Abang Ijo melalui akun media sosial TikTok pribadinya @bangwabup.purwakarta, telah menerima aduan yang mengindikasikan terkait dugaan penyelewengan dana PIP.

Dalam video singkatnya itu, penyelewengan dana PIP diduga menyoal hak seorang anak yatim piatu. Terlihat, dalam cuplikan ketika Abang Ijo berdialog dengan pihak mengadu terhadapnya.

“Mangkani eta teh teu gaduh ibu bapa, murangkalih teh, yatim piatu, (padahal itu anak tidak punya ibu dan bapak, yatim piatu),” ungkap seorang yang mengadu ke Abang Ijo, dalam unggahan cuplikan video tersebut, Selasa 24 Juni 2025.

Sontak Abang Ijo pun kaget setelah mendengar kabar yang diduga terkait penyelewengan dana PIP tersebut.

“Allahu Akbar, kudu ditindak kos kieu mah,” ungkap Abang Ijo, menanggapi aduan tersebut.

Dalam babak baru menyikapi kasus penyelewengan PIP ini, Abang Ijo memastikan pada kepemimpinannya bersama Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein akan terus melakukan bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang merugikan masyarakat.

“Kepemimpinan Om Zein dan Abang Ijo selain bersih-bersih lingkungan, kami juga akan bersih-bersih oknum penyelewengan dana PIP yang merugikan masyarakat,” tulis Abang Ijo dalam keterangan ungghan tersebut.

Pembahasan soal penyelewengan Dana PIP di Purwakarta pun sontak menjadi ramai dibicarakan di media sosial, apalagi terkait cara penyelesaian kasus tersebut yang bikin heboh jagat Maya.

Cara penyelesaian kasus PIP di Purwakarta pun menjadi perhatian Bro Ron, konten kreator yang konsen dalam mengungkap permasalahan PIP.

Melalui akun tiktok pribadinya, @brorondm, Jumat 14 Juni 2025. ia menyoal cara penyelesaian kasus PIP di Purwakarta yang langsung diampuni oleh Bupati Purwakarta, bahkan diberikan langsung uang pengganti kerugian dana PIP.

“Uang yang dimalinginn sama operator sekolah, dia bantu dikembalikan, dia kasih segepok duit, waktu datang ke kantornya,” ujar dalam unggahan Broron tersebut.

Broron menyampaikan informasi jumlah dana PIP yang digelapkan oleh operator tersebut belasan juta rupiah, sesuai dengan data. pencairan PIP tahun 2025.

“Namun, patut dicurigai bahwa praktik penggelapan dana PIP ini bukan kejadian tunggal atau baru pertama kali terjadi,” ungkapnya.

Berikut data yang disampaikan Broron terkait Pencairan dana PIP untuk SMPN 2 Sukasari menunjukkan angka yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir:

• 2024: Rp110 juta
• 2023: Rp104 juta
• 2022: Rp88 juta
• 2021 (masa pandemi Covid-19): Rp105 juta

“Saya ga tau nih, warga atau siswa sudah menerima apa belum,”

“Tahun yang paling rawan, massa Covid,” ungkapnya. ***

Laporan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Ketua KMP, Zaenal Abidin, pada Jumat lalu yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Bupati Purwakarta yang terkesan melindungi terduga pelaku.

Zaenal, yang akrab disapa Kang ZA, menyampaikan kekecewaan mendalamnya terhadap Bupati.

“Seharusnya Bupati sebagai pucuk pimpinan di kabupaten ini, memberikan teladan bahwa hukum berlaku untuk semua, termasuk untuk dirinya, dan kolega-koleganya,” ujar Kang ZA dalam keterangannya yang diterima pada Senin (16/06/2025).

Ia juga menambahkan, Bupati semestinya memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melaporkan dugaan kasus pidana ini.

Kekecewaan ini diperkuat dengan pemberitaan yang dirilis oleh salah satu media online pada 14 Juni 2025 dan diunggah di akun TikTok @omzeinbupatiaing.

Modus Operandi dan Dasar Hukum Laporan

Dalam surat laporannya, KMP merinci Uraian Fakta, Alat Bukti Awal, Analisa Hukum, dan Permohonan.

Pada bagian Uraian Fakta, KMP menjelaskan bahwa telah terjadi tindakan melawan hukum berupa pencairan dana PIP oleh pihak sekolah, pemotongan dana PIP, bahkan dana tersebut diduga tidak disalurkan sepenuhnya kepada siswa penerima.

Sebagai Alat Bukti Awal, KMP melampirkan rekaman mutasi rekening siswa penerima PIP serta pernyataan dan kesaksian dari wali murid.

Berdasarkan Analisa Hukum, KMP menduga perbuatan ini melanggar Peraturan dan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan, serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Harapan KMP dan Dampak Kerugian
Di akhir surat laporannya, KMP memohon kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk menindaklanjuti laporan ini melalui penyelidikan sesuai kewenangan hukum yang berlaku.

KMP juga meminta jaminan perlindungan terhadap saksi-saksi selama proses pengusutan kasus ini.

“Perbuatan tersebut bukan saja melawan hukum, tetapi juga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan merugikan hak pendidikan anak sebagai penerima manfaat langsung,” pungkas Kang ZA, menegaskan kembali pentingnya pengusutan tuntas kasus ini demi keadilan dan perlindungan hak-hak siswa.***