Purwakarta, PWkab.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta menggelar kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2026.
Acara ini mengusung tema “Pendidikan Politik dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Proses Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu”.
Menyasar kalangan mahasiswa sebagai target utama, kegiatan ini berfokus pada empat pilar penting, yakni penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, edukasi kepemiluan, serta penguatan partisipasi masyarakat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Yusup Suprianto, menegaskan bahwa mahasiswa memegang peran strategis sebagai agen perubahan (agent of change). Menurutnya, sebagai kelompok terdidik, mahasiswa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi sekaligus mengubah pola pikir (mindset) masyarakat tentang politik ke arah yang lebih baik.
”Adik-adik mahasiswa adalah orang-orang pilihan yang berkesempatan menerima ilmu kepemiluan secara langsung. Kami sangat berharap ilmu ini bisa ditransferkan kepada masyarakat luas, terutama melalui media sosial,” ujar Yusup, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyoroti dua tantangan besar dalam pemilu di era digitalisasi saat ini, yakni maraknya praktik politik uang (money politics) yang kerap dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat, serta penyebaran berita bohong (hoaks).
Untuk itu, Yusup meminta mahasiswa bersikap kritis dan selalu memverifikasi kebenaran setiap informasi politik yang beredar.
Selain penguatan pengawasan, Yusup turut mendorong keterlibatan aktif mahasiswi dalam kancah perpolitikan dan kepemimpinan daerah di masa depan.
Ia mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan minimal 30 persen merupakan mandat yang wajib dipenuhi, sehingga generasi muda perempuan harus siap mengambil peran tersebut, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun pemimpin daerah.
Di sisi lain, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta, Ilyas Hasanudin, berharap kegiatan kolaborasi ini mampu mencetak pemilih pemula yang cerdas dan kritis terhadap setiap dinamika politik.
”Tanggung jawab menyampaikan pendidikan politik ini bukan hanya tugas KPU, Bawaslu, atau partai politik semata, melainkan kewajiban kita semua karena politik hadir dalam setiap aspek kehidupan. Kami berharap adik-adik sebagai agen perubahan bisa ikut mengawal demokrasi ke arah yang lebih baik,” tutur Ilyas. ***







