PWkab.com — Rencana agenda kedinasan ke luar pulau bagi kepala daerah kerap memicu perhatian publik terkait efisiensi anggaran negara.
Ketua Gerakan Taruna Indonesia, Victor Edison, mempertanyakan urgensi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kerap mengajak sejumlah bupati dan kepala daerah dalam berbagai kunjungan kerja ke sejumlah wilayah, termasuk ke Papua.
Sorotan itu muncul setelah sejumlah kepala daerah dari Jawa Barat terlihat mendampingi Dedi Mulyadi dalam agenda Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) 2026 di Jayapura, Papua.
Dalam rombongan tersebut tampak beberapa kepala daerah seperti Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein), Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, hingga Wali Kota Depok Supian Suri.
Menurut Victor Edison, masyarakat berhak mengetahui tujuan konkret dari keikutsertaan banyak kepala daerah dalam setiap kunjungan gubernur ke luar daerah.
”Kami mempertanyakan apa urgensi mengajak banyak bupati dalam setiap kunjungan. Jika memang ada kepentingan strategis untuk daerah, tentu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” kata Victor Edison, Minggu (31/5/2026).
Ia menilai transparansi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Terlebih, kunjungan ke Papua melibatkan sejumlah pejabat daerah yang memiliki tanggung jawab masing-masing di wilayahnya.
Victor menegaskan, publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai sumber pembiayaan perjalanan tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah kegiatan itu menggunakan anggaran pemerintah daerah, anggaran pribadi, atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai ketentuan.
”Pertanyaan berikutnya, anggarannya dari mana? Kemudian apa output dan manfaat nyata yang didapat masyarakat Jawa Barat dari kunjungan tersebut?” ujarnya.
Potensi Anggaran Tembus Puluhan Juta Rupiah
Meski belum ada keterangan resmi apakah perjalanan Bupati Purwakarta Om Zein tersebut menggunakan fasilitas negara atau dana pribadi.
Namun, jika kunjungan kerja selama 3 hari 2 malam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), regulasi negara mengatur plafon biaya yang cukup besar untuk wilayah timur Indonesia.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026, estimasi biaya perjalanan dinas mandiri untuk satu orang Pejabat Negara setingkat Bupati ke wilayah Papua diproyeksikan bisa tembus puluhan juta rupiah, dengan rincian pagu tertinggi sebagai berikut:
Tiket Pesawat PP (Kelas Bisnis): Kisaran Rp 30.000.000 (Sifat: At Cost / Sesuai Pengeluaran Riil)
Akomodasi Hotel Bintang 4/5 (2 Malam): Rp 9.000.000 (Sifat: At Cost)
Sewa Kendaraan Operasional Lokal (3 Hari): Rp 7.500.000 (Sifat: At Cost)
Uang Harian Wilayah Papua (3 Hari): Rp 1.740.000 (Sifat: Lumpsum / Tunai)
Uang Representasi Pejabat Negara (3 Hari): Rp 750.000 (Sifat: Lumpsum / Tunai)
Jika diakumulasikan, potensi total biaya plafon atas untuk satu pejabat utama saja dapat mencapai Rp 48.990.000. Angka ini belum termasuk biaya melekat untuk rombongan keprotokolan atau ajudan jika ada yang ikut mendampingi.
Menanti Keterbukaan Publik
Sesuai aturan tata kelola keuangan negara, jika perjalanan tersebut menggunakan dana kedinasan, maka anggaran biaya Bupati Purwakarta wajib dipisahkan dan dibebankan langsung pada APBD Kabupaten Purwakarta, bukan menempel pada APBD Provinsi Jawa Barat. Justru karena belum adanya konfirmasi mengenai status dana inilah, Victor mendorong adanya akuntabilitas agar tidak menjadi bola liar.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi diketahui menghadiri Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 di Jayapura sebagai pembicara yang membahas pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal.
Kehadirannya di Papua merupakan undangan dari kalangan akademisi dan tokoh Papua yang tertarik dengan pendekatan pembangunan yang diterapkan di Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, Dedi Mulyadi juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembangunan yang melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan daerah.
Meski demikian, Victor Edison menegaskan bahwa substansi kegiatan tidak boleh menghilangkan kebutuhan akan akuntabilitas publik. Menurutnya, semakin besar rombongan pejabat yang ikut dalam perjalanan dinas, maka semakin besar pula kebutuhan masyarakat untuk mengetahui manfaat konkret dari kegiatan tersebut.
“Kami tidak sedang mempersoalkan silaturahmi atau kerja sama antar daerah. Yang kami dorong adalah keterbukaan. Publik perlu tahu apa hasilnya, apa manfaatnya, dan bagaimana pertanggungjawaban anggarannya,” tegas Victor.
Sampai berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Humas Pemkab Purwakarta maupun jajaran sekertariat daerah untuk mendapatkan klarifikasi resmi mengenai status pembiayaan keberangkatan Bupati Saepul Bahri Binzein ke Jayapura, Papua. ***
