Purwakarta, PWkab.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta, Ujang Abidin, menantang kalangan mahasiswa untuk tidak berhenti sebatas menjadi pemilih yang kritis, melainkan naik kelas menjadi penjaga kualitas demokrasi.
Penegasan ini disampaikannya saat memaparkan materi dalam kegiatan Pendidikan Politik yang digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Bawaslu Purwakarta pada Kamis (19/11/2026).
Di hadapan para mahasiswa yang hadir sebagai peserta, Ujang menekankan bahwa bangunan demokrasi yang kuat tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara prosedural, tetapi juga wajib ditopang oleh proses penyelenggaraan yang berintegritas.
Mengusung materi bertajuk “Demokrasi Pemilu Berintegritas dan Partisipasi Masyarakat ” Ujang mengajak mahasiswa membedah kembali esensi kedaulatan rakyat.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur kenegaraan yang terbagi atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masyarakat memegang peran sentral dalam menentukan wakilnya guna melahirkan kebijakan-kebijakan yang produktif.
Kebijakan tersebut, menurut Ujang, bermuara langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, sosial, keamanan, hingga pendidikan.
”Semua elemen kebutuhan dasar itulah yang kemudian dilegitimasikan kepada keterwakilan masyarakat, baik di lembaga legislatif seperti DPR maupun di jajaran eksekutif mulai dari presiden dan wakil presiden, gubernur, hingga bupati dan wali kota,” ujar Ujang di hadapan para mahasiswa.
Ia menggarisbawahi bahwa pemilihan umum (pemilu) sejatinya merupakan ruang lingkup untuk memindahkan amanah dan kepercayaan dari setiap individu masyarakat kepada para wakil rakyat maupun kepala daerah. Oleh karena itu, desain keterwakilan ini harus dikawal ketat kualitasnya agar tidak mencederai harapan publik.
Landasan Konstitusional dan Regulasi Pemilu
Lebih jauh, Ujang memaparkan pijakan hukum yang mengatur desain keterwakilan dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara konstitusional, hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan rakyat serta Pasal 22E yang mengatur rezim penyelenggaraan pemilihan umum.
Secara teknis, mandat konstitusi tersebut kemudian diturunkan ke dalam regulasi perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Sebagai informasi, kegiatan Pendidikan Politik tahun 2026 ini mengangkat tema besar “Membangun Kesadaran Politik dan Memperkuat Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu yang Berintegritas”.
Melalui sinergi Kesbangpol dan Bawaslu Purwakarta tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi motor penggerak di tengah masyarakat untuk mengawal setiap tahapan pemilu melalui pengawasan partisipatif.
Pendidikan Politik: Anggota Bawaslu Purwakarta Ujang Abidin Tantang Mahasiswa Jadi Penjaga Kualitas Demokrasi







