Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut sama sekali bukan operasi penggalian atau penambangan, melainkan pelaksanaan program pencetakan sawah baru yang menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkokoh ketahanan pangan.

“Di wilayah Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu ini kita menargetkan terciptanya lahan sawah baru dengan luas sekitar 16 hektar. Kami tegaskan kembali, ini bukan aktivitas galian tambang. Dan kami tekankan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan mandiri dan tidak didanai oleh pemerintah,” ujar Yusril kepada awak media, belum lama ini.

Kegiatan yang berlokasi di Kampung Cipinang Karya tersebut telah mencapai luas pengerjaan sekitar 4,8 hektare. Secara keseluruhan, rencana pengembangan lahan ini akan mencakup sekitar 80 petak persawahan.

Tanah yang dihasilkan dari proses pembersihan dan penataan lahan tidak dibiarkan terbuang, melainkan dimanfaatkan secara terukur sebagai bahan urugan bagi pembangunan infrastruktur strategis nasional.

“Sejak awal, kami telah mengkoordinasikan kegiatan ini dengan berbagai pihak di wilayah setempat. Langkah ini diambil untuk mengintegrasikan program pencetakan sawah baru dengan pemanfaatan material tanah guna kebutuhan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket Satu,” tambahnya.

Dijelaskan pula, volume material tanah merah hasil penataan lahan mencapai sekitar 1,1 juta meter kubik, yang akan digunakan untuk pengurugan dan pemadatan proyek tersebut pada ruas Sta 0+000 hingga 7+100 yang dikerjakan oleh ADHI-NRC (KSO).

Pengangkutan material tersebut akan menempuh jarak sekitar 17 kilometer, melalui jalur yang telah disepakati: mulai dari lokasi kegiatan, melewati Jalan Eks PTPN, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi di kawasan Industri Surya Cipta 2, hingga menuju lokasi proyek tol.

Pihak manajemen menegaskan komitmen penuh terhadap kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan guna meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.

Seluruh rangkaian kegiatan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 terkait percepatan Program Strategis Nasional.

“Koordinasi menyeluruh terus dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan agar seluruh rangkaian kegiatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan ini berjalan tertib hukum, aman, dan tepat sasaran,” pungkas Yusril. ***