Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering kali terjebak dalam stigma rutinitas prosedural lima tahunan. Di tengah keriuhan perebutan kekuasaan, esensi terdalam dari momentum politik ini sebagai batu pijakan peradaban sering kali terlupakan.
Padahal, setiap suara yang diberikan dan setiap pengawasan yang dilakukan adalah goresan tinta sejarah yang menentukan arah masa depan bangsa.
Sejatinya, proses demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebatas mekanisme mengganti figur kepemimpinan secara berkala. Kedaulatan berada di tangan rakyat secara penuh, yang berarti arah pembangunan jangka panjang—baik untuk 10, 20, hingga 40 tahun ke depan—sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat aktif secara partisipatif.
Fondasi yang rapuh dan dipenuhi kecurangan di awal proses pemilu secara otomatis akan merusak jalannya roda pemerintahan di masa mendatang.
"Pemilu menjadi bagian terpenting, titik awal dalam proses menentukan peradaban itu bukan hanya dimaknai sebagai rutinitas 5 tahunan. Kira-kira begitulah. Untuk hanya sebatas memilih orang. Hanya sebatas mengganti orang atau hanya sebatas prosedural yang harus dilakukan proses demikian. Tapi ada mimpi besar bagi kita semua agar peradaban itu kita ciptakan, kita rayakan sedemikian rupa lewat pemerintah sesuai dengan kehendak yang kita inginkan." —
Melampaui Batas Prosedural Menuju Substantif
Tantangan terbesar dalam iklim politik kontemporer adalah bagaimana menggeser paradigma masyarakat dari demokrasi prosedural menuju demokrasi yang substantif. Kekecewaan pasca-pemilu atau riuh rendah protes hasil rekapitulasi suara adalah potret nyata yang lazim ditemui. Namun, kedewasaan berpolitik diuji ketika energi protes tersebut mampu ditransformasikan menjadi evaluasi yang matang demi memperbaiki sistem secara berkelanjutan.
Melalui program strategis nasional seperti Pendidikan Pemilih Partisipatif (P2P), upaya mematangkan pemikiran politik masyarakat terus digaungkan. Ikhtiar ini tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat waktu tahapan pemilu saja. Pendidikan politik harus menjadi nafas yang berembus secara konsisten dalam kehidupan berbangsa, melampaui pelaksanaan formal pemungutan suara demi melawan penyakit kronis demokrasi seperti hoaks, disinformasi, dan praktik kecurangan lainnya.
”Pemilu menjadi bagian terpenting sebagai titik awal untuk menentukan arah nasib bangsa. Kekecewaan misalkan dari hasil pemilu biasa hal yang begitu. Inilah potret hasil pemilu yang begitu… Kalau kita punya mimpi lebih baik maka matangkanlah dalam proses pemilu itu tidak hanya sekedar ketercapaian aspek prosedural. Tapi mari letakkan bermimpi bagaimana pemilu dan demokrasi yang substantif.” — Usep Agus Zawari,
Andil Sejarah di Tangan Individu
Pada akhirnya, hak politik yang dijamin oleh undang-undang memberikan kebebasan mutlak bagi setiap warga negara untuk memegang kendali atas nasibnya sendiri.
Setiap individu dihadapkan pada pilihan eksistensial: menjadi penonton pasif yang tergilas oleh arus zaman, atau berdiri tegak sebagai aktor utama yang menorehkan sejarah baru. Menjaga kualitas pemilu dengan cara-cara yang beradab adalah satu-satunya jalan untuk merawat mimpi besar peradaban Indonesia ke depan.
”Pilihannya adalah apakah kita mau hanya sebatas menjadi bagian yang tertindas oleh sejarah atau kita menentukan sejarah ke depannya… Oleh karena itu pemilu yang memiliki niatan baik ini mari kita rawat, mari kita jaga dan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula.”— Usep Agus Zawari,
*Tulisan ini dibuat berdasarkan pemaparan Usep Agus Zawari, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam kegiatan Diskusi Tatap Muka Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Purwakarta
