Purwakarta, PWkab.com – Anggaran fantastis senilai Rp1.933.918.363 (Rp1,93 Miliar) yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk perayaan Hari Jadi Purwakarta Tahun 2026 mendadak jadi sorotan tajam.
Alih-alih dikelola secara transparan dan terpusat, proyek miliaran ini justru terindikasi kuat “diecer” menjadi 25 paket pengadaan langsung demi menghindari proses tender.
Pola pengadaan yang mencurigakan ini memicu spekulasi miring di tengah masyarakat: Apakah ini murni untuk pesta rakyat, atau sekadar ajang bagi-bagi kue anggaran antardinas dan kontraktor rekanan?
Modus Paket “Kembar” Rp99 Juta: Akal-Akalan Hindari Tender?
Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), aroma tidak sedap tercium dari pola alokasi anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebanyak 14 OPD tercatat menerima anggaran yang nilainya disetting seragam, mepet di angka Rp99 juta per paket. Secara regulasi (Perpres No. 16/2018), batas maksimal Pengadaan Langsung (non-tender) untuk jasa lainnya adalah Rp200 juta. Dengan memotong anggaran di bawah Rp100 juta, Pemda Purwakarta melenggang bebas menunjuk langsung vendor tanpa perlu repot melalui proses lelang terbuka yang ketat, transparan, dan kompetitif.
Daftar OPD Penikmat Paket “Mepet Kanan” Rp99 Juta:
- Dinas Perhubungan: Rp99.575.000
- Kecamatan Purwakarta: Rp99.557.500
- BKPSDM: Rp99.521.500
- DKUPP: Rp99.500.000
- Inspektorat Daerah: Rp99.479.000
- Bappelitbangda: Rp99.466.500
- Kesbangpol: Rp99.428.100
- Disporaparbud: Rp99.384.689
- Disperkim: Rp99.382.500
– Sekretariat DPRD: Rp99.350.550
- Diskominfo: Rp99.283.950
- Diskar PB: Rp99.260.000
- Dinsos P3A: Rp99.230.000
- Sekretariat Daerah: Rp98.245.100
Tidak hanya tingkat dinas, “kue” Hari Jadi ini juga dibagi-bagi ke 11 kecamatan dengan nominal seragam di angka Rp48 juta hingga Rp49 juta per paket kegiatan.
Aroma Monopoli: Satu Perusahaan Borong Banyak Paket
Kejanggalan tidak berhenti pada pemecahan paket anggaran. Praktek penunjukan langsung ini disinyalir kuat menguntungkan segelintir perusahaan “peliharaan”.
Bagaimana tidak, CV Santika Jaya sukses memborong 6 paket kegiatan sekaligus di enam kecamatan berbeda (Sukatani, Maniis, Darangdan, Tegalwaru, Sukasari, dan Babakancikao).
Tak kalah subur, CV Cipta Sarana Kreasi Papoy mengantongi 3 paket di Kesbangpol, Bappelitbangda, dan Diskominfo.
Beberapa perusahaan lain seperti CV Azimuth Production, CV Purwa Satya, Poetra Boediman, dan CV Dewi Fortuna juga ikut mencicipi manisnya “kue” APBD ini dengan masing-masing mendapatkan 2 paket pekerjaan.
Menabrak Aturan dan Mengangkangi Asas Transparansi
Masyarakat Purwakarta patut bertanya-tanya: Mengapa acara seremonial tahunan ini tidak dikelola secara terpusat oleh Disporaparbud sebagai leading sector? Mengapa harus dipecah ke dinas-dinas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penanganan acara, seperti Inspektorat atau Damkar?
Secara tegas, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melarang keras tindakan memecah paket pekerjaan dengan tujuan untuk menghindari tender.
Jika 25 paket ini sejatinya adalah satu kesatuan rangkaian acara Hari Jadi Purwakarta, maka Pemda diduga kuat telah melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip efisiensi dan transparansi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemkab Purwakarta mengenai rincian output dari masing-masing anggaran Rp99 juta tersebut.
Publik kini menunggu, apakah uang rakyat Rp1,93 miliar ini benar-benar berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat bawah, atau justru habis menguap demi membiayai panggung megah, tenda VIP, dan konsumsi para pejabat.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memberikan hak jawab dan menjelaskan ke mana larinya setiap rupiah uang rakyat dalam pesta pora Hari Jadi 2026 ini.***
