​Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, saat menjadi keynote speaker dalam acara sosialisasi aturan tersebut yang diselenggarakan di Kantor KPU Kabupaten Purwakarta pada Rabu, 10 Juni 2026.  

Berikut adalah tata cara dan alur resmi pelaksanaan PAW berdasarkan aturan terbaru:

​1. Pemicu Resmi Terjadinya PAW

​Sesuai dengan Pasal 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2025, proses penggantian antar waktu hanya dapat digulirkan apabila ada anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu karena tiga alasan berikut:

​- Meninggal dunia.  

– Mengundurkan diri.  

​- Diberhentikan (oleh partai politik maupun ketentuan perundang-undangan).

​2. Pengajuan Nama Calon Pengganti Melalui SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu).

Perubahan paling signifikan dalam aturan terbaru ini adalah dihapusnya sistem manual. Aneu Nursifah menegaskan bahwa seluruh proses administrasi kini wajib terdokumentasikan secara digital.

​”Yang paling signifikan perubahannya itu adalah terkait dengan SIMPAW ya. Jadi di PKPU 3/2025 ini ada sistem informasi manajemen pergantian antar waktu. Yang di mana kalau dulu secara manual ya, proses pergantian antar waktu itu dikerjakan secara manual… Kalau sekarang permintaan nama pengganti itu itu sudah tercatat di SIMPAU. Secara administrasi sudah terpusat gitu. Jadi SIMPAW ini terdokumentasikan ya, terlaporkan ke KPU RI,” ujar Aneu Nursifah.

​3. Tahap Verifikasi Wajib dan Klarifikasi KPU

​Setelah menerima dokumen permintaan dari pimpinan dewan, KPU akan langsung melakukan pengecekan:  

​Verifikasi Dokumen: KPU wajib memeriksa berkas dan status calon pengganti berikutnya berdasarkan nomor urut perolehan suara sah di daerah pemilihan (dapil) yang sama.

​Proses Klarifikasi: Jika dokumen dinyatakan bersih dan tidak ada tanggapan dari masyarakat, proses langsung berjalan. Namun, jika muncul keraguan atau sanggahan, KPU akan melayangkan permohonan klarifikasi kepada partai politik, pimpinan DPRD, atau instansi terkait dengan batas waktu maksimum 5 hari. 

​4. Batas Tegas Penundaan Jika Terjadi Sengketa Hukum

​Belajar dari kasus-kasus pemilu sebelumnya di mana proses PAW kerap terkatung-katung akibat konflik internal partai atau gugatan hukum, PKPU Nomor 3 Tahun 2025 kini menetapkan batasan yang sangat ketat. Aneu Nursifah menjelaskan aturan tegas ini terkait penundaan proses oleh KPU:

​”Jadi ada satu pengetusan juga di PKPU 3 ini yang membahas bahwa ini hanya tiga kali ya, proses penundaan yang bisa dilakukan oleh PAW oleh KPU. selama 14 hari. Jadi menunggu putusan-putusan hukum secara tetap. Begitu,” kata Aneu Nursifah.

​Jika batas waktu tersebut habis atau sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung, KPU wajib mengabaikan klaim lain dan harus segera melanjutkan proses PAW. 

​5. Koordinasi Akhir dan Pengesahan

​Setelah KPU menetapkan nama calon pengganti yang sah sesuai urutan dan regulasi, langkah terakhir adalah koordinasi pengesahan:

​Untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota, KPU akan menyerahkan hasilnya untuk dikoordinasikan dengan Gubernur.

​Dengan alur baru yang serba digital dan batasan waktu tegas ini, diharapkan proses PAW ke depan bisa berjalan lebih transparan, cepat, serta mampu melindungi hak-hak keterwakilan suara masyarakat secara adil. ***