PURWAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta resmi meluncurkan layanan Mediation Clinic pada Rabu (11/11/2026). Layanan ini dihadirkan sebagai wadah edukasi hukum pemilu sekaligus sarana konsultasi penyelesaian sengketa proses bagi seluruh partai politik.
Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Yusup Suprianto, menjelaskan bahwa peluncuran Mediation Clinic merupakan tindak lanjut dari instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selain menjalankan amanat kelembagaan, langkah ini menjadi komitmen Bawaslu Purwakarta dalam memperkuat fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu.
Menurut Yusup, fasilitas ini dirancang sebagai ruang strategis untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara pengawas pemilu, partai politik, dan para pemangku kepentingan.
“Kami berharap Mediation Clinic ini menjadi sarana untuk memperkuat komitmen serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh partai politik,” ujar Yusup saat peluncuran.
Langkah inovatif Bawaslu ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, menyambut positif hadirnya ruang konsultasi hukum kepemiluan tersebut.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Abang Ijo menilai Mediation Clinic sangat membantu peserta pemilu, khususnya para Liaison Officer (LO) partai politik, dalam memahami aturan hukum dan persyaratan administrasi sejak dini.
“Proses ke depan tentu membutuhkan banyak kelengkapan. Jangan sampai ketika mendekati tahapan pemilu atau pilkada, rekan-rekan belum siap secara administrasi dan belum paham aturan hukumnya,” tegas Abang Ijo.
Ia menambahkan, dinamika pencalonan pada pemilu sebelumnya menjadi pelajaran berharga agar ketidakpahaman terhadap regulasi tidak terulang. Melalui layanan ini, Bawaslu Purwakarta diharapkan dapat memperluas pemahaman regulasi sehingga sengketa proses dapat diantisipasi sebelum potensi konflik muncul. ***
