PWkab.com – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta dari Fraksi Gerindra, Ricky Samsul Fauzi, mengungkapkan adanya laporan dari warga terkait penggusuran yang terjadi di lapangan.
Meskipun sebagian pihak mengklaim penggusuran dilakukan atas kemauan sendiri, Ricky Samsul Fauzi menegaskan bahwa banyak warga yang sebenarnya tidak ingin digusur dan berharap menunggu hasil rekomendasi dari DPRD.
“Memang benar itu penggusuran itu atas kemauan sendiri, tapi kenyataan di lapangan warga yang tergusur tersebut melapor ke saya, Pak. Sebenarnya mereka tidak mau dilakukan penggusuran, dan ingin menunggu hasil rekomendasi dari DPRD yang ditandatangani PJT,” ujar Ricky, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pihak terkait di Ruang Gabungan Komisi (Gabkom) pada Selasa (17/06/2025).
Ricky menambahkan, tekanan mental menjadi faktor dominan di lapangan. Warga merasa tertekan dengan kemajuan alat berat yang terus mendekat, sehingga memicu mereka untuk “terpaksa” setuju dengan penggusuran.
Lebih lanjut, Ricky Samsul Fauzi juga membeberkan informasi yang ia terima dari masyarakat. Konon, ada ancaman bahwa jika warga tidak membongkar bangunan mereka sendiri, alat berat (beko) akan membongkarnya tanpa mempertimbangkan pemberian santunan.
Dalam kesempatan yang sama, Ricky juga menyoroti peran PLN. Ia mempertanyakan keberanian PLN dalam menyediakan aliran listrik dan meteran pada bangunan-bangunan yang jelas-jelas tidak memiliki legalitas.
“Jelas persyaratan untuk mendapatkan meteran dan aliran listrik PLN ini mewajibkan legalitas bangunan,” tegas Ricky, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku.
Sebagai informasi Rapat yang diadakan di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD ini dihadiri oleh perwakilan dari PJT II, PLN, Bapperida, Satpol PP, Dinas Perkim, Dinas PUTR, serta Camat Purwakarta, Lurah Tegalmunjul, Lurah Munjuljaya, dan Lurah Ciseureuh.***
