Baca Juga: Apa Itu APBD? Rencana Keuangan Tahunan yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Berikut adalah penjelasan mengenai struktur APBD yang mencakup tiga elemen utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terbagi menjadi beberapa jenis:

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD): PAD berasal dari potensi dan sumber daya yang ada di daerah tersebut. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Dana Perimbangan:
Dana perimbangan dalam APBD adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Lain-lain pendapatan yang sah:
Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber lain, seperti hibah dari pemerintah pusat atau pihak lain, serta pendapatan yang bersumber dari kerja sama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

2. Belanja daerah

Belanja daerah dalam APBD adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:

Belanja operasional:
Belanja ini digunakan untuk mendanai kegiatan sehari-hari pemerintahan daerah, seperti gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta biaya pemeliharaan.

Belanja modal: Belanja modal adalah pengeluaran yang menghasilkan aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian tanah, gedung, atau peralatan yang memiliki nilai guna jangka panjang.

Belanja tidak terduga: Ini merupakan belanja yang dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat darurat atau tidak direncanakan sebelumnya, misalnya bantuan bencana alam atau pandemi.

Belanja transfer: Belanja ini berupa transfer dana ke desa atau antar pemerintah daerah untuk mendukung otonomi daerah tingkat bawah.

3. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. ***

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Abang Ijo Hapidin mewakili Bupati Purwakarta Om Zein dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat setempat, saat mengunjungi langsung lokasi longsor di Desa Panyindangan.

“Lokasi tanah yang saat ini longsor dan bergeser akan kita jadikan hutan kembali, Dan masyarakat yang memang dekat dari lokasi ini, kita akan relokasi rumahnya,” ujar Wabup Abang Ijo menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemulihan lingkungan, Senin (26/05/2025).

Tidak hanya permukiman, akses jalan di sekitar lokasi pun akan mengalami perubahan.

“Bahkan jalan pun akan kita pindah,” tambahnya.

Keputusan ini diambil mengingat potensi bahaya di area tersebut. Pemerintah juga memastikan bahwa kerja keras masyarakat dalam penanganan awal pasca-longsor tidak akan sia-sia.

“Ini pekerjaan masyarakat kita yang sudah dilaksanakan tidak akan sia-sia,” tegasnya, mengapresiasi semangat gotong royong dan kebersamaan yang ditunjukkan warga.

Meski demikian, Wabup Abang Ijo juga menyoroti kebutuhan anggaran yang signifikan untuk penanganan bencana ini.

“Pemerintah memikirkan, ini secepatnya mudah-mudahan cepat dianggarkan dan segera dibereskan. Ini dananya miliaran,” ungkapnya, mengisyaratkan skala proyek yang akan dihadapi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyatakan kekagumannya terhadap semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat.

“Sekarang kegiatan saya sendiri senang melihat ada gotong royong, kebersamaan, ada kepedulian,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif warga dalam setiap tahap pemulihan.***

Diskusi ini menghadirkan Rekan Fairuz Abdul Haq sebagai pemantik. Dalam pemaparannya, Fairuz menyampaikan refleksi tajam mengenai arah gerak organisasi IPNU saat ini. Ia mengajak seluruh peserta untuk secara jujur mengevaluasi apakah IPNU masih setia berjalan di atas rel kaderisasi yang memerdekakan pikiran, membentuk watak pejuang, dan menanamkan nilai-nilai perjuangan, ataukah justru terjebak dalam rutinitas event dan selebrasi yang miskin substansi.

“Kita perlu bertanya dengan jujur: ke mana arah gerak IPNU hari ini? Apakah kita masih menjalankan kaderisasi yang mencerdaskan dan membebaskan, atau kita malah larut dalam euforia panggung, lomba, dan aktivitas yang hanya bersifat seremonial?” ujar Fairuz di hadapan para peserta diskusi.

Baca Juga: Wabup Abang Ijo Lepas Jemaah Haji Purwakarta ke Tanah Suci dengan Pesan dan Harapan Ini

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa IPNU bukanlah perusahaan event organizer. IPNU adalah organisasi kader yang sejak awal dilahirkan sebagai ruang belajar, bertumbuh, dan membangun kesadaran kritis di kalangan pelajar. Ketika semangat kaderisasi mulai tergantikan oleh ambisi kepanitiaan, kata Fairuz, maka yang lahir bukanlah pemimpin masa depan, melainkan generasi pelajar yang terjebak dalam rutinitas kerja teknis tanpa visi yang tajam.

“Jika kita tidak segera menata ulang arah gerak organisasi, maka kita akan kehilangan pijakan. Kita butuh lebih banyak ruang baca, ruang diskusi, bukan hanya panggung-panggung hura-hura. Sudah waktunya IPNU kembali ke khittah perjuangan, kembali menjadi kawah candradimuka kader muda NU, bukan sekadar EO berseragam.”

Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang diskusi berlangsung. Banyak di antara mereka yang menyampaikan kegelisahan serupa, bahwa aktivitas IPNU di berbagai tingkat seringkali lebih fokus pada agenda yang bersifat seremonial dan kompetisi, ketimbang penguatan ideologis dan intelektual kader. Beberapa peserta juga berbagi pengalaman mengenai minimnya ruang refleksi dan diskusi kritis di tingkat ranting maupun PAC.

Diskusi ini menjadi ruang evaluasi bersama, sekaligus pemantik semangat baru bagi kader IPNU dan IPPNU Kecamatan Plered untuk melakukan konsolidasi internal secara lebih bermakna. Harapannya, dari diskusi seperti inilah lahir kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali semangat kaderisasi yang sejati, kaderisasi yang tidak hanya melahirkan pelajar aktif, tetapi juga pelajar yang berpikir kritis, berjiwa pemimpin, dan memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Abang Ijo mewakili Pemerintah Kabupaten Purwakarta mewakili Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein melepas sebanyak 308 jemaah Haji Indonesia Kabupaten Purwakarta kloter ke-23 dan 7 orang petugas haji dari Tajug Gede Cilodong, Bungursari, Purwakarta, Minggu 25 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Abang Ijo menuturkan bahwa perjalanan Ibadah Haji merupakan ibadah menjadi cita-cita dan harapan bagi setiap umat muslim.

Baca Juga: Puncak Haji 2025 Diperkirakan Jumat 6 Juni, disebut ‘Haji Akbar’, Ini Keistimewaannya

“Perjalanan ibadah haji ini tentu merupakan perjalanan spiritual yang sangat mendalam, menunaikan Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi cita-cita dan harapan bagi setiap umat muslim,” ujar Abang Ijo dalam sambutannya.

Kepada jamaah haji, Abang Ijo berharap dalam semoga dapat mewujudkan harapan jamaah untuk bisa mencapai derajat haji mabrur.

“Saya berharap semoga bapak ibu semua dapat menunaikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dengan khusuk serta dapat mengerjakan seluruh sunat dan rukunnya dengan sempurna,” ungkapnya.

Terakhir, Abang Ijo berpesan berpesan agar dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci nanti untuk senantiasa menanti berbagai peraturan yang ada. Jamaah diminta untuk selalu tertib hikmat dalam melaksanakan tuntunan ibadah.

“Sehingga dapat melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji sebaik-baiknya, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal’afiat,” ungkapnya

Sebelumnya,sebanyak 437 Jamaah Haji Kabupaten Purwakarta kloter 5 telah diberangkatkan Tanah Suci. Pelepasan Jamaah haji tersebut dilakukan pada pada tanggal 6 Mei 2025. ***

Berbagai tempat tak luput dari sasaran personel Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Purwakarta untuk mengedukasi masyarakat.

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Kasat Res Narkoba, AKP Yudi Wahyudi kegiatan tersebut merupakan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan kepada masyarakat.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan masa depan. Sehingga Masyarakat mengetahui cara melaporkan bila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan narkoba,” Ucap Yudi, Pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Ia menyebut, sasaran dalam mobile sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba adalah seluruh sekelompok masyarakat dari semua umur. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilaksanakan terus menerus setiap hari, khususnya ketika ada momen masyarakat yang sedang berkumpul.

“Mobile sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini lebih massif dilaksanakan sebagai upaya pencegahan. Sehingga masyarakat luas lebih mengenal dan lebih memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terutama untuk kesehatan dan untuk masa depan di kalangan generasi muda,” Ungkap Yudi.

Menurutnya, kalau harus menunggu berkumpulnya generasi muda masyarakat itu memerlukan waktu, sehingga Polres Purwakarta menginisiasi kegiatan tersebut supaya masyarakat lebih cepat mudah menerima tentang materi-materi yang mudah dipahami, penyebaran penyalahgunaan narkoba dan resikonya baik secara kesehatan maupun risiko berhadapan dengan hukum.

Selain itu, kata Yudi, masyarakat setelah mengikuti mobile sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat melaporkan bila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Purwakarta baik melaluli petugas Sat Res Narkoba Polres Purwakarta.

“Kami sudah menyebar nomor anggota Sat Res Narkoba Polres Purwakarta saat sosialisasi. Dan menjamin kerahasiaan identitas setiap masyarakat yang memberikan informasi atau pelapor dan dipastikan segera ditindak lanjuti setiap informasi yang masuk. Mari bersama-sama tidak memberikan ruang serta memerangi setiap penyalahgunaan narkoba,” ungkap Yudi. (Gin)

Sosialisasi P4GN di Wilayah Kabupaten Purwakarta. (Foto: Dok Polres Purwakarta)

Penetapan ini diputuskan melalui Rapat Pleno Pergantian Pengurus Antar Waktu yang berlangsung hingga malam pada Rabu, 9 April 2025, di Ponpes Riyadhul Muta’allimin, Campaka. Selain pergantian ketua, rapat juga membahas restrukturisasi pengurus menyusul sejumlah perubahan struktural di tubuh organisasi.

Profil Moch. Deden Rohmatur Raudhoh

Putra dari KH Endang Abdul Somad (Rais Syuriah PCNU Purwakarta) ini memulai kiprah di NU melalui PMII saat kuliah di IAIT Kediri. Kembali ke Purwakarta, ia aktif di PAC GP Ansor Campaka (2019) sebelum dipercaya sebagai Bendahara PC GP Ansor (2023). Saat ini, Deden sedang menempuh S-2 Administrasi Publik di Unpas Bandung.

H. Muhamad Mahmud Lanjut ke Tingkat Provinsi

Sebelumnya, H. Muhamad Mahmud telah ditetapkan sebagai pengurus PW GP Ansor Jabar dan akan dilantik pada 20 April 2025 di Sumedang.

“Ini mekanisme pergantian pengurus melalui Rapat Pleno. Saya tidak bisa rangkap jabatan,” tegasnya.

Ia juga menginformasikan rencana Harlah ke-91 GP Ansor yang akan segera digelar. ***

Diberitakan sebelumnya, pada hari ini, Rabu 9 April 2029, Wakil Bupati Purwakarta juga mengunjungi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta.

Baca juga: Abang Ijo Monitoring Kinerja Disnakertrans Purwakarta

Pada kesempatannya datang ke Dishub Kabupaten Purwakarta, Abang Ijo juga membahas berbagai hal terkait tugas pokok dan fungsi Dishub, termasuk progres pekerjaan yang sedang dan akan dilaksanakan, serta kendala dan solusinya.

Wabup Abang Ijo mengatakan bahwa kedatanganya ke kantor Dishub Purwakarta dalam rangka melakukan silaturahmi.

“Utamanya kita bersilaturahmi, selain itu kita juga melakukan diskusi terkait progres yang tengah dilaksanakan, akan dilaksanakan, kendala serta solusinya,” Singkat Abang Ijo. Rabu (09/04/2025).

Sementara, Kepala Dishub (Kadishub) Purwakarta, Iwan Soeroso Soediro menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wabup.

“Pertama tentunya Bang Jo niat pertamanya adalah silaturahmi,” ujarnya, merujuk pada sapaan akrab Wakil Bupati.

“Kedua melakukan koordinasi kaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wabup juga menanyakan secara detail mengenai perkembangan pekerjaan yang tengah berjalan, yang direncanakan, serta tantangan yang dihadapi beserta solusi yang mungkin diterapkan.

Lebih lanjut, Kepala Dishub mengungkapkan target utama Dishub Purwakarta di tahun ini, yaitu meraih akreditasi A untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

“Kemudian juga kita mentargetkan kaitan pelayanan di pengujian kendaraan bermotor supaya mendapatkan akreditasi A ya,” ungkap Kepala Dishub.

Ia berharap, dengan peningkatan status akreditasi menjadi A, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan meningkat.

Selain itu, ia juga berharap hal ini dapat menarik perhatian pemerintah pusat dalam bentuk bantuan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas Dishub di Purwakarta.

“Dengan status naik menjadi akreditasi A, tentunya itu berdampak positif terhadap tingkatan pelayanan kita ke masyarakat juga atensi dari pemerintah pusat mudah-mudahan bisa dalam bentuk bantuan operasional untuk kami melaksanakan tugas di Dishub Purwakarta,” pungkasnya.***

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin saat melakukan tugas monitoring kinerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta, Rabu 9 April 2025.

Dalam kesempatan itu, Abang Ijo Hapidin mewakili Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein memonitor kinerja Disnakertrans Purwakarta sebagai bentuk pengawasan yang nantinya akan menjadi saran dan pertimbangan pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Abang Ijo Hapidin menyebutkan telah membahas sejumlah isu ketenagakerjaan pada kesempatan tersebut, diantaranya tujuan untuk menemukan solusi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan kinerja masyarakat Purwakarta.

“Untuk saat ini penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus segera dituntaskan. Program-program untuk menempuh itu juga harus disiapkan sebagaimana yang dibutuhkan saat ini,” ungkap Abang Ijo dalam kesempatan tersebut.

Menurut Abang Ijo, Pemerintah Daerah melalui Disnakertrans Purwakarta perlu meningkatkan kinerjanya meski dengan keterbatasan. Karena itu, perlu upaya lebih yang harus dengan titik fokus mudahnya jaminan kerja untuk masyarakat Purwakarta

“Saat ini dengan Purwakarta yang terkenal dengan industri, namun begitu, masih ada masyarakat yang masih susah mencari kerja, nah ini yah harus segera diselesaikan, maka dari itu, BLK (Balai Latihan Kerja) Disnakertrans harus dimaksimalkan lagi, agar kebutuhan tenaga kerja bisa terpenuhi dengan baik, baik permintaan dari perusahaan dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Disnakertrans Purwakarta menyebutkan beberapa pembahasan terfokus utama dalam kinerja Disnaker, Program kegiatan yang akan datang, termasuk langkah-langkah jangka panjang, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Salah satu poin penting yang mengemuka dalam diskusi adalah sorotan masyarakat terkait isu pengangguran, praktik pungutan liar (pungli), dan percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Purwakarta,” ujar Kepala Disnakertrans Purwakarta, Didi Garnadi melalui Sekretaris Disnakertrans Wita Gusrianita.

Selain itu, menurut Wita beberapa hal yang saat ini menjadi sorotan terkait proses rekrutmen dan seleksi kedepannya agar dapat difasilitasi oleh Disnaker untuk memastikan transparansi dan menghindari praktik yang merugikan pencari kerja.

Mengingat, saat ini kata Wita Terkait transparansi rekrutmen, terungkap bahwa masih terdapat perusahaan di Purwakarta yang belum terbuka dalam melaporkan lowongan kerja.

“Sejauh ini, ada perusahaan yang kooperatif, ada juga masih banyak perusahaan yang memang masih belum melaporkan,” imbuhnya.

Disnaker mengaku telah melakukan upaya persuasif dan pembinaan kepada perusahaan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik masing-masing perusahaan. ***

Hal itu, sebagaimana disampaikan Iwan Koswara saat dihubungi via seluler menjawab pertanyaan telah terjadinya perubahan kepemimpinan di DPW PSI Jawa Barat.

“Iya betul bro,” ujar Iwan Koswara saat dihubungi, Selasa 8 April 2025.

Terkait kebenaran itu, Iwan Koswara yang juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, belum menjelaskan lebih terkait telah terjadinya perubahan kepemimpinan di tingkat Jawa Barat ini.

Akan tetapi, baru-baru ini ramai terdengar di masyarakat terkait adanya perubahan kepemimpinan di DPW PSI Jawa Barat yang menyebut nama Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin.

Abang Ijo Hapidin disebut-sebut telah dipilih untuk menjadi Ketua DPW PSI Jawa Barat. Ia juga dikabarkan telah berani mengambil keputusan dan menyanggupi untuk menahkodai PSI di Jawa Barat. ***

Untuk mencapai visi tersebut, Heru Kurniawan menetapkan lima misi utama. Misi-misi tersebut meliputi: Pertama, yaitu optimalisasi aparatur pemerintah desa: Heru berkomitmen untuk meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diharapkan adalah cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap warga dapat mengakses informasi dan bantuan yang dibutuhkan dengan muda.

Kedua, peningkatan kesehatan masyarakat: Misi ini fokus pada peningkatan kesehatan fisik dan mental warga Desa Gandamekar. Program-program yang akan dijalankan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bugar, baik jasmani maupun rohani.

Ketiga, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia: Heru menyadari pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi warga Desa Gandamekar sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing.

Keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat: Misi ini merupakan inti dari kepemimpinan Heru. Ia berjanji untuk melaksanakan pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Desa Gandamekar.

Kemudian yang kelima adalah peningkatan keamanan dan ketertiban: Heru berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga Desa Gandamekar. Menurutnya, hal ini penting untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan produktif.

Kelima misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam lima tujuan yang lebih spesifik, yaitu pemerintahan yang berpihak pada rakyat: Heru ingin membangun pemerintahan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik akan ditingkatkan secara berjenjang, dari tingkat RT hingga kepala desa, dengan prinsip musyawarah terbuka dan akuntabilitas yang tinggi.

Tujuan kedua, lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman: Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan desa, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi warga untuk hidup sehat dan berakhlak mulia.

Ketiga, keunggulan Desa Gandamekar: Heru bercita-cita menjadikan Desa Gandamekar sebagai desa unggulan di berbagai bidang, seperti ekonomi, olahraga, pertanian, dan pendidikan.

Keempat tujuan terkait dengan pembangunan yang merata: Pembangunan desa akan dilakukan secara merata dengan memperhatikan skala prioritas dan penargetan yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan berikutnya adalah lingkungan yang aman, nyaman, dan rahmatan lil alamin: Tujuan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan.

Visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan oleh Heru Kurniawan mencerminkan komitmennya untuk membangun Desa Gandamekar yang lebih maju, sejahtera, dan berkarakter. Implementasi dari rencana ini akan menentukan keberhasilannya dalam memimpin Desa Gandamekar.

Heru Kurniawan Calon Terkuat di Desa Gandamekar?

Di Desa Gandamekar, proses seleksi Pilkades PAW telah menghasilkan 3 calon yang lolos, yaitu Erwin Kusnandar, Heru Kurniawan, dan Erlan Kasmara, dari total 6 bakal calon yang ikut seleksi.

Heru, yang juga Ketua PK KNPI Kecamatan Plered itu digadang-gadang bakal memenangkan Pilkades PAW di desa tersebut. Dukungan mengalir dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki hak pilih.

Ketua Panitia Pilkades PAW Desa Gandamekar, Apep, menyebutkan jumlah DPT di desanya sebanyak 94 hak pilih. Meskipun ada yang menyebut Heru Kurniawan sebagai calon terkuat, kata Apep, hal ini perlu dilihat lebih lanjut mengingat proses pemilihan belum berlangsung. Menurutnya, ketiga calon yang lolos seleksi memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan Pilkades PAW Desa Gandamekar.

Purwakarta Segera Gelar Empat Pilkades PAW

Proses demokrasi di tingkat desa kembali akan bergulir di Purwakarta. Empat desa akan menggelar Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Mei 2025 mendatang. Perhelatan itu bakal menawarkan kesempatan bagi warga desa terkait untuk memilih pemimpin baru.

Keempat desa tersebut berasal dari tiga kecamatan berbeda: Desa Pangkalan (Kecamatan Bojong), Desa Cadasari (Kecamatan Tegwaru), dan Desa Citeko Kaler serta Desa Gandamekar (keduanya di Kecamatan Plered).

Sebanyak 15 bakal calon kepala desa mengikuti proses seleksi, termasuk tes tertulis yang dilaksanakan di Universitas Karawang. Rinciannya, Desa Pangkalan memiliki 4 bakal calon, Desa Citeko Kaler 5 calon, Desa Gandamekar 6 calon, dan Desa Cadasari 3 calon.

Kepala Bidang Pemdes pada Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, Burhan Noor Dayan, menjelaskan bahwa Pilkades PAW ini berbeda dengan pemilihan kepala desa reguler.

Pemilihan dilakukan oleh perwakilan masyarakat, bukan seluruh warga yang memiliki KTP. Perwakilan tersebut meliputi tokoh masyarakat, agama, perempuan, pemuda, Ketua RT/RW, dan tokoh pendidikan.

“Jumlah DPT di setiap desa ditentukan melalui musyawarah desa dan disesuaikan dengan anggaran, karena Pilkades PAW dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bukan APBD. Oleh karena itu, jumlah DPT di setiap desa berbeda-beda,” kata Burhan kepada wartawan, Selasa 8 April 2025.

Menurutnya, berbagai alasan mendasari penyelenggaraan Pilkades PAW di keempat desa tersebut. Dua desa di Kecamatan Plered mengalami kekosongan jabatan kepala desa karena meninggal dunia. Desa Cadasari karena kepala desanya mengundurkan diri untuk mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, sementara Desa Pangkalan karena kepala desanya tersandung kasus hukum. ***