Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya ketika fasilitas umum seperti jalan lingkungan mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan dari pemerintah.

“Ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya dinas terkait. Sampai hari ini masih banyak perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah,” kata Alaikassalam, Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan, warga yang tinggal di kawasan perumahan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perhatian dari pemerintah, termasuk dalam hal pemeliharaan maupun perbaikan infrastruktur.

Karena itu, Alaikassalam mendorong agar proses serah terima PSU dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Menurutnya, seluruh kendala administrasi yang masih menghambat proses tersebut harus segera dituntaskan.

“Sebab sampai sekarang masih banyak PSU perumahan di Purwakarta yang belum selesai proses serah terimanya,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap para pengembang perumahan. Menurut dia, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada proses perizinan pembangunan semata.

Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan adanya komitmen yang jelas dari pengembang terkait penyerahan PSU setelah pembangunan perumahan selesai dilakukan.

“Jangan hanya mengurus izin pembangunan. Proses serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah juga harus dipastikan berjalan dengan baik agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Alaikassalam berharap seluruh permasalahan terkait PSU yang belum diserahkan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting agar warga perumahan dapat merasakan pelayanan infrastruktur yang optimal dan tidak terkendala masalah administrasi antara pengembang dan pemerintah daerah. ***

Dalam acara yang digelar di Bale Paseban Komplek Pemkab Purwakarta ini, menjadi wadah silaturahmi bagi para sesepuh veteran, purnawirawan TNI/POLRI/ASN, dan tokoh masyarakat lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha, Unsur Forkompinda, para Ketua/Pengurus Anggota Legiun Veteran RI, DHC 45, PEPABRI, PP AD, PP Polri, PWRI, Wirawati Catur Panca, WARAKAWURI, PIVERI, dan PERIV, serta para tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin mewakil Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dalam sambutannya menuturkan acara bertemakan “Veteran Mengabdi Tanpa Batas, Berjuang Sepanjang Masa”, menjadi momen penting untuk menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan.

Abang Ijo berharap kehadiran para veteran di tengah-tengah generasi muda diharapkan dapat menjadi motivasi dan semangat untuk terus bersinergi dalam mewujudkan Purwakarta Istimewa dan Indonesia Emas 2045.

“Kami percaya, dengan pengalaman dan semangat juang yang dimiliki para veteran dan purnabhakti TNI/POLRI/ASN, serta dukungan penuh dari pemerintah, berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif,” ujar Abang Ijo dalam sambutannya.

Ia menerangkan hal itu sebagai upaya untuk menciptakan sinergi yang kuat untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Meneruskan Perjuangan Demi Kemajuan Bangsa

Lebih lanjut, Abang Ijo menyatakan bahwa mengucap terima kasih saja tidaklah cukup. Sebagai bangsa yang berbudaya, sudah seharusnya kita memberikan penghormatan atas jasa-jasa para pejuang perintis kemerdekaan.

“Kita harus berikrar dan membulatkan tekad untuk meneruskan perjuangan melalui berbagai ikhtiar, dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi yang kita miliki untuk mencapai kemajuan bangsa secara optimal,” tegasnya.

Para veteran adalah saksi hidup sejarah bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.

Semangat dan pengalaman mereka tetap relevan dan patut dijadikan contoh bagi generasi mendatang.

Optimisme Menyongsong Masa Depan

Sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, yaitu “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, Abang Ijo mengajak semua pihak untuk senantiasa optimistis.

Ia meyakini, dengan Pancasila, bangsa Indonesia dapat melewati segala tantangan dan bersatu dalam keberagaman.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Abang Ijo menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejuang perintis kemerdekaan, purnawirawan, dan mereka yang telah berbakti bagi bangsa dan negara.

“Dharma bakti tersebut tidak mungkin dapat dibalas dalam bentuk apapun, hanya Allah Yang Maha Kuasa-lah yang dapat memberikan rahmat dan pahala yang setimpal,” pungkasnya.

Tak lupa, ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh politik, dan tokoh pemuda atas kontribusi mereka dalam memajukan Kabupaten Purwakarta.***

Seperti diketahui, terdapat empat kepala dinas di Kabupaten Purwakarta kini pindah tugas dari Pemkab Purwakarta ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Angkat Empat Nama Dikenal Pejabat Purwakarta Jadi Pejabat Pemprov Jabar

Empat pejabat tersebut adalah Asep Supriatna selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Purwakarta yang kini menjabat sebagai Kepala Bapenda Jabar. Lalu, Purwanto selaku Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta kini menjadi Kepala Dinas Pendidikan Jabar.

Kemudian, Agung Wahyudi, Kepala Perumahan dan Permukiman Purwakarta kini menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar, dan Deni Darmawan selaku Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta kini menjadi Direktur RSUD Al Ihsan.

Kekosongan empat jabatan kepala dinas di lingkup Pemkab Purwakarta pun kini diisi oleh Pelaksana Tugas atau Plt.

Hal itu ditunjukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, ketika ada permohonan peninjauan terkait gedung bekas Puskesmas Plered langsung ditinjau yang diwakili oleh Wakil Bupati Purwakata Abang Ijo Hapidin.

Diketahui, Abang Ijo memenuhi permohonan untuk meninjau lokasi tersebut usai menghadiri kegiatan Penandatangan Komitmen Bersama Kapolsek di Lingkungan Polres Purwakarta dengan kepala Desa.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Angkat Empat Nama Dikenal Pejabat Purwakarta Jadi Pejabat Pemprov Jabar

Sebelumnya, terkait gedung bekas Puskesmas Plered tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menerima permohonan penggunan dari Kepala Desa Plered.

Dalam permohonan itu, meminta agar bisa menggunakan gedung yang sudah lama tidak terpakai ini, bisa dimanfaatkan diantaranya untuk sekretariat Koperasi Merah Putih.

“Intinya, Kepala Desa Plered berencana untuk bisa menggunakan fasilitas ini untuk dijadikan sekretariat Koperasi Merah Putih dan pemberdayaan warga pasar,” ucap Abang Ijo. Rabu 28 Mei 2025.

Menurut Abang Ijo, peninjauan ini menjadi catatan penting yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, terkait pemanfaatan aset pemerintah daerah.

“Tentunya hal ini akan saya sampaikan secara langsung kepada Bupati Purwakarta Om Zein,” sambungnya.

Disisi lain, pada kesempatan itu juga, Abang Ijo juga menghimbau kepada para pedagang di pasar Plered untuk tidak menggunakan baju jalan.

“Silahkan berjualan, tapi tidak gunakan bahu jalan ya. Supaya lalu lintasnya tidak macet,” pungkas Abang ijo kepada salah satu pedagang di pasar Plered.***

Ragam tuntutan pekerja terkait keberlangsungan pekerja PT Victory itu terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya terkait dalam hal jam kerja hingga gaji pegawai yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baru-baru ini, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin melakukan sidak ketiga kalinya ke PT Victory, Senin 19 Mei 2029. Hal ini berkaitan dengan belum adanya perbaikan sistem pekerja yang dilakukan perusahaan tersebut.

Baca Juga: ‘Kesepakatan Jakarta’, Pengurus Dadakan PWI Versi HCB, Bak Nasib Anak Ayam Ditinggal Induk

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menanyakan bagaimana sistem pekerja di perusahaan yang disinyalir masih abai terhadap hak pegawai, diantaranya terkait gaji, BPJS, dan jam kerja yang belum patuh terhadap terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Abang Ijo mengaku Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memegang sejumlah bukti terkait ketidakpatuhan perusahaan tersebut, dan sudah menjadi bahan diskusi bersama Disnaker Jawa Barat terkait masalah itu.

“Saya datang lagi ketiga kalinya. Dan saya memohon kepada Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat, saya secara pribadi atas nama pemerintah Kabupaten Purwakarta, memohon bantuan agar perusahaan ini bisa diaudit,” ujar Abang Ijo pada saat di perusahaan tersebut.

Baca Juga: Langkah Abang Ijo di Sektor Pertanian, Sambut Kolaborasi Pemkab Purwakarta Bareng UNISMA

Pemkab Purwakarta berharap agar PT Victor segera berbenah dan mematuhi segala peraturan ketenagakerjaan yang berlaku demi kesejahteraan para pekerjanya.

“Sudah janji terus akan perbaiki, tapi tidak ada bukti hingga saat ini masih terjadi dan saya sidak kembali,” ucapnya.

Jika tidak ada respons positif, bukan tidak mungkin masalah ini akan berlanjut ke ranah yang lebih tinggi.

Sementara pihak management dari PT IVG, Farida saat diminta tanggapannya, pihaknya mengatakan bahwa nanti akan ada keterangan resminya.

“Tidak sekarang ya mas, nanti keterangan resminya,” singkatnya.***

Ketua Pengurus KPLHI Purwakarta, Teguh Lokajaya, menyatakan kekecewaannya terhadap respons Pemkab Purwakarta.

Menurutnya, KPLHI telah mengirimkan surat kepada Bupati Purwakarta pada 25 Februari lalu, meminta penghentian pembangunan di PT Multi Argo Sentani.

“Saya sudah melayangkan surat, dan hampir tiga bulan berlalu tanpa ada tindakan sama sekali dari pihak terkait. Ada apa dan kenapa belum ditindak?” ujar Teguh dengan nada bertanya. Kamis (08/05/2025).

Teguh menegaskan bahwa perusahaan seharusnya tidak melakukan kegiatan apapun sebelum menyelesaikan semua perizinan yang diperlukan.

Ia menyebutkan, dugaan beberapa dokumen penting yang belum ditempuh, seperti Site Plan (Sateplen), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kajian risiko banjir, dan dokumen lingkungan (Dokling) yang memerlukan rapat kajian.

Selain itu, Teguh juga menyoroti belum adanya izin untuk sumur artesis perusahaan tersebut.

KPLHI mengingatkan Pemkab Purwakarta terkait aturan dalam PP 16/2021 tentang Sanksi Jika Tidak Memiliki PBG, yang memungkinkan adanya penghentian sementara hingga pembongkaran bangunan gedung.

Selain itu, PBG juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Pasal 36A ayat (1) menyatakan bahwa pembangunan gedung harus dilakukan setelah mendapatkan PBG.

KPLHI menyoroti bahwa PT Multi Argo Sentani yang berlokasi di Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, diduga melakukan banyak pelanggaran namun terkesan dibiarkan.

“Bila tidak ada tindakan dari Bupati Purwakarta berdasarkan surat yang kami kirimkan, kemungkinan kami KPLHI akan mengirim surat langsung kepada Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup,” tegas Teguh.

Sebelumnya, perwakilan dari PT Multi Argo Sentani, Berry saat dimintai tanggapannya terkait surat yang dilayangkan oleh KPLHI mengatakan bahwa tidak ada yang perlu di tanggapi terkait surat yang dilayangkan oleh KPLHI.

“Tidak ada pak. Terkait tanggapannya,” singkatnya dalam pesan singkat WhatsApp.***