Purwakarta – Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Husein Adam, menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menutup secara resmi kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2026 bagi mahasiswa di Kabupaten Purwakarta, Kamis (19/11/2026) sore.
“Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, berbagai kelompok, dan kalangan mahasiswa. Dari kampus ini, mari kita bersama-sama mengawal demokrasi ke depan agar berjalan jujur dan bermartabat,” tegas Husein dalam sambutan penutupnya.
Menurut Husein, mahasiswa dipilih sebagai sasaran utama dalam kegiatan bertema “Membangun Kesadaran Politik dan Memperkuat Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu yang Berintegritas” ini agar kaum intelektual muda terdorong menjadi motor penggerak pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, lingkungan kampus merupakan ruang strategis bagi lahirnya calon pemimpin bangsa pada masa depan.
Oleh karena itu, pembekalan kesadaran politik sejak di bangku kuliah dinilai sangat krusial, mengingat mahasiswa kelak berpotensi mengemban amanah publik, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, maupun pejabat negara yang berintegritas.
Berita sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta, Ujang Abidin, menantang kalangan mahasiswa untuk tidak berhenti sebatas menjadi pemilih yang kritis, melainkan naik kelas menjadi penjaga kualitas demokrasi.
Di hadapan para mahasiswa yang hadir sebagai peserta, Ujang menekankan bahwa bangunan demokrasi yang kuat tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara prosedural, tetapi juga wajib ditopang oleh proses penyelenggaraan yang berintegritas.
Mengusung materi bertajuk “Demokrasi Pemilu Berintegritas dan Partisipasi Masyarakat ” Ujang mengajak mahasiswa membedah kembali esensi kedaulatan rakyat.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur kenegaraan yang terbagi atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masyarakat memegang peran sentral dalam menentukan wakilnya guna melahirkan kebijakan-kebijakan yang produktif.
Kebijakan tersebut, menurut Ujang, bermuara langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, sosial, keamanan, hingga pendidikan.
”Semua elemen kebutuhan dasar itulah yang kemudian dilegitimasikan kepada keterwakilan masyarakat, baik di lembaga legislatif seperti DPR maupun di jajaran eksekutif mulai dari presiden dan wakil presiden, gubernur, hingga bupati dan wali kota,” ujar Ujang di hadapan para mahasiswa.
Ia menggarisbawahi bahwa pemilihan umum (pemilu) sejatinya merupakan ruang lingkup untuk memindahkan amanah dan kepercayaan dari setiap individu masyarakat kepada para wakil rakyat maupun kepala daerah. Oleh karena itu, desain keterwakilan ini harus dikawal ketat kualitasnya agar tidak mencederai harapan publik.
Landasan Konstitusional dan Regulasi Pemilu
Lebih jauh, Ujang memaparkan pijakan hukum yang mengatur desain keterwakilan dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara konstitusional, hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan rakyat serta Pasal 22E yang mengatur rezim penyelenggaraan pemilihan umum.
Secara teknis, mandat konstitusi tersebut kemudian diturunkan ke dalam regulasi perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Sebagai informasi, kegiatan Pendidikan Politik tahun 2026 ini mengangkat tema besar “Membangun Kesadaran Politik dan Memperkuat Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu yang Berintegritas”.
Melalui sinergi Kesbangpol dan Bawaslu Purwakarta tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi motor penggerak di tengah masyarakat untuk mengawal setiap tahapan pemilu melalui pengawasan partisipatif. ***












