​Korban diketahui bernama Oka Septa Rahman Ditya alias Alea (27), warga Kampung Upas, Kelurahan Nagrikidul. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai live streamer dengan penghasilan jutaan rupiah ini ditemukan tak bernyawa dengan kondisi jasad yang sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Selama ini, korban yang dikenal sering berpenampilan seperti perempuan saat siaran langsung di media sosial tersebut tinggal seorang diri.

​Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, melalui PLT Kapolsek Purwakarta Kota, AKP Enjang Sukandi, membenarkan penemuan tersebut.

​”Jenazah tersebut ditemukan dengan kondisi terlentang di tempat tidur dan diperkirakan meninggal sudah lebih dari dua hari. Yang pasti kondisi mayatnya sudah mulai membusuk ya, sudah proses pembusukan,” ungkap Enjang, Senin, 6 April 2026.

​Kronologi Penemuan

​Penemuan ini bermula dari kecurigaan pengelola kos yang sempat menghubungi korban selama kurang lebih satu minggu namun tidak mendapat respons. Merasa ada yang tidak beres, pengelola kemudian mendatangi kamar korban.

​”Pengelola kos yang menghubungi korban kurang lebih seminggu akan tetapi tidak direspon. Karena curiga, kemudian pengelola kos mendatangi kamar korban. Saat itu kamar korban terkunci dari dalam dan tidak ada jawaban ketika di ketuk dan di panggil,” jelas Enjang yang juga menjabat Kasi Humas Polres Purwakarta tersebut.

​Karena tidak ada jawaban, pengelola berinisiatif membuka jendela kamar. Saat itulah aroma busuk yang menyengat mulai tercium. Tetangga sekitar juga memberikan keterangan bahwa korban sudah beberapa hari tidak terlihat keluar rumah.

​Laporan pun diteruskan ke Mako Polsek Purwakarta Kota pada pukul 19.40 WIB. Tak lama berselang, personel Bhabinkamtibmas bersama unit Reskrim dan tim Inafis Polres Purwakarta tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP.

​”Saat melihat ke dalam kamar ternyata benar diketemukan korban dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terlentang di atas kasur menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna Hitam dan celana panjang jeans warna biru serta tidak menggunakan alas kaki,” tambahnya.

​Penyebab Kematian Masih Diselidiki

​Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematiannya.

​“Kami masih menangani kasus ini. Dugaan sementara korban meninggal karena sakit. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jasadnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta dan dilakukan otopsi,” pungkas Enjang.

​Duka di Balik Asap Pasar Rebo

​Selasa dini hari (24/2/2026), saat sebagian warga sedang bersiap sahur, api hebat melahap Pasar Rebo di Jalan Basuki Rachmat. Insiden ini menambah daftar panjang musibah pasar tradisional di Purwakarta setelah sebelumnya Pasar Jumaah juga mengalami nasib serupa pada Maret 2025.

• ​Dampak: Estimasi awal menunjukkan sekitar 200 kios ludes terbakar hanya dalam waktu 2,5 jam.
• ​Kendala: Petugas Damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit dan banyaknya kerumunan warga.
• ​Nasib Pedagang: Para pedagang kini terancam kehilangan momentum ekonomi menjelang hari raya, mengingat stok barang seperti sembako dan ikan asin yang baru dipasok ikut hangus tak bersisa.

​”Api” di Puncak Kepemimpinan

​Di tengah upaya penanganan bencana, suhu politik justru memanas. Hubungan Bupati Saepul Bahri Binzein (Om Zein) dan Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin dikabarkan sedang tidak baik-baik saja.

​Isu ini meledak setelah Abang Ijo melalui media sosial curhat mengenai dirinya yang jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis. “Setahun kepemimpinan” yang seharusnya menjadi momen evaluasi prestasi, justru menjadi panggung terbuka bagi disharmoni pimpinan daerah.

​”Stabilitas pemerintahan adalah kunci. Jika di tingkat atas sudah tidak seirama, dikhawatirkan pelayanan publik dan kebijakan pasca-bencana seperti renovasi pasar akan terhambat,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik setempat.

​Tantangan ke Depan

​Jika ego politik lebih dominan daripada urusan perut rakyat, maka Purwakarta tidak hanya akan panas karena cuaca dan api, tapi juga karena krisis kepercayaan publik. ***

​Secara mengejutkan, Abang Ijo Hapidin akhirnya angkat bicara mengenai posisinya yang selama ini terkesan “ditinggalkan” dalam roda pemerintahan.

​Keberanian Mengungkap Kebenaran

​Melalui komentar di media sosial @urangpurwakarta.id, Abang Ijo menunjukkan sisi kemanusiaannya sebagai pemimpin yang ingin bekerja namun tidak diberi ruang. Bukan sekadar mencari panggung, pernyataannya yang blak-blakan merupakan bentuk transparansi kepada rakyat yang telah memilihnya.

​”Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan,” tulis Abang Ijo.

​Kalimat ini bukan sekadar keluhan, melainkan pengingat bahwa mandat rakyat diberikan kepada pasangan, bukan individu tunggal. Abang ijo secara tersirat mempertanyakan: Bagaimana Purwakarta bisa sejahtera jika potensi dan pemikiran sang Wakil Bupati saja tidak pernah diminta?

​Pemimpin yang Ingin Mendengar dan Didengar

​Abang Ijo menyoroti ketiadaan dialog strategis. Ia bahkan menantang Bupati Om Zein untuk berdiskusi terbuka di hadapan publik. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keputusasaan seorang pemimpin yang ingin berkontribusi nyata, namun aksesnya tertutup rapat di internal birokrasi.

​Abang Ijo seolah ingin menegaskan: “Bagaimana saya bisa membawa aspirasi masyarakat jika saya tidak pernah diajak duduk bersama untuk membahas masa depan Purwakarta?”

​Mengapa Sinergi Itu Penting?

​Sikap Abang Ijo yang berani bersuara ini seharusnya menjadi alarm bagi publik. Seorang Wakil Bupati bukanlah sekadar ban serep atau penghias foto protokoler. Beliau adalah representasi harapan masyarakat yang seharusnya:

• ​Dilibatkan dalam perencanaan strategis agar kebijakan lebih komprehensif.
• ​Diberi ruang eksekusi agar janji kampanye bisa terealisasi lebih cepat.
• ​Diakui eksistensinya dalam komunikasi publik sebagai satu kesatuan pimpinan.

​Dukungan untuk Perubahan

​Langkah Abang Ijo mengungkapkan kondisi ini ke media sosial adalah langkah berisiko secara politik, namun sangat jujur secara moral. Masyarakat Purwakarta kini bisa melihat siapa yang sebenarnya memiliki niat tulus untuk berkolaborasi dan siapa yang cenderung berjalan sendiri.

​Kini, publik menanti kedewasaan sikap dari pihak Bupati. Apakah aspirasi tulus dari Abang Ijo ini akan dijawab dengan pintu komunikasi yang terbuka, atau justru semakin membenarkan isu eksklusivitas di puncak pimpinan Purwakarta?

​Rakor tersebut berlangsung di Aula Janaka pada Kamis (11/12/2025) dan memiliki dua agenda utama: pembahasan antisipasi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), serta evaluasi kesiapsiagaan dinas pemadam kebakaran (Damkar) di daerah setelah insiden tragis kebakaran gudang drone di Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.

​Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menanggapi secara serius kebakaran di gudang pembuatan drone Kemayoran, yang dilaporkan menelan korban jiwa hingga 22 orang. Peristiwa memilukan ini kembali menekankan pentingnya peran serta kesiapan Damkar, termasuk di tingkat kabupaten/kota, dalam menyambut periode Nataru.

​Abang Ijo menyatakan, “Kita mendengarkan arahan ini disampaikan langsung oleh Mendagri dalam sebuah pertemuan virtual, di mana ia secara khusus mengapresiasi kinerja Damkar dalam menanggulangi bencana di Jakarta,” pada Kamis (11/12/2025).

​Lebih lanjut, Mendagri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawah Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran di wilayah masing-masing.

​Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta, Juddy Herdiana, menjelaskan bahwa upaya pencegahan telah menjadi kegiatan rutin dinasnya. Ia menekankan, “Saat ini langkah-langkah yang kami laksanakan itu sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari terkait dengan pencegahan,” ujarnya.

​Fokus utama pencegahan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan gedung-gedung secara terjadwal. Tim Damkar rutin memeriksa kelengkapan alat proteksi kebakaran di setiap bangunan, seperti sistem hidran, sprinkler, dan alat proteksi pasif lainnya.

​Juddy juga menyebutkan bahwa Hotel Harper, sebuah gedung berlantai delapan, diidentifikasi sebagai bangunan berisiko kebakaran tinggi di Purwakarta. Meskipun demikian, pemeriksaan tahunan telah dilakukan, dan hotel tersebut dinilai telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

​Meski langkah pencegahan rutin dilakukan, Damkar Purwakarta mengakui adanya hambatan signifikan dalam upaya peningkatan kapasitas operasional mereka. Kendala tersebut meliputi terbatasnya jumlah anggota Damkar serta minimnya sarana dan prasarana, khususnya untuk penanganan kebakaran pada gedung-gedung bertingkat.

​Terkait keterbatasan tersebut, Juddy menjelaskan, “Untuk menangani sebuah gedung bertingkat, tentunya kita harus memiliki alat proteksi pasifnya berupa kendaraan yang bisa mencapai titik tertinggi. Hari ini memang kita belum memiliki itu (seperti Skylift di Jakarta),”.

​Oleh karena itu, Damkar Purwakarta saat ini memfokuskan upaya pada pengamanan bahwa gedung-gedung berisiko tinggi telah dilengkapi dengan proteksi kebakaran aktif yang memadai, seperti hidran dan sprinkler, yang diharapkan mampu memadamkan api di seluruh lantai bangunan, mulai dari lantai 1 hingga lantai 8. ***

Sebuah gerakan partisipatif berbasis gotong royong yang mengusung nilai kearifan lokal “silih asah, silih asih dan silih asuh”.

Gerakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bupati Purwakarta Om Zein mengatakan, hari ini seluruh aparatur sipil negara (ASN), kepala desa dan masyarakat umum di Purwakarta serentak melaunching Gerakan Poe Ibu.

“Di lingkungan setda saja ada 300-an ASN, dan hari ini mereka serentak menyumbangkan seribu rupiah. Sudah bisa ditotal berapa uang yang terkumpul,” kata Om Zein saat melaunging Gerakan Poe Ibu di Pendopo Setda Purwakarta pada Senin, 6 Oktober 2025.

Jika ditotal, sedikitnya ada 12.500-an ASN dan 183 kepala desa se-Purwakarta. Dan mereka semua secara sukarela akan menyumbangkan seribu rupiah tiap harinya.

“Donasi ini sifatnya sukarela bukan pungutan. Sudah disiapkan kotaknya, diisi sendiri. Kotak ini boleh diisi bukan oleh ASN saja, tapi masyarakat umum juga bisa,” ucap Om Zein.

Ke depan, pendistribusian hasil program Poe Ibu ini akan difokuskan untuk penanaganan pendidikan dan kesehatan.

“Kita sudah membuka pos pengaduan. Jika ada masyarakat yang betul-betul tidak mampu dan membutuhkan bantuan, bisa menghubungi pos pengaduan yang telah disiapkan,” kata Om Zein.

Teknisnya, pendistribusian bantuan ini akan menggunakan verifikasi cepat. Jadi, tidak semua yang mengadu bisa mendapat bantuan.

Hari ini masih ditemukan kasus, ada masyarakat Purwakarta yang BPJS Kesehatannya ada, tapi tidak punya ongkos dan bekal selama berobat, ini layak menerima bantuan.

Termasuk program ini juga melayani anak yang memiliki kerentanan putus sekolah.

“Tidak sembarang, hanya untuk masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Termasuk jika ada masayrakat yang pengobatannya sudah dicover oleh BPJS Kesehatan, sementara dia tidak punya ongkos, dan bekal selama proses pengobatan, masyarakat yang seperti ini layak mendapatkan bantuan,” kata Om Zein.

Kini sudah disiapkan kotak Poe Ibu di tiap-tiap pos pelayanan, yang bisa diisi oleh ASN dan masyarakat luas secara rereongan atau sukarela.

“Gerakannya mau tiap hari atau sehari dua kali, bebas tidak ada paksaan,” pungkas Om Zein. ***

Ketua PMII Purwakarta, Ali Akbar, menyatakan saat ini APBD Purwakarta berada dalam kondisi “darurat fiskal” yang dipicu oleh ambisi Pemkab memanjakan birokrasi.

“Kita sedang dihadapkan pada kejahatan anggaran terselubung, Penurunan TKD Rp300 miliar itu bukan lagi alarm, tapi sirine bencana, Jika Pemerintah Kabupaten tetap buta dan tuli, enggan merevisi Perbup Nomor 5 Tahun 2024 tentang TPP ASN, kami tegaskan, mereka telah menindas rakyat Purwakarta secara terang-terangan!” seru Ali Akbar dengan nada tinggi, Kamis (2/10).

Ali Akbar menyoroti data APBD yang menunjukkan belanja pegawai mencapai 41,3% dari total belanja, sementara alokasi untuk belanja modal, yang menjadi urat nadi pembangunan, hanya 5,3%.

“Ini bukan ketimpangan, ini pengkhianatan terhadap Undang-Undang, UU HKPD dengan jelas membatasi belanja pegawai maksimal 30%. Purwakarta melanggar batas itu, dan ini menunjukkan prioritas biadab yang menempatkan kesejahteraan elit birokrasi jauh di atas kebutuhan dasar rakyat miskin” tegasnya.

Menurut Ali, kebijakan TPP yang boros ini bukan lagi soal peningkatan kinerja, melainkan sebuah penyanderaan APBD oleh kepentingan segelintir aparatur.

“Ketika dana triliunan rupiah disedot habis untuk gaji dan tunjangan, apa yang tersisa untuk perbaikan jalan, perbaikan pasar jumat yang terbengkalai setelah kebakaran lalu, pembangunan fasilitas umum, pembangunan puskesmas, atau beasiswa pendidikan? Nol, Tidak ada, Uang rakyat habis untuk mempertebal rekening ASN, sementara pelayanan publik kita compang-camping! Apakah ini yang disebut pelayanan istimewa? Ini namanya perampasan alokasi yang istimewa”

PMII Purwakarta menuntut dua hal fundamental:

1. Revisi total bukan sekedar koreksi, “perbup no 5 tahun 2024 tentang TPP ASN harus di revisi total hingga porsinya rasional dan kembali mematuhi batas UU, Jika kinerja birokrasi tidak sebanding dengan TPP yang diterima, lebih baik dana itu dialihkan ke sektor yang benar-benar membutuhkan”
2. DPRD Wajib Bersikap Tegas: “Kami mendesak DPRD Purwakarta untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket, Jangan jadi stempel eksekutif. DPRD harus memaksa Pemkab Purwakarta untuk membuka total rincian TPP dan belanja pegawai. Jika DPRD diam, mereka adalah bagian dari komplotan yang menggerogoti APBD”

Ali Akbar menutup pernyataannya dengan ancaman keras.

“Peringatan kami tegas: Revisi TPP dan alihkan dana untuk rakyat! Jika Pemkab Purwakarta tetap ngeyel dan mengorbankan pembangunan demi TPP, PMII akan turun ke jalan, memobilisasi massa, dan menuntut pertanggungjawaban politik atas setiap rupiah APBD yang dibakar untuk memuaskan birokrasi yang gemuk”. ***

Desa Citeko terpilih menjadi lokasi percontohan pertama program strategis yang bertujuan untuk membentengi masyarakat dari ancaman serius Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia (TPPM).

Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap tingginya risiko kejahatan transnasional yang kerap menjerat warga yang minim pengetahuan keimigrasian di tengah arus globalisasi.

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, yang mewakili Bupati, Saepul Bahri Binzein menekankan bahwa di era peluang global, warga yang berupaya mencari kesejahteraan di luar negeri juga dibayangi risiko besar menjadi korban TPPO dan TPPM.

“Globalisasi membawa banyak peluang sekaligus tantangan, di balik itu ada ancaman serius berupa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM),” ujar Abang Ijo. Kamis (25/09/2025).

Lebih dari sekadar edukasi, Desa Binaan Imigrasi berfungsi sebagai benteng perlindungan yang bertujuan membuat masyarakat lebih waspada, cerdas, dan mandiri dalam mengurus dokumen serta memahami aturan keimigrasian.

Abang Ijo juga mengapresiasi sinergi cepat antara Imigrasi Karawang, Kecamatan Plered, dan Pemerintah Desa Citeko.

Ia menyebut bahwa program ini selaras dengan falsafah luhur Sunda “Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh” (saling mengasihi, saling memberi ilmu, dan saling membimbing).

“Masyarakat bukan hanya dilindungi, tetapi juga diberi bekal pengetahuan agar bisa mandiri dan tidak mudah ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Program ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Purwakarta yang memenuhi nilai-nilai luhur Sunda “Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer” (Sehat, Berakhlak Baik/Baik Hati, Jujur/Benar, Cerdas, dan Tangguh/Mawas Diri/Kreatif).

Menutup sambutannya, Wakil Bupati berharap Desa Citeko dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Purwakarta, sejalan dengan pepatah Sunda “Hirup Kudu Ngahirupkeun Batur,” yang bermakna hidup harus memberi manfaat bagi sesama.

Ia mengajak semua pihak terkait dan lapisan masyarakat untuk menjaga dan menjalankan program ini secara bertanggung jawab, agar tidak hanya sebatas seremonial.

“Saya yakin, dengan gotong royong, sinergi, dan semangat kebersamaan, Desa Citeko akan menjadi desa yang lebih maju, mandiri, dan mampu melindungi warganya,” tutup Abang Ijo.

Peresmian ini dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Bapak Andro Eka Putra, A.Md., IM, S.H., M.H., M.P.A, Camat Plered, Bapak Heri Anwar, SH., KP., MM, Kepala Desa Citeko, Bapak Riyan Abdilah, S.Kom., serta jajaran camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat.***

Menyikapi hal tersebut, jajaran Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi), menyikapi menggelar rapat pimpinan berkenaan dengan kekosongan kepengurusan Kadin Purwakarta yang sudah berjalan tiga tahun lebih.

“Berdasarkan hasil rapat dan diskusi yang dihadiri para pengurus BPC Gapensi Purwakarta, muncul nama Wakil Ketua II BPC Gapensi Kabupaten Purwakarta, Eep Supriadi yang akan kita dorong untuk menjadi Ketua Kadin Purwakarta,” kata Ketua BPC Gapensi Kabupaten Purwakarta, Irwan P. Abdurachman kepada awak media, Rabu, 17 September 2025.

Secara teknis, lanjut Irwan, hal-hal yang berkaitan dengan dorongan organisasi kepada Saudara Eep untuk memimpin Kadin Purwakarta, akan dibahas lebih lanjut saat mendekati gelaran Mukab Kadin Purwakarta. “Gapensi sudah merekomendasikan kader terbaiknya untuk memimpin Kadin, kita lihat saja agenda selanjutnya,” kata Irwan.

Sementara, sesepuh Gapensi yang juga mantan DE Kadin Purwakarta, Iwan Torana melihat bahwa kans Eep untuk memimpin Kadin Purwakarta masih sangat kuat. “Kami melihat para pengusaha di Purwakarta, jumlahnya bisa ratusan. Bakal mendukung Eep untuk menjadi Ketua Kadin Purwakarta. Kita berharap gelaran Mukab Kadin kedepan bisa terlaksana dengan lancar,” ujar Kang Itor.

Kata Kang Itor, berkaitan dengan Kadin, para pengusaha banyak yang menaruh harapan besar pada Eep, ia memiliki visi dan misi kedepan yang visoner serta memiliki ide atau gagasan kreatif.

“Persaingan bisnis yang bergerak semakin cepat membuat kita tidak dapat lagi berpikir dengan cara tradisional. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk memenangkan persaingan di era digital ini, sehingga dapat menjadi inisiator kreativitas bagi para anggota dan organisasi,” demikian Kang Iwan Torana. ***

Adapun, tema dalam Muscam DPK KNPI Kecamatan Kiarapedes tersebut yakni ‘Kekayaan Terbesar Sebuah Bangsa Adalah Pemuda”. Gelaran Muscam ini akan berlangsung di Aula Kecamatan Kiarapedes.

Ketua Pelaksana Muscam Kiarapedes Agus Sopandi (Camerong) menuturkan pelaksanaan Muscam ini digelar sebagaimana yang diagendakan oleh DPD KNPI Purwakarta terkait Muscam di 17 kecamatan.

“DPD telah mengagendakan Muscam pada 17 Kecamatan dalam rentang waktu 1 September s/d 31 Oktober 2025, di Kiarapedes digelar pada 18 September 2025,” ungkap Agus Camerong, Senin 15 September 2025.

Agus menuturkan saat ini panitia pelaksana tengah menjaring calon ketua yang siap maju dalam kontestasi tersebut. Adapun, untuk pendaftaran calon ketua KNPI Kiarapedes sudah bisa dilakukan dari tanggal 15-16 September 2025.

“Untuk mendaftar jadi ketua sudah bisa dilakukan, dengan membawa persyaratan yang sudah ditetapkan panitia. Pendaftaran dibatas sampai pukul 23.59 WIB 16 September 2025,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait nama-nama yang akan maju dalam kontestasi jadi Calon Ketua DPK KNPI Kiarapedes, Camerong telah mengantongi sejumlah nama yang kemungkinan akan mendaftar maju untuk menjadi calon ketua.

“Hembusan nama-nama yang kemungkinan mendaftar sudah ada. Namun begitu, nama-nama itu diharapkan segera mengirimkan persyaratan pendaftaran calon sebagaimana yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Berdasarkan keramaian publik, sejumlah nama digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Calon Ketua DPK KNPI Kecamatan Kiarapedes.

Adapun diantara nama-nama yang berhasil dihimpun tersebut yakni, Taufik Noval Nur, Alliansyah dan Saepul.

Agus Camerong berhap dengan wadah KNPI yang ada saat ini, bisa menjadi pemicu pemuda di Kiarapedes untuk lebih dewasa dalam berorganisasi.***

Kyai karismatik itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat Purwakarta untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban wilayah yang selama ini sudah terjaga dengan baik.

“Mari kita jaga diri, jangan mudah terprovokasi. Kita harus tetap menjaga persatuan dan tidak terjebak dalam isu yang bisa memecah belah bangsa,” ungkap KH John, pada Senin, 1 September 2025.

Ia mengatakan jika masyarakat hendak menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa, diharapkan tetap dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai aturan, agar kondusivitas daerah tidak terganggu.

“Alhamdulillah, sampai hari ini Kabupaten Purwakarta, masih dalam keadaan kondusif. Kondisi ini harus kita syukuri bersama dan mari kita jaga, jangan sampai terganggu oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan,” ujar Kyai John.

Menurut dia, menjaga ketenteraman wilayah merupakan tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat diminta tetap mengedepankan persaudaraan serta rasa cinta terhadap daerah ini, dengan menghindari tindakan anarkis yang dapat memicu kericuhan.

“Kita semua memiliki peran penting untuk menjaga situasi daerah agar tetap aman, damai, dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi, tetap mengedepankan musyawarah dan kebersamaan,” tambahnya.

Kyai juga menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai persatuan dan semangat gotong royong. Kondusifitas wilayah adalah modal utama dalam melanjutkan pembangunan daerah.

“Yang terpenting adalah jangan mudah terprovokasi, ya jangan anarkis, jangan anarkis. Jangan sampai masyarakat ikut-ikutan dengan cara yang justru merugikan. Mari bersama kita rawat dan pelihara kondusifitas yang sudah terjaga baik selama ini,” ajak Kyai John.

Oleh karena itu, sambung dia, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam menyejukkan suasana, sangat dibutuhkan agar situasi tidak semakin memanas dan tetap terkendali.

“Apapun alasannya penjarahan, peruskan fasilitas umum dan atau tindakan anarkis adalah tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Dengan sikap yang tenang dan penuh kedewasaan, persoalan apa pun dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan musyawarah yang bijak tanpa harus menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya. ***