Dalam konteks ini, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Barat yang mulai menjabat pada 20 Februari 2025 lalu, Dedi Mulyadi tampil sebagai dua figur sentral yang mahir memanfaatkan media sosial untuk membangun citra diri dan memperluas pengaruh. Namun, pendekatan yang mereka usung menyimpan perbedaan fundamental yang mengundang telaah lebih mendalam.

Ridwan Kamil memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk publikasi kegiatan, tetapi juga untuk meluncurkan program-program yang dikemas dengan bahasa populer seperti jalan cantik dan program-program cantik lainnya. Sejumlah media mencatat bahwa Ridwan Kamil sengaja memilih nama program yang kece badai untuk memudahkan penetrasi pesan kebijakan kepada masyarakat awam.

Selain itu, Ridwan Kamil memanfaatkan Instagram bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga arena pencitraan. Contoh yang paling bisa kita kenali adalah saat ia turun langsung memberikan bantuan kepada warga miskin, sembari bercanda atau membuat konten kreatif.

Gaya ini dianggap sebagai politik gaya milenial, cepat viral, mudah dikonsumsi publik, namun sering kali tidak menjawab kompleksitas masalah seperti disparitas infrastruktur desa-kota atau lemahnya sistem kesehatan daerah.

Jika Ridwan Kamil mengemas politik dalam format gaya milenial melalui Instagram, maka Dedi Mulyadi memilih pendekatan yang lebih teatrikal. KDM memanfaatkan YouTube dan Facebook untuk membangun semacam reality show politik yang mengaburkan batas antara pelayanan publik, hiburan, dan kampanye.

Video-videonya yang menampilkan dirinya menegur warga yang buang sampah sembarangan, membantu orang miskin yang rumahnya roboh, atau memberi wejangan budaya Sunda dengan bahasa yang blak-blakan cepat menjadi tontonan viral.

Narasi yang dibangun adalah bahwa Dedi bukan sekadar pejabat melainkan “bapa aing” yang hadir langsung di tengah rakyatnya. Media-media lokal kemudian menyoroti fenomena ini sebagai bentuk politik pertunjukan. Politik yang menjadikan aksi spontan, dramatis, dan emosional sebagai modal utama pencitraan.

Di satu sisi, pendekatan ini berhasil menancapkan citra Dedi Mulyadi sebagai pemimpin yang merakyat dan berbeda dari gaya birokratis yang kaku. Ia memanfaatkan algoritma media sosial yang gemar mendorong konten emosional sehingga setiap interaksi kecilnya bisa menjadi viral, memperluas daya jangkau pengaruhnya melampaui teritorial pemerintahannya di Jawa Barat.

Namun, problem mendasar dari politik pertunjukan tersebut justru terletak pada solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan berhenti pada adegan emosional dikamera, seperti memberi uang tunai, menegur dengan gaya khas, atau mengutip pepatah Sunda tanpa diikuti oleh desain kebijakan jangka panjang yang menyentuh akar masalah struktural, seperti ketimpangan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan masalah sosial lainnya.

Apa yang tampak sebagai kepedulian sesaat sering kali gagal diterjemahkan menjadi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, atau pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan kata lain, realitas sosial yang kompleks direduksi menjadi drama beberapa menit yang bisa dikonsumsi warganet. Isu-isu penting disederhanakan menjadi konten viral yang kehilangan substansi dan kedalamannya.

Ditiru di Purwakarta?

Ironisnya, gaya politik semacam ini justru ditiru habis-habisan oleh penerusnya di Kabupaten Purwakarta, yang mungkin tergiur oleh popularitas instan yang bisa diraih. Kita bisa melihat bagaimana gaya ini diwariskan dan dipraktikkan oleh para pemimpin di Purwakarta, yang mungkin tanpa sadar terjebak dalam lingkaran politik pertunjukan yang dangkal.

Namun, sebagai masyarakat yang bijaksana, kita perlu merenungkan lebih dalam tentang fenomena ini. Apakah kita hanya ingin melihat pemimpin yang tampil peduli di depan kamera, atau kita menginginkan pemimpin yang benar-benar berjuang untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan?

Kita perlu menyadari bahwa perubahan yang sejati membutuhkan lebih dari sekadar kepedulian sesaat. Ia membutuhkan visi yang jelas, perencanaan yang matang, tindakan yang konsisten, dan komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat.

Oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat yang cerdas dan kritis. Jangan mudah terpukau oleh janji-janji manis dan aksi-aksi dramatis. Kita semua menginginkan pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang terbukti.

Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kepedulian yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita bukan hanya sekadar ilusi, melainkan fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

Meski pada kenyataannya, baik di Jawa Barat maupun di Purwakarta, politik seolah-olah bertransformasi menjadi konten media sosial, dan rakyat berubah menjadi penonton yang menekan tombol like, share, atau komen. Padahal, partisipasi politik yang sejati menuntut lebih dari sekadar keterlibatan emosional atau hal-hal yang viral. Ia memerlukan perumusan visi, perencanaan kebijakan, dan sistem kerja kolektif.

Penulis: Yuslipar, Koordinator Forum Komunikasi Jurnalis Purwakarta (Fokus JP)

Hal itu disampaikannya usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

“Ini mengenai kasusnya dengan Ridwan Kamil di Bank BJB,” ujar Lisa kepada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

Lisa tidak membantah bahwa uang yang diterimanya digunakan untuk keperluan pribadi. Menurutnya, dana yang diterima dari Ridwan Kamil digunakan untuk kepentingan anak.

“Ya, kan buat anak saya. Saya enggak bisa sebut nominalnya,” ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini KPK mendalami aliran dana dari pos non-budgeter Bank BJB yang diduga mengalir ke pihak eksternal. Diduga uang yang diterima Lisa dari Ridwan Kamil ada kaitannya dengan kasus bank BUMD tersebut.

“Kita tidak hanya menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka tapi juga KPK concern soal bagaimana memulihkan keuangan negara secara optimal atau asset recovery-nya,” ujar Budi.

Menurutnya, pemanggilan Lisa sebagai saksi dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan keterkaitannya dengan konstruksi perkara soal dana non-budgeter.

“Kebutuhan untuk memanggil atau pun memeriksa para pihak-pihak tertentu, tentu ada kebutuhan penyidik, bahwa yang bersangkutan diduga mengetahui adanya dari konstruksi perkara,” tutur Budi. ***

Hal tersebut terungkap ketika setelah penyitaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Atas nama orang lain, bukan atas nama RK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Jumat 26 April 2025.

Sepeda motor tersebut disita penyidik KPK dari Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Tessa mengatakan penyidik KPK belum bisa mengungkapkan siapa nama yang tertera sebagai pemilik kendaraan tersebut.

“Belum bisa dibuka saat ini, yang jelas bukan atas nama saudara RK yg dimaksudkan rekan-rekan,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK total menyita 26 unit kendaraan antara lain satu unit Mitsubishi Pajero, satu unit Toyota Innova Zenix Hybrid, satu unit Toyota Avanza, dan satu unit kendaraan roda dua Yamaha NMAX.

Dua unit diantaranya disita dari Ridwan Kamiil yakni satu unit motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berkelir hitam dan satu unit kendaraan roda empat.

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Lima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPenyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. ***

“Kemarin beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Ini tidak benar dan merupakan fitnah keji yang didaur ulang dengan motif ekonomi,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Menurutnya, permasalahan ini sudah selesai empat tahun lalu, dengan bukti akurat yang membantah tuduhan tersebut.

“Faktanya, ia sudah hamil sebelum bertemu saya dan telah meminta maaf di hadapan keluarganya,” ungkapnya.

Ridwan Kamil mengaku tidak memahami alasan isu ini kembali mencuat, namun ia memastikan akan mengambil langkah hukum terhadap fitnah tersebut.

“Saya telah menunjuk tim hukum untuk menangani masalah ini. Bukti-bukti akurat akan diperlihatkan pada waktu yang dibutuhkan,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersikap tabayyun atau mencari kejelasan sebelum mempercayai suatu informasi.

“Banyak ujian yang saya lalui saat ini. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu per satu. Semoga saya bisa melalui ini dengan ridha dan perlindungan Allah SWT,” tutupnya.

Tuduhan ini kembali muncul setelah Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di Instagram pada Rabu (26/3). Dalam unggahan tersebut, ia mengklaim tengah mengandung anaknya dan berulang kali mencoba menghubungi pria yang ia tuduh.

Dengan bantahan dan langkah hukum yang diambil, Ridwan Kamil berharap isu ini tidak lagi berkembang tanpa dasar yang jelas. ***