Ketua PMII Purwakarta, Ali Akbar, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan analisis untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak penggusuran.

“Sejak hari pertama penggusuran hingga hari ini, PMII Purwakarta telah turun langsung mengadvokasi masyarakat yang terdampak. Kami telah mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan mereka, dan kami yakin bahwa solusi yang adil dan manusiawi dapat ditemukan jika pemerintah mau mendengarkan suara masyarakat,” kata Ali Akbar, Senin 23 Juni 2025.

Selain itu, PMII Purwakarta juga melakukan pendataan ulang masyarakat yang terdampak penggusuran atas inisiatif sendiri. “Kami ingin memastikan bahwa data yang kami miliki akurat dan terkini, sehingga kami dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini,” tambah Ali Akbar.

“Kami berharap Bapak Bupati Saeful Bahri Binzen dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan mencari solusi yang adil dan manusiawi dalam kasus penggusuran ini. Kesejahteraan di atas segala-galanya harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan masalah ini,” tambah Ali Akbar.

PMII Purwakarta mengusulkan beberapa solusi, termasuk:

• Kompensasi yang adil: PMII Purwakarta meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak penggusuran, terutama bagi mereka yang telah membangun rumah dan tempat tinggal di tanah negara dengan itikad baik.
• Relokasi yang manusiawi: PMII Purwakarta mengusulkan relokasi yang manusiawi dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak. Relokasi harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan terencana, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungan baru.
• Pengakuan hak-hak masyarakat: PMII Purwakarta meminta pemerintah untuk mengakui hak-hak masyarakat atas kehidupan yang layak dan memberikan bantuan yang memadai bagi mereka yang terdampak penggusuran.

Ali Akbar menyatakan bahwa PMII Purwakarta siap bekerja sama dengan Bupati Purwakarta dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak penggusuran. “Kami berharap Bapak Bupati dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah penggusuran dengan cara yang adil dan manusiawi,” kata Ali Akbar. ***

“Kami menilai bahwa kebijakan jam malam ini terlalu ketat dan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka di luar jam sekolah,” ujar Ketua PMII Purwakarta, Ali Akbar.

PMII Purwakarta juga menilai bahwa kebijakan jam malam ini tidak akan efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, karena tidak ada solusi yang konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa.

Baca Juga: PMII Purwakarta Kritik 100 Hari Kerja Bupati: Pengagguran Tinnggi, Kualitas Pendidikan Rendah, Masyarakat Menderita

Selain itu, PMII Purwakarta juga menilai bahwa penambahan kepala sekolah dan guru sebagai bagian dari kontroling dari jam 21.00 – 04.00 tidaklah efektif dan tidak realistis.

“Kami mempertanyakan bagaimana kepala sekolah dan guru dapat melakukan kontroling selama 7 jam di malam hari? Apakah mereka tidak memiliki kehidupan pribadi dan keluarga?” ujar Ali Akbar.

PMII Purwakarta juga menilai bahwa kebijakan ini menyerupai kebijakan Gubernur Jawa Barat dan tidak mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Purwakarta.

“Kami menilai bahwa kebijakan ini adalah contoh dari kebijakan yang tidak orisinal dan tidak memiliki terobosan baru,” ujar Ali Akbar.

Menurut PMII Purwakarta, Bupati Purwakarta lebih fokus pada pembuatan konten pencitraan diri daripada memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

“Di tengah kesulitan masyarakat, Bupati Purwakarta justru sibuk membuat konten pencitraan diri. Ini menunjukkan bahwa Bupati tidak serius dalam memimpin Purwakarta,” ujar Ketua PC PMII Purwakarta, Ali Akbar, Senin 2 Juni 2025.

PMII Purwakarta menilai bahwa Bupati Purwakarta belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa contoh kasus yang menunjukkan kegagalan Bupati Purwakarta antara lain:

• Angka pengangguran di Purwakarta masih tinggi, dan banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan.
• Maraknya premanisme dan pungutan liar di Purwakarta hingga calo lowongan pekerjaan.
• Program-program pembangunan yang dijanjikan oleh Bupati Purwakarta belum terealisasi, kota ditata, lembur di urus?
• Kualitas pendidikan di Purwakarta masih rendah, dengan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan guru yang tidak kompeten. Banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas.

“Kami meminta Bupati Purwakarta untuk lebih fokus pada kepentingan masyarakat, bukan hanya pencitraan diri,” tambah Ali Akbar.

“Masyarakat Purwakarta membutuhkan solusi nyata, bukan hanya konten media sosial yang tidak berdampak pada kehidupan mereka.”

PMII Purwakarta juga menilai bahwa Bupati Purwakarta belum transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami meminta Bupati Purwakarta untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan,” ujar Ali Akbar. ***

“Dengan bangga, kami mengantarkan kader terbaik kami, Gunawan, untuk mendaftar sebagai calon ketua umum PMII Jawa Barat. Kami percaya bahwa Gunawan memiliki potensi yang luar biasa untuk memimpin PMII Jawa Barat ke arah yang lebih baik,” ujar Ali Akbar.

Gunawan membawa slogan “Istimewa”, siap membangkitkan semangat dan energi baru dalam tubuh PMII Jawa Barat. Dengan penuh percaya diri, Gunawan menyampaikan visi dan misinya untuk memimpin PMII Jawa Barat.

Baca Juga: Polisi Tangani Kasus Curanmor di Jatiluhur, Korban Sudah 4 kali Kemalingan

“Saya siap membawa perubahan yang signifikan bagi PMII Jawa Barat! Saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kaderisasi, membangun soliditas dan kesolidan antar kader, serta meningkatkan kemampuan kader dalam bidang sains dan teknologi (Saintek) untuk menjawab tantangan zaman,” ujarnya dengan penuh semangat.

Gunawan memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan peran PMII Jawa Barat dalam bidang Saintek, sehingga kader PMII dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam masyarakat.

“Saya percaya bahwa dengan meningkatkan kemampuan kader dalam bidang Saintek, kita dapat membangun masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.

Slogan “Istimewa” yang diusung oleh Gunawan memiliki makna yang mendalam, yaitu Inovatif, Solid, Tanggap, Intelektual, Mandiri, dan Empati.

“Saya percaya bahwa dengan semangat ‘Istimewa’ ini, kita dapat membangun PMII Jawa Barat yang lebih baik dan lebih kuat, serta meningkatkan peran kader PMII dalam bidang Saintek untuk kemajuan masyarakat,” tambahnya.

PWkab.com – Kebijakan Bupati Purwakarta, Saeful Bahri Binzen atau Om Zein, yang mengirimkan 39 siswa SMP ke barak TNI untuk menjalani pembinaan ala militer, telah memicu reaksi keras dari PMII Purwakarta.

Ketua PMII Purwakarta, Ali Akbar, mengecam kebijakan ini sebagai langkah yang prematur dan tidak berdasar.

“Mengirimkan anak-anak SMP ke barak TNI tanpa prosedur yang jelas dan tanpa mempertimbangkan dampak psikologisnya adalah tindakan yang sangat sembrono,” ujar Ali Akbar.

“Kami menduga bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis daripada benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa,” tambahnya

Ali Akbar juga mempertanyakan transparansi anggaran untuk program ini. “Di tengah-tengah ketidakjelasan anggaran, kami khawatir bahwa program ini hanya akan menjadi ajang pemborosan anggaran daerah,” tambahnya.

PMII Purwakarta mendesak Bupati Purwakarta untuk segera mengevaluasi kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih konstruktif dan berbasis pendidikan untuk menangani masalah kedisiplinan siswa.

“Kami tidak bisa membiarkan kebijakan yang tidak bertanggung jawab ini terus berlanjut,” tegas Ali Akbar.

Selain itu, Ali Akbar juga mempertanyakan apakah Bupati Purwakarta telah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap siswa-siswa yang dikirim ke barak TNI.

“Apakah Bupati Purwakarta telah memikirkan bagaimana siswa-siswa ini akan berinteraksi dengan teman-teman mereka yang lain setelah menjalani pembinaan ala militer?” tanya Ali Akbar.

PMII Purwakarta juga meminta Bupati Purwakarta untuk lebih transparan dalam mengambil keputusan dan melibatkan stakeholders terkait dalam proses pengambilan keputusan.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang,” ujar Ali Akbar.

Dalam waktu dekat, PMII Purwakarta berencana untuk mengadakan diskusi publik untuk membahas kebijakan ini lebih lanjut dan mencari solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di Purwakarta.

“Kami berharap bahwa dengan diskusi publik ini, kita dapat menemukan solusi yang lebih konstruktif dan berbasis pendidikan untuk menangani masalah kedisiplinan siswa,” kata Ali Akbar.