Namun, hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan dan justru bisa mengganggu keharmonisan kerja.

Bupati dan Wakil Bupati memiliki kewenangan yang berbeda dalam struktur pemerintahan, sehingga wajar jika porsi dan peran keduanya terlihat tidak seimbang.

Perbedaan ini bukan untuk diperdebatkan, melainkan dipahami sebagai bagian dari mekanisme birokrasi yang memang dirancang demikian.

Keduanya memiliki fokus dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi.

Contohnya, apa yang dilakukan oleh Om Zein maupun Abang Ijo selama ini sudah mencerminkan karakter kepemimpinan yang inisiatif dan bertanggung jawab.

Mengkritisi pejabat atas dasar ketidakpahaman justru mencerminkan kurangnya kritik moral yang seharusnya diperbaiki.

Penting untuk selalu bijak dalam melihat kondisi dan keadaan sebelum melayangkan kritik.

Ketika kritik dilontarkan tanpa pemahaman yang memadai, misalnya mengkritik Wakil Bupati yang bekerja atau bahkan diam, hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang keliru tentang makna kritik yang konstruktif.

Kritik yang baik seharusnya didasari oleh fakta dan data yang valid, serta bertujuan untuk perbaikan, bukan sekadar untuk menjatuhkan atau mencari kesalahan.

Dengan memahami peran dan wewenang masing-masing pejabat, masyarakat dapat memberikan kritik yang lebih tepat sasaran dan konstruktif, sehingga sinergi dalam pemerintahan daerah dapat terwujud dengan baik.***

Penulis adalah Aktivis Muda Purwakarta, Andri Fernandez