Oleh: Analisis Dinamika Pembangunan Daerah : Baban Bap
Baru-baru ini, Purwakarta dikejutkan dengan narasi “mundur” Wakil Bupati, Abang Ijo Hapidin, dengan alasan karena merasa tidak dilibatkan dalam roda pemerintahan. Secara manusiawi, perasaan terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan adalah hal yang berat. Namun, jika ditarik ke ranah tata negara dan mandat rakyat, langkah mundur bukanlah sebuah solusi ksatria, melainkan sebuah risiko besar bagi demokrasi lokal.
Antara Ego Politik dan Amanah Rakyat
Perlu diingat bahwa Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh rakyat sebagai satu paket (Dwi-Tunggal). Rakyat Purwakarta memberikan suaranya bukan hanya untuk satu sosok, melainkan untuk sebuah keseimbangan kepemimpinan. Ketika seorang Wakil Bupati memilih mundur di tengah jalan, ada ribuan harapan warga yang sedang dipertaruhkan. Mundur dalam kondisi konflik internal justru terlihat seperti pengabaian terhadap kontrak sosial yang telah ditandatangani di bilik suara.
Benteng Terakhir Melawan Otoritarianisme Lokal
Alasan paling krusial mengapa Wakil Bupati harus tetap bertahan adalah fungsi Check and Balances (Keseimbangan Kekuasaan). Dalam sistem pemerintahan, kehadiran Wakil bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan pengawas internal tertinggi.
Jika Wakil Bupati mundur, maka:
- Kekuasaan Menjadi Absolut: Tanpa sosok penyeimbang yang memiliki legitimasi politik setara, kekuasaan eksekutif berisiko terjebak dalam gaya kepemimpinan otoriter. Tidak akan ada lagi suara kritis dari dalam yang mampu mengerem kebijakan yang mungkin kurang berpihak pada rakyat.
- Vakumnya Pengawasan Internal: Sosok Wakil adalah mata dan telinga rakyat di dalam lingkar kekuasaan. Mundurnya beliau berarti membiarkan “pintu dapur” pemerintahan terbuka tanpa ada yang menjaga agar masakan kebijakan tetap sehat bagi masyarakat.
Kesimpulan: Bertahan adalah Bentuk Perlawanan yang Elegan
Alih-alih mundur dan membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kendali, bertahan di tengah situasi sulit justru menunjukkan integritas moral. Jika merasa tidak dilibatkan, maka Wakil Bupati seharusnya tetap berada di dalam untuk terus menagih hak konstitusionalnya dalam bekerja.
Rakyat Purwakarta membutuhkan pemimpin yang mampu bertarung demi kepentingan publik di dalam sistem, bukan pemimpin yang meninggalkan gelanggang saat situasi memanas. Mundur mungkin terasa melegakan secara pribadi, namun secara politis, itu adalah karpet merah bagi lahirnya otoritarianisme lokal yang merugikan kita semua. ***
