Tak tanggung-tanggung, Bang Jo siap memberikan fasilitas “mewah” secara cuma-cuma agar momen spesialmu terlihat lebih gagah.

​Bukan Sekadar Izin, Tapi Kawalan Spesial

​Dalam sebuah momen hangat, Bang Jo kedapatan mengantar langsung seorang pemuda berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha konveksi untuk mengurus izin hajatan sesuai surat edaran terbaru.

​Bagi Bang Jo, pemuda yang berani mengambil langkah serius untuk menikah harus didukung penuh.

​”Selama Bang Jo ada waktu dan tidak sibuk, Bang Jo antar. Di saat hari H nanti, tim Abang Ijo juga dikirim untuk mendampingi,” tegasnya.

​Fasilitas Mewah Tanpa Biaya

​Ingin tampil keren saat jemput pasangan tapi terkendala armada? Tenang, Bang Jo punya solusinya:

• ​Mobil Pengantin Gratis: Bang Jo meminjamkan mobilnya agar calon pengantin tampil “Gagah”.
• ​Supir Standby: Tidak perlu pusing cari supir, tim Bang Jo siap mengantar sampai tujuan.
• ​Tanpa Biaya: Semua fasilitas ini diberikan gratis tanpa pungutan biaya sepeser pun.

​Pesan untuk Pemuda Purwakarta

​Bang Jo menekankan bahwa kesejahteraan dan ketenangan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Ia juga mendoakan agar para pasangan muda di Purwakarta menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Warahmah.

​Butuh kawalan atau mobil pengantin?

Syaratnya mudah: pastikan Bang Jo sedang tidak ada agenda kedinasan yang mendesak. Langsung saja sapa dan hubungi tim Bang Jo untuk koordinasi!

​Bonus: Buat yang masih jomblo (seperti supir Bang Jo), jangan berkecil hati. Mari ramaikan kolom komentar, siapa tahu jodohmu ada di sana!

​Hasil Survei: Hanya 23% Responden yang Menyatakan Puas

​Jajak pendapat digital tersebut mengungkap bahwa mayoritas warga Purwakarta masih bersikap skeptis atau belum merasakan dampak nyata dari kebijakan Bupati Om Zein dan Abang Ijo. Berikut rincian datanya:

• ​23% Responden menyatakan “Puas Atuh!” terhadap kinerja setahun terakhir.
• ​35% Responden secara terbuka menyatakan “Tidak Puas Ah!”.
• ​42% Responden memilih sikap “Punten, No Comment!”.

​Angka kepuasan yang hanya berada di kisaran 23% ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali prioritas pembangunan yang selama ini dijalankan.

​Kritik Tubagus Rizki Putra: “Pembangunan Jangan soal Aspal, Tapi Ingat juga ke Pemuda”

​Aktivis Muda Purwakarta, Tubagus Rizki Putra, menilai rendahnya angka kepuasan tersebut berakar dari minimnya perhatian Bupati terhadap ruang kreatif bagi generasi muda.

​”Kenapa angkanya bisa di posisi itu? Karena minimnya, bahkan tidak ada ruang bagi pemuda. Om Zein seolah lupa bahwa peran pemuda sangat penting untuk masa depan Purwakarta yang katanya ‘Istimewa’. Beliau terlalu fokus memikirkan infrastruktur fisik,” tegas Tubagus.

​Menurutnya, membangun jalan adalah tugas dasar yang bisa dilakukan oleh siapa pun yang menjabat bupati. Namun, yang lebih mendesak adalah pembangunan yang adaptif terhadap zaman, yakni fasilitas publik yang mendukung kreativitas dan inovasi anak muda.

“Fokuslah pada Kinerja!”

​Selain mengkritik kebijakan pembangunan, Tubagus juga memberikan sorotan tajam pada dinamika politik yang berkembang. Ia sangat menyayangkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang terus membangun narasi provokatif.

​”Di momentum satu tahun ini, saya sangat menyayangkan adanya pernyataan beberapa masyarakat yang terus memprovokasi, seolah-olah ingin mengadu domba antara Bupati dan Wakilnya,” tambahnya.

​Ia mengingatkan agar semua pihak kembali fokus pada substansi kinerja Pemda Purwakarta. Tubagus melempar pertanyaan krusial terkait kondisi riil di lapangan yang harus segera dijawab dengan data:

1. ​Ekonomi: Bagaimana realita angka pengangguran dan kemiskinan di Purwakarta saat ini?
2. ​Kesejahteraan: Bagaimana progres penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan lapangan kerja?
3. ​Konsistensi: Apakah program seperti “Ngosrek” masih berjalan efektif atau sudah berhenti?

​”Saya yakin ruang kritis masyarakat Purwakarta masih ada. Daripada sibuk memprovokasi, lebih baik kita tagih sejauh mana masalah mendasar rakyat sudah berkurang selama satu tahun ini,” pungkasnya. ***

​Baru-baru ini, Purwakarta dikejutkan dengan narasi “mundur” Wakil Bupati, Abang Ijo Hapidin, dengan alasan karena merasa tidak dilibatkan dalam roda pemerintahan. Secara manusiawi, perasaan terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan adalah hal yang berat. Namun, jika ditarik ke ranah tata negara dan mandat rakyat, langkah mundur bukanlah sebuah solusi ksatria, melainkan sebuah risiko besar bagi demokrasi lokal.

​Antara Ego Politik dan Amanah Rakyat

​Perlu diingat bahwa Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh rakyat sebagai satu paket (Dwi-Tunggal). Rakyat Purwakarta memberikan suaranya bukan hanya untuk satu sosok, melainkan untuk sebuah keseimbangan kepemimpinan. Ketika seorang Wakil Bupati memilih mundur di tengah jalan, ada ribuan harapan warga yang sedang dipertaruhkan. Mundur dalam kondisi konflik internal justru terlihat seperti pengabaian terhadap kontrak sosial yang telah ditandatangani di bilik suara.

​Benteng Terakhir Melawan Otoritarianisme Lokal

​Alasan paling krusial mengapa Wakil Bupati harus tetap bertahan adalah fungsi Check and Balances (Keseimbangan Kekuasaan). Dalam sistem pemerintahan, kehadiran Wakil bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan pengawas internal tertinggi.

​Jika Wakil Bupati mundur, maka:

1. ​Kekuasaan Menjadi Absolut: Tanpa sosok penyeimbang yang memiliki legitimasi politik setara, kekuasaan eksekutif berisiko terjebak dalam gaya kepemimpinan otoriter. Tidak akan ada lagi suara kritis dari dalam yang mampu mengerem kebijakan yang mungkin kurang berpihak pada rakyat.
2. ​Vakumnya Pengawasan Internal: Sosok Wakil adalah mata dan telinga rakyat di dalam lingkar kekuasaan. Mundurnya beliau berarti membiarkan “pintu dapur” pemerintahan terbuka tanpa ada yang menjaga agar masakan kebijakan tetap sehat bagi masyarakat.

​Kesimpulan: Bertahan adalah Bentuk Perlawanan yang Elegan

​Alih-alih mundur dan membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kendali, bertahan di tengah situasi sulit justru menunjukkan integritas moral. Jika merasa tidak dilibatkan, maka Wakil Bupati seharusnya tetap berada di dalam untuk terus menagih hak konstitusionalnya dalam bekerja.

​Rakyat Purwakarta membutuhkan pemimpin yang mampu bertarung demi kepentingan publik di dalam sistem, bukan pemimpin yang meninggalkan gelanggang saat situasi memanas. Mundur mungkin terasa melegakan secara pribadi, namun secara politis, itu adalah karpet merah bagi lahirnya otoritarianisme lokal yang merugikan kita semua. ***

​Ledakan di Kolom Komentar

​Ketegangan ini terendus bermula dari unggahan akun Instagram @urangpurwakarta.id yang sedang menyoroti satu tahun masa jabatan pasangan pemimpin tersebut. Di tengah ratusan komentar netizen, muncul pernyataan mengejutkan dari akun resmi Wakil Bupati, Abang Ijo Hapidin.

​Secara blak-blakan, Abang Ijo mengaku bahwa dirinya merasa tidak dianggap dalam roda pemerintahan sejak hari pertama mereka dilantik. Ia menyoroti minimnya interaksi, baik secara fisik di media sosial maupun dalam pengambilan keputusan strategis.

​“Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan. Coba bisa dicek di medsosnya bupati apakah ada video bareng Abang Ijo? Apalagi membahas ‘Pak Wakil, barangkali ada saran masukan bagaimana caranya Purwakarta ke depan lebih baik, masyarakatnya sejahtera?’ Kalau gak percaya tanya @omzein_bupatiaing!!!” tulis Abang Ijo dalam kolom komentar tersebut.

​Menantang Diskusi Terbuka

​Seolah ingin menegaskan adanya sumbatan komunikasi yang nyata, Abang Ijo bahkan menandai akun pribadi Bupati Saepul Bahri Binzein dan mengajaknya untuk berdiskusi langsung di hadapan publik digital.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati Saepul Bahri Binzein terkait pernyataan terbuka wakilnya tersebut.

Situasi ini memicu kekhawatiran publik mengenai stabilitas birokrasi di lingkungan Pemkab Purwakarta ke depan.***

Peringatan Hari Tani Nasional 2025 yang ditetapkan setiap tanggal 24 September ini dimanfaatkan Abang Ijo untuk memberikan semangat baru kepada para petani muda.

Ia menegaskan, bertani bukan lagi pekerjaan yang identik dengan keterbelakangan, melainkan sebuah profesi yang keren dan hebat.

Abang Ijo menyoroti pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah. “Tanpa petani, kita tidak bisa makan. Bertani itu pekerjaan yang sangat mulia. Kita harus bangga menjadi petani,” ujar Abang Ijo, Rabu (24/09/2025).

Ia juga menekankan bahwa teknologi modern kini telah membuat pekerjaan di sektor pertanian menjadi lebih efisien dan menarik.

Abang Ijo menambahkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk mendukung modernisasi pertanian melalui berbagai program.

Bantuan alat-alat pertanian modern, pelatihan, dan akses permodalan akan terus digalakkan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, sekaligus menarik minat anak muda untuk terjun ke dunia agraris.

“Kami ingin menunjukkan bahwa bertani itu bisa sekeren profesi lain. Dengan teknologi, bertani bisa dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan hasilnya lebih maksimal,” imbuhnya.

Ia berharap, semangat “bertani itu keren” bisa menjadi daya dorong bagi lahirnya petani-petani muda yang inovatif dan berdaya saing.***

Melalui unggahan video TikTok pribadinya, Abang Ijo mengungkapkan tugasnya sebagai Wakil Bupati yang merupakan Wakil dari Bupati Purwakarta Om Zein.

“Jadi sagala rupina ge Bang Jo mah ngilu kumaha Bupati. Ayeuna ditugaskeun ka ditu berangkat. Ditugaskeun ka dieu berangkat, (Semuanya, Bang Jo ikut gimana Bupati, sekarang ditugaskan kesana kemari, berangkat),” ungkap Abang Ijo, Jumat 29 Agustus 2025.

Abang Ijo menambahkan dalam tugasnya sebagai wakil bupati, yakni membantu bupati dan memberi saran masukan, meski begitu segala bentuk keputusannya ada ditangan bupati yang harus diikuti.

“Bang Jo mah ngawakilan, tugasna ngabantu tugas bupati, mere saran, masukan. Seluruh kebijakan sagala rupina di Purwakarta, masalah pembangunan sagala rupina kumaha bupati, tandatanganna kebijakanna aya di bupati. (Bang Jo wakil, tugasnya membantu bupati, memberi saran masukan, semua kebijakan apapun masalah pembangunan di Purwakarta gimana bupati, tanda tangan kebijakannya ada di bupati),” ungkap Abang Ijo.

Maka dari itu, ia juga kembali mengingatkan untuk memahami fungsi dari bupati maupun wakil bupati yang sudah menjadi ketentuan, tidak perlu diperdebatkan yang lantas menjadi perbedaan.

Abang Ijo meminta untuk saling mendoakan antara masyarakat dan pemerintah, mari untuk berkolaborasi membangun Purwakarta Istimewa.

“Keistimewaan Purwakarta kan aya nu ngacir bupati. Nah, nah tu poksi Bang Jo ieu wakil ngabantu tugas bupati. Tah kitu masyarakat intina naon ka hareupna hayang babarengan ngawangun Purwakarta,” ungkapnya. ***

Abang Ijo Hapidin mewakili Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menghadiri peresmian tersebut. Menurutnya, mewakili pemerintah daerah ia menyampaikan apresiasi atas pembangunan masjid ini.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembangunan Masjid At-Taubah di lingkungan Lapas Kelas II B ini,” ujar Abang Ijo, dalam sambutanya.

Ia menuturkan Pembangunan masjid ini sejalan dengan peran sentral masjid yang sejak dulu telah menjadi pusat pembinaan spiritual, intelektual, dan sosial.

Ia juga menekankan arti penting dari nama masjid tersebut. “Kita sama-sama doakan, sesuai dengan namanya, Masjid At-Taubah yang artinya masjid pengampunan atau tobat, akan tercipta warga lapas yang unggul dan istimewa di hadapan masyarakat.”

Diharapkan masjid ini dapat menjadi sarana bagi warga binaan untuk meningkatkan spiritualitas dan menjadi sumber daya manusia yang lebih baik.

“Tentunya kita selalu berikhtiar, dengan terwujudnya Masjid At-Taubah di lingkungan Lapas ini, akan terwujud pula sumber daya manusia yang istimewa di hadapan Allah SWT,” tambahnya.

Ia berharap Masjid At-Taubah dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh warga binaan dan masyarakat Purwakarta secara umum.

Sebagai informasi, peresmian tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, unsur Forkompinda serta tamu undangan lainnya. ***

Langkah tegas itu dilakukan Abang Ijo setelah mengetahui adanya laporan terkait yang didengarnya. Hal itu juga diunggah Abang Ijo melalui akun media sosial TikTok pribadinya, @Bangwabup.Purwakarta.

“Kemarin laporannya, masyarakat itu mengadu ke saya menanyakan bantuan PIP ini. Saya ingin meluruskan saja, mengklarifikasi,” ungkap Abang Ijo dalam unggahan video tersebut.

Baca Juga: Kejari Purwakarta Tahan Kadis Peternakan dan Perikanan Terduga Kasus Korupsi

Diinformasikan, dugaan penyelewengan dana PIP ini dilaporkan terjadi di SMP Negeri 2 Sukasari. Disebutkan juga, permasalahan ini muncul ketika ada sebagian penerima yang belum menerima bantuan tersebut, sedangkan sebagian penerima lainnya sudah menerima pencairan dana.

Alhasil, terungkap nama dalam video yang diunggah tersebut, nama yang mencolok dibalik kasus PIP tersebut, yakni, Nino, seorang operator sekolah SMPN 2 Sukasari.

Nino ini menjadi sosok sentral dalam kasus tersebut, ia disebut-sebut memiliki peran penting dalam penyaluran dana PIP di sekolah tersebut dengan cara memegang kartu ATM dan Buku Bank dipegang oleh dirinya.

“Kecurigaan muncul ketika masyarakat yang menanyakan langsung ke pihak bank menemukan bahwa dana PIP mereka sudah ditarik. Setelah ke sana (bank) katanya masyarakat ngecek ke bank, ternyata sudah ada yang ambil uangnya,” ujar Abang Ijo dalam video tersebut.

Berdasarkan pengakuan Nino, ia berdalih kartu ATM milik masyarakat penerima PIP dipegangnya karena alasan orang tua takut kehilangan.