PWkab.com — Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PB PERMATA) mendesak Bupati Purwakarta, Om Zein, untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada masyarakat. Langkah ini dinilai krusial guna menghentikan derasnya penggiringan opini liar di ruang publik yang berpotensi memperkeruh situasi politik dan mengorbankan kepentingan rakyat.
Desakan ini mencuat setelah hubungan kerja antara Bupati Om Zein dan Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin diisukan merenggang. Situasi semakin memanas menyusul polemik dugaan utang-piutang senilai Rp35 miliar yang menyeret nama elite pemerintahan daerah hingga menjadi konsumsi publik secara luas.
Ketua Bidang Internal PB PERMATA, Faraz Husaeni, menegaskan bahwa dalam kondisi penuh spekulasi seperti saat ini, Bupati Purwakarta selaku pimpinan tertinggi daerah tidak boleh memilih opsi untuk diam.
“Klarifikasi resmi dari Bupati sangat penting, bukan dalam konteks menyerang atau membela pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ketika ruang klarifikasi dibiarkan kosong, media sosial akan mengambil alih dan menggiring persepsi publik ke arah yang tidak sehat,” ujar Faraz, Senin (18/5/2026).
Menurut Faraz, jika bupati tidak segera memberikan penjelasan yang utuh, masyarakat akan terus dipaksa menyusun kesimpulan sendiri dari potongan-potongan informasi yang beredar. Ketidakpastian informasi ini dinilai berbahaya karena dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan daerah.
Mengutip teori political order dari Samuel Huntington, Faraz menjelaskan bahwa friksi di tingkat elite yang tidak dikelola dengan komunikasi institusional yang sehat dapat memicu disorientasi di tubuh birokrasi. Efek dominonya, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan kesulitan membaca arah kepemimpinan, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, PB PERMATA mengingatkan agar energi pemerintahan tidak habis hanya untuk merespons kegaduhan politik berkepanjangan. Fokus utama pemerintah daerah harus dikembalikan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Publik membutuhkan kepastian apakah kondisi internal pemerintahan Purwakarta masih berjalan sehat atau tidak. Jangan sampai konflik elite terus berkembang tanpa kejelasan, karena pada akhirnya, rakyatlah yang paling dirugikan dan menjadi korban konflik politik ini,” pungkas Faraz. ***
