya sebagai bupati, nampak terlihat mengenakan jaket putih bermerk ‘Superdry’ saat turun menemui masyarakat.

Berdasarkan informasi dihimpun, jaket tersebut produksi brand dari Inggris, Superdry terkenal dengan merk yang memiliki gaya kasual dan santai dengan sentuhan modern.

Adapun yang dipakai Om Zein itu berjenis Jaket Superdry Ultimate SD Windcheater 14 – PUTIH. Lantas, berapa harga jaket putih yang dipakai Om Zein tersebut?

Dikutip dari marketplace Next Indonesia, Jaket Superdry Ultimate SD Windcheater 14 – PUTIH dibandrol dengan harga Rp 1.924.000, dengan harga yang sama untuk semua ukuran.

Jaket Superdry Ultimate SD Windcheater 14 – PUTIH, memiliki lapisan 100% Polyester. Bantalan 100% Polyester. Kulit 100% Polyester.

Demikian informasi harga jaket Jaket Superdry Ultimate SD Windcheater 14 – PUTIH, yang dipakai oleh Bupati Purwakarta Om Zein, Tertarik memilikinya?

Melalui unggahan video TikTok pribadinya, Abang Ijo mengungkapkan tugasnya sebagai Wakil Bupati yang merupakan Wakil dari Bupati Purwakarta Om Zein.

“Jadi sagala rupina ge Bang Jo mah ngilu kumaha Bupati. Ayeuna ditugaskeun ka ditu berangkat. Ditugaskeun ka dieu berangkat, (Semuanya, Bang Jo ikut gimana Bupati, sekarang ditugaskan kesana kemari, berangkat),” ungkap Abang Ijo, Jumat 29 Agustus 2025.

Abang Ijo menambahkan dalam tugasnya sebagai wakil bupati, yakni membantu bupati dan memberi saran masukan, meski begitu segala bentuk keputusannya ada ditangan bupati yang harus diikuti.

“Bang Jo mah ngawakilan, tugasna ngabantu tugas bupati, mere saran, masukan. Seluruh kebijakan sagala rupina di Purwakarta, masalah pembangunan sagala rupina kumaha bupati, tandatanganna kebijakanna aya di bupati. (Bang Jo wakil, tugasnya membantu bupati, memberi saran masukan, semua kebijakan apapun masalah pembangunan di Purwakarta gimana bupati, tanda tangan kebijakannya ada di bupati),” ungkap Abang Ijo.

Maka dari itu, ia juga kembali mengingatkan untuk memahami fungsi dari bupati maupun wakil bupati yang sudah menjadi ketentuan, tidak perlu diperdebatkan yang lantas menjadi perbedaan.

Abang Ijo meminta untuk saling mendoakan antara masyarakat dan pemerintah, mari untuk berkolaborasi membangun Purwakarta Istimewa.

“Keistimewaan Purwakarta kan aya nu ngacir bupati. Nah, nah tu poksi Bang Jo ieu wakil ngabantu tugas bupati. Tah kitu masyarakat intina naon ka hareupna hayang babarengan ngawangun Purwakarta,” ungkapnya. ***

Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan akun TikTok pribadinya @omzein_bupatiaing, Kamis 28 Agustus 2025.

Om Zein sapaan akrab Bupati Purwakarta, memastikan saat ini pihaknya tengah bertahap memperbaiki irigasi yang bermasalah di Kabupaten Purwakarta.

“Tak akan dibiarkan sawah mengering karena irigasi rusak. Om Zein perbaiki satu persatu irigasi yang rusak,” tulis Bupati Purwakarta, dalam keterangan unggahannya.

Dalam video yang diunggahnya, Bupati Purwakarta memperlihatkan saat ini tengah memperbaiki saluran irigasi yang berada di Ciseuti Pondoksalam.

Saat ini, terlihat tengah melakukan perbaikan irigasi yang membentang di tengah-tengah persawahan yang berada di Pondoksalam, “termasuk irigasi Ciseuti pondok salam…..yang lain tunggu giliran ya,”. ***